Dua kebutuhan, dua jalur penguatan
Penguatan jaringan listrik adalah upaya menambah keandalan sistem sekaligus memperluas akses energi, dengan infrastruktur yang disesuaikan pada kebutuhan masyarakat dan wilayah. Di Sulawesi Bagian Selatan, dua langkah memperlihatkan pendekatan itu: gardu dan jaringan transmisi untuk menopang sistem, serta rencana pembangkit surya komunal bagi warga kepulauan. Keduanya penting, tetapi bukan proyek yang saling menggantikan. Gardu industri menjawab kebutuhan aliran daya dan kesiapan sistem; PLTS komunal menawarkan jalur untuk mendekatkan layanan listrik berbasis energi bersih ke desa. Karena itu, menilai penguatan listrik Sulawesi hanya dari proyek berskala besar akan melewatkan persoalan akses, sementara mengandalkan pembangkit lokal saja tidak menjawab kebutuhan keandalan jaringan yang lebih luas. Ukuran keberhasilan mestinya mencakup keduanya: sistem yang lebih siap dan manfaat yang benar-benar menjangkau pengguna.
GI Kolaka Smelter memperkuat tulang punggung sistem
Pada 31 Oktober, PLN mengenergize Gardu Induk (GI) 150 kV Kolaka Smelter sebagai bagian dari penguatan infrastruktur ketenagalistrikan Sulbagsel. Pekerjaan ini penting bukan semata karena gardu baru bertegangan, melainkan karena rangkaian transmisi dan fasilitas terkait membantu menyiapkan sistem untuk tahap berikutnya. Lingkup energize meliputi Bay Line GI Kolaka Smelter arah BMPP-1, SUTT Kolaka Smelter–BMPP Sirkit 2, SUTT 150 kV Incomer Wolo Baru, serta GI 150 kV Wolo Baru.
Menurut PLN, beroperasinya GI Wolo Baru menyiapkan sistem untuk mendukung pengujian lanjutan pekerjaan relokasi PLTMG Payo Selincah. Jika tahapan itu berjalan, kesiapan pembangkit dan jaringan diharapkan menambah kapasitas daya mampu serta menjaga pasokan bagi aktivitas warga dan industri. Ini pekerjaan yang dampaknya cenderung tidak terlihat langsung di rumah, tetapi keandalan sistem merupakan prasyarat agar gangguan tidak mudah merambat. Momentum Hari Listrik Nasional ke-81 memberi konteks bagi proyek ini, namun ukuran akhirnya tetap ada pada kinerja jaringan setelah fasilitas digunakan.
Hibah lahan membuka jalan bagi PLTS komunal
Jalur kedua berangkat dari kebutuhan yang lebih dekat dengan warga. Pada 5 November 2026, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan PLN UID Sulselrabar menandatangani perjanjian hibah daerah di Makassar untuk lahan milik pemerintah seluas 1.200 meter persegi. Lahan itu disiapkan bagi rencana PLTS komunal di Desa Kokoe, Kecamatan Talaga Raya.
Hibah tersebut bukan berarti pembangkit sudah beroperasi; ini adalah langkah awal yang menyediakan tempat bagi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan fasilitas pendukung. Perbedaan itu penting agar harapan warga tidak disamakan dengan layanan yang sudah tersedia. Namun, dukungan lahan dari pemerintah daerah mengurangi satu hambatan praktis dalam rencana proyek, sekaligus menunjukkan bahwa pemerataan akses memerlukan kerja bersama, bukan hanya pembangunan oleh PLN. Bila rencana berlanjut hingga pembangkit berfungsi, PLTS komunal dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat kepulauan dengan energi bersih.
Keandalan dan pemerataan harus berjalan bersama
Kedua langkah ini melayani tujuan berbeda yang sama-sama penting bagi kelistrikan Sulbagsel. GI Kolaka Smelter dan fasilitas yang terhubung dengannya memperkuat kesiapan jaringan serta pasokan untuk sistem yang lebih luas; PLTS komunal direncanakan untuk membawa akses listrik bersih lebih dekat ke masyarakat Desa Kokoe. Menempatkan keduanya dalam satu strategi lebih masuk akal daripada menganggap salah satunya cukup.
Tantangan berikutnya ialah memastikan pembangunan tidak berhenti pada seremoni: pengujian lanjutan PLTMG Payo Selincah perlu dituntaskan, sementara rencana PLTS harus bergerak menuju pembangunan dan layanan yang benar-benar dirasakan warga. Keduanya juga menuntut perhatian pada operasi dan pemeliharaan setelah fasilitas tersedia. Kesimpulannya, penguatan listrik Sulawesi baru pantas disebut berhasil jika sistem menjadi lebih andal tanpa meninggalkan wilayah yang aksesnya masih perlu diperluas.






