Stunting Bukan Sekadar Tubuh Pendek, Melainkan Strategi Politik Kesehatan Jangka Panjang
Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan otak anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga awal kehidupan, yang berdampak pada kecerdasan, produktivitas, dan kualitas generasi suatu daerah di masa depan. Di tangan pemerintah daerah, pencegahan stunting pemerintah seharusnya dibaca sebagai strategi politik kesehatan jangka panjang, bukan proyek sosial musiman. Yang menarik dari Kota Cirebon dan Kabupaten Pulang Pisau adalah keberanian menjadikan intervensi stunting berbasis data sebagai poros kebijakan, menyasar kelompok berisiko stunting secara spesifik, dari remaja putri sampai balita. Alih-alih menumpuk kegiatan, kedua program stunting daerah ini berupaya menghubungkan data, anggaran, dan tindakan lintas sektor. Pertanyaannya: apakah pola ini cukup ambisius dan konsisten untuk memutus rantai stunting antargenerasi?
Cirebon: Data Dijadikan Kompas, Bukan Pajangan
Kota Cirebon memilih jalur yang relatif maju: pencegahan stunting pemerintah dirancang dari hulu ke hilir, mulai remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Pendekatan ini bukan slogan; ia ditopang intervensi stunting berbasis data yang menunjukkan prevalensi stunting Semester I 2026 sebesar 14,13% dari 16.385 balita atau 2.191 anak. Targetnya jelas: turun menjadi 13,05% di akhir tahun; artinya pemerintah mengakui bahwa satuan persen adalah nasib ribuan anak, bukan angka abstrak. "Stunting bukan sekadar urusan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia," tegas Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, mengingatkan bahwa ini menyangkut kualitas generasi Kota Cirebon di masa depan. Pemutakhiran data diminta diperkuat melalui posyandu, kader, puskesmas, dan kelurahan agar program stunting daerah benar-benar mencapai keluarga yang membutuhkan, bukan berhenti di laporan.
Yang patut diapresiasi adalah penggunaan indikator konkret. Skrining anemia remaja putri mencapai 95,34%, konsumsi tablet tambah darah 92,9%, pemantauan pertumbuhan balita 94,47%—angka-angka yang menunjukkan bahwa kerja lapangan tidak kosong. Namun indikator lain membuka celah risiko: pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang baru 29,82% (target 32,5%), dan imunisasi lengkap baduta baru 30,5% (target 35%). Di sinilah sikap kritis diperlukan. Kota ini tepat menempatkan data sebagai kompas, tetapi belum semua anak ikut dalam perjalanan. Jika pemerintah tetap mengukur keberhasilan bukan dari banyaknya kegiatan atau besarnya serapan anggaran, melainkan dari perubahan status gizi anak, Cirebon berpeluang menjadi contoh bagaimana kelompok berisiko stunting dilayani secara sistematis, bukan sporadis.
Pulang Pisau: Konvergensi Kebijakan yang Baru Mencari Bentuk
Berbeda dengan Cirebon yang sudah berada di kisaran 14%, Pulang Pisau masih bergulat dengan angka stunting 27,9% dan baru menargetkan penurunan hingga di bawah 20%. Pemerintah kabupaten ini menggelar ekspose akhir kajian efektivitas kebijakan konvergensi percepatan penurunan stunting, yang dibuka Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta sebagai upaya mengevaluasi pelaksanaan kebijakan agar program berjalan terpadu dan tepat sasaran. Semangatnya jelas: memastikan pencegahan stunting pemerintah tidak lagi bekerja dalam silo dinas, tetapi berkonvergensi nyata. Setiap tahun anggaran disiapkan di berbagai bidang, dengan beberapa dinas terkait fokus menangani bayi sebagai kelompok berisiko stunting yang paling rentan. Menariknya, Wabup menyoroti akar masalah dari hulu: intervensi kini diarahkan untuk menghindari perkawinan usia dini sebagai titik awal mencegah stunting, baru kemudian penanganan ibu hamil, bayi, dan balita.
Pendekatan konvergensi ini layak dipuji, tetapi masih terasa dalam fase perumusan. Pemerintah mengakui perlu kajian untuk melihat efektivitas program, capaian, kendala, dan aspek yang perlu diperbaiki. Dengan prevalensi setinggi itu, ambisi "paling tidak di bawah 20 persen" terdengar realistis namun belum visioner; target seharusnya menantang, bukan sekadar aman. Di sisi lain, pengakuan bahwa stunting bukan hanya tubuh pendek, melainkan kekurangan gizi akut pada bayi dan balita, menandakan pergeseran cara pandang yang tepat. Jika hasil kajian benar-benar diterjemahkan menjadi penyesuaian anggaran, penguatan layanan gizi, dan pengawasan perkawinan dini, Pulang Pisau berpeluang mengubah konvergensi dari konsep rapat menjadi perubahan di lapangan.
Kolaborasi Lintas Sektor: Dari Kata Kunci Menjadi Tanggung Jawab Kolektif
Baik Cirebon maupun Pulang Pisau menyadari bahwa pencegahan stunting tidak bisa ditangani oleh satu dinas. Cirebon menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor yang mencakup kesehatan, sanitasi, air bersih, ketahanan pangan, pendidikan, dan pola asuh, yang "harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, bukan sekadar slogan di atas kertas". Pulang Pisau menyebutkan secara langsung keterlibatan beberapa dinas terkait dalam penanganan bayi, menandakan bahwa program stunting daerah sedang bergeser dari pendekatan sektoral ke kolektif. Dalam kerangka intervensi stunting berbasis data, kolaborasi ini seharusnya tidak berhenti pada koordinasi rapat, tetapi pada pembagian peran yang jelas: siapa memastikan remaja putri bebas anemia, siapa menjamin calon pengantin memahami gizi, siapa mengawal ibu hamil, ibu menyusui, dan balita agar tidak jatuh dalam kekurangan gizi kronis.
Pendekatan dari remaja putri hingga ibu menyusui yang diterapkan Cirebon patut diadopsi lebih luas karena mengakui bahwa stunting adalah hasil akumulasi risiko di berbagai tahap kehidupan, bukan hanya fase balita. Pulang Pisau yang menekankan pencegahan perkawinan usia dini sejalan dengan logika tersebut, tetapi perlu memperkuat ekosistem layanan gizi dan kesehatan agar intervensi tidak terputus. Pada akhirnya, kunci efektivitas program ada pada tiga hal: data yang akurat, target yang berani, dan kolaborasi lintas organisasi yang konsisten. Jika tiga hal ini dijaga, kelompok berisiko stunting tidak lagi sekadar angka dalam spreadsheet, melainkan anak-anak yang sungguh diberi kesempatan tumbuh sehat dan cerdas.
