Reses DPRD: Cermin Ketimpangan Infrastruktur Pesisir
Reses DPRD aspirasi adalah agenda anggota dewan turun ke daerah pemilihan untuk menyerap keluhan dan harapan warga, yang dalam konteks wilayah pesisir kini menonjol sebagai forum terbuka di mana krisis air bersih desa, infrastruktur jalan pesisir yang rusak, minimnya lampu jalan, serta konflik satwa liar muncul serempak sebagai tanda adanya ketertinggalan layanan dasar yang bersifat sistemik dan bukan sekadar masalah insidental.
Dari Pasir Garam hingga Dukong, pola keluhan yang muncul nyaris sama: kekurangan air bersih, jalan berlubang, dan jalan gelap di malam hari. Ini diperkuat oleh sesi reses lain di kota yang mempertemukan DPRD dengan mahasiswa dan pelaku UMKM, menunjukkan bahwa infrastruktur dasar dan dukungan ekonomi lokal berjalan timpang antara pusat dan pesisir. Jika reses dimaksudkan sebagai jembatan kebijakan, maka apa yang tersingkap di desa-desa pesisir adalah alarm keras bahwa fondasi pelayanan publik rapuh. Pertanyaannya: apakah negara berani mengakui ini sebagai krisis, bukan sekadar daftar aspirasi tahunan?
Air Bersih Desa: Krisis yang Tidak Lagi Musiman
Di Desa Dukong, krisis air bersih menjadi keluhan paling mendesak: warga mengaku kesulitan air selama dua bulan terakhir karena kemarau berkepanjangan, sumur mengering, distribusi PDAM tidak merata, dan mereka terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan harian. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi ancaman langsung bagi kesehatan, produktivitas, dan biaya hidup rumah tangga pesisir.
Respon kebijakan yang diusulkan, seperti pembentukan Satgas Kekeringan di tingkat provinsi, mengakui bahwa masalah air bersih desa tidak bisa diatasi oleh desa atau kabupaten sendiri. Namun ini baru langkah awal. Selama sumber air alternatif, sumur bor, embung, dan tata kelola PDAM belum dibenahi, Satgas berisiko menjadi kosmetik birokrasi. Kalimat yang layak dikutip di sini: “Penanganan kekeringan harus sistematis. Ada pembagian tugas, ada anggaran, dan ada SOP.” Tanpa komitmen anggaran lintas tahun dan koordinasi lintas sektor, janji penyediaan air bersih akan kembali menguap seperti musim hujan yang terlambat datang.
Infrastruktur Jalan Pesisir dan Lampu Jalan: Gelap, Rusak, Berbahaya
Keluhan tentang infrastruktur jalan pesisir dan penerangan jalan muncul konsisten dalam berbagai reses. Di Pasir Garam, warga menyoroti jalan rusak dan minimnya lampu penerangan di wilayah desa. Di Dukong, warga mengeluhkan minimnya lampu jalan di RT 17 Jalan Air Pasir, yang dianggap rawan kecelakaan dan tindak kriminalitas, serta meminta zebra cross di depan sekolah dan pasar demi keselamatan pejalan kaki.
Di tingkat yang lebih besar, anggota dewan juga menyoroti keselamatan di ruas jalan nasional yang dilintasi kendaraan ODOL, dengan koordinasi bersama dinas perhubungan dan aparat penegak hukum. Namun, di lapis paling bawah, warga desa masih berkutat pada persoalan dasar: jalan berlubang dan ruas gelap yang tak kunjung tertangani karena persoalan kewenangan aset dan keterbatasan keuangan daerah. Selama perdebatan soal siapa yang berwenang lebih dominan dibanding kebutuhan warga yang melintas tiap hari, infrastruktur jalan pesisir akan tetap menjadi titik lemah yang membahayakan dan menghambat mobilitas ekonomi.
Konflik Buaya, UMKM, dan Mahasiswa: Gambar Lengkap Beban Pesisir
Satu hal yang membedakan reses di wilayah pesisir adalah hadirnya konflik satwa liar di tengah problem klasik kesejahteraan. Di Dukong, kemunculan buaya di sekitar permukiman RT 10 membuat warga resah, terutama karena satwa ini beberapa kali terlihat di parit dan sungai dekat rumah. Penanganan formal berada di tangan BKSDA, sementara DPRD berjanji mengawal koordinasi melalui dinas lingkungan hidup. Kombinasi antara akses air yang rentan, lingkungan pesisir yang berubah, dan kehadiran predator liar menunjukkan betapa rapuhnya ruang hidup warga.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat lokal dalam reses memperlihatkan spektrum kebutuhan yang lebih luas. Di Pasir Garam, warga juga mengusulkan pengembangan UMKM dan bantuan sektor pertanian. Di kota, reses bersama puluhan mahasiswa dan pelaku UMKM menyoroti keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil dan pentingnya akses permodalan serta dukungan pemasaran. Kehadiran tokoh masyarakat, perangkat desa, kader kesehatan, mahasiswa, dan pelaku UMKM dalam forum resmi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal bukan hambatan, tetapi kekuatan yang mengungkap masalah struktural yang selama ini terselubung.
Dari Aspirasi ke Kebijakan: Mengakhiri Siklus Janji Pesisir
Jika rangkaian reses DPRD dilihat sebagai satu cerita, pesan utamanya jelas: desa-desa pesisir menanggung kombinasi krisis air bersih, jalan rusak, lampu jalan minim, dan ancaman satwa liar, sementara dukungan bagi UMKM dan pendidikan belum seimbang dengan beban yang mereka pikul. Aspirasi sudah tercatat, dari usulan Satgas Kekeringan hingga penyerahan aset desa dan rekomendasi program dalam APBD 2027 atau APBD perubahan.
Namun pola yang muncul juga menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat sistemik: ketergantungan pada keuangan daerah yang terbatas, kebingungan kewenangan aset, dan koordinasi lintas lembaga yang lambat. Tanpa keberanian menetapkan air bersih desa, infrastruktur jalan pesisir, dan keselamatan lingkungan sebagai prioritas utama, reses akan terus menjadi panggung curhat, bukan titik balik kebijakan. Kesimpulannya sederhana: pemerintah harus beralih dari mendengar ke mengeksekusi, dari reaktif ke terencana. Jika tidak, suara pesisir akan tetap bergema setiap masa reses, dengan keluhan yang sama, hanya narasumber yang berganti.
