Penyegaran organisasi dengan perubahan di pucuk sekretariat
Perombakan pejabat Kemenkeu adalah pergantian dan penataan pimpinan senior yang bertujuan memperkuat organisasi serta menjaga kesinambungan kerja kementerian. Pada Jumat, 23 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik lima pejabat eselon I, dengan perubahan paling mencolok terjadi pada jabatan Sekretaris Jenderal. Astera Primanto Bhakti, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan, kini menjadi Sekjen Kemenkeu menggantikan Robert Leonard Marbun. Robert baru menduduki posisi itu sejak 27 Maret 2026, sehingga pergantian berlangsung sekitar tujuh bulan setelah ia dilantik. Masa jabatan yang singkat membuat rotasi ini menonjol, tetapi pesan resminya adalah penyegaran dan penguatan organisasi, bukan penjelasan tentang alasan personal pergantian.
Lima penugasan, satu tuntutan kerja lintas unit
Selain Astera sebagai Sekretaris Jenderal, Suahasil melantik Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Hidayat Amir mengisi posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, sedangkan Neilmaldrin Noor menjadi Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. Susunan ini menempatkan perubahan pada fungsi pengelolaan internal, kas negara, transfer ke daerah, analisis ekonomi global, dan pengawasan pajak. Namun, pergantian nama saja tidak cukup untuk memperkuat kementerian. Suahasil menekankan bahwa kebijakan keuangan saling terkait dan tak bisa dikerjakan secara terpisah oleh tiap unit. Ia meminta koordinasi dan kerja bersama agar pengelolaan keuangan mendukung pencapaian tujuan secara efektif. Arahan itu tepat: hasil perombakan akan dinilai dari kerja lintas fungsi, bukan semata bagan jabatan.
Digitalisasi dan tata kelola menjadi ukuran pelaksanaan
Arahan untuk para pejabat baru memberi gambaran lebih konkret tentang agenda setelah pelantikan. Sekretaris Jenderal diminta memperkuat dukungan manajemen, termasuk sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, dan pengelolaan aset. Kepada Tri Budhianto, Suahasil meminta kelanjutan transformasi menuju modern treasury operations melalui digitalisasi, pembenahan proses bisnis, dan penguatan tata kelola. Untuk Nufransa, fokusnya adalah desain serta tata kelola transfer ke daerah, dengan dukungan yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan tiap pemerintah daerah. Arah ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sasaran yang berdiri sendiri: ia perlu ditopang prosedur yang jelas dan pengawasan yang memadai. Tanpa pembenahan proses dan tata kelola, teknologi hanya memindahkan kerumitan lama ke sistem baru.
Pengawasan pajak dan kesinambungan kebijakan
Dua penugasan staf ahli melengkapi agenda tersebut. Hidayat Amir diharapkan memperkuat analisis dinamika geopolitik dan ekonomi global serta mendukung diplomasi ekonomi. Neilmaldrin Noor diarahkan memperkuat pengawasan perpajakan dan integrasi data untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta membantu mengamankan penerimaan negara. Suahasil menyebut penyegaran struktur sebagai bagian dari upaya Kemenkeu beradaptasi dan memperkuat organisasi. Harapan berikutnya ialah peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan kesinambungan kebijakan keuangan negara. Dengan demikian, ukuran keberhasilan perombakan ini bukan banyaknya posisi yang berganti, melainkan apakah koordinasi, digitalisasi, tata kelola, dan pengawasan pajak benar-benar berjalan sebagai satu agenda. Itulah tantangan utama bagi lima pejabat eselon I yang baru dilantik.
