Pasokan meningkat, pelayanan harus terasa
Pasokan BBM adalah ketersediaan bahan bakar yang disalurkan melalui terminal dan SPBU untuk memenuhi kebutuhan pengguna; kelancarannya bergantung pada penyesuaian stok dengan konsumsi dan pengawasan distribusi. Di Bangka Belitung, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menaikkan pasokan Pertamax sebesar 79 persen pada minggu kedua hingga ketiga Oktober 2026 dibandingkan minggu pertama Oktober. Pasokan Pertalite pada periode pembanding juga naik 11 persen. Angka ini menunjukkan respons terhadap kebutuhan, terutama di SPBU dengan konsumsi tinggi. Namun, tambahan pasokan baru berarti bagi warga jika bahan bakar tersedia di titik dan waktu yang dibutuhkan. Karena itu, pemantauan stok di terminal dan SPBU serta penyesuaian penyaluran harus berjalan seiring, bukan berhenti pada kenaikan volume.
Koordinasi DPRD penting untuk kelancaran
Pertamina Sumbagsel memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM serta pelayanan kepada masyarakat. Langkah DPRD Babel mendorong koordinasi dan pencarian solusi bersama disambut baik oleh Pertamina. Ini penting karena gangguan pelayanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah stok: pola distribusi, kondisi SPBU, dan kebutuhan setempat juga harus dibahas bersama. Pertamina menyatakan memantau stok di terminal dan SPBU, memprioritaskan SPBU dengan konsumsi tinggi, serta menyesuaikan pasokan dengan perkembangan kebutuhan. Bagi pengguna, ukuran keberhasilan koordinasi bukan jumlah rapat, melainkan antrean yang tertangani dan ketersediaan BBM yang lebih konsisten.
Pengawasan harus jelas dan dapat ditindaklanjuti
Penguatan pasokan perlu disertai pengawasan yang memastikan BBM bersubsidi diterima sesuai ketentuan. Pertamina menyebut pemantauan transaksi dan Program Subsidi Tepat sebagai bagian dari pengawasan; verifikasi pelanggaran dapat berujung pada pemblokiran QR Code atau nomor polisi kendaraan serta sanksi bagi SPBU. Sebanyak 7.274 nomor polisi kendaraan di wilayah ini diblokir selama Agustus hingga Oktober 2026. Besarnya angka itu menegaskan bahwa pengawasan bukan urusan administratif belaka, tetapi harus disertai pemeriksaan yang cermat dan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat. Warga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukan, menjaga ketertiban di SPBU, serta melaporkan masalah pelayanan atau dugaan penyalahgunaan melalui Pertamina Contact Center 135.
Kejati Babel bahas regulasi dan tata kelola
Pada Kamis, 22 Oktober, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menggelar diskusi kelompok terarah dan audiensi di kantor Pertamina. Forum tersebut membahas ketentuan pertambangan, mekanisme penyaluran BBM, pembagian peran dan kewenangan, serta tata kelola aset perusahaan yang patuh pada peraturan, termasuk hal terkait kebijakan Izin Pertambangan Rakyat. Pembahasan ini relevan bagi distribusi BBM di wilayah dengan kegiatan pertambangan rakyat: aturan dan mekanisme yang dipahami bersama dapat mengurangi ruang bagi penyaluran yang tidak sesuai. Pertamina juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Ombudsman, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pelayanan dan pengawasan.
Kesimpulannya, kenaikan pasokan Pertamax sebesar 79 persen adalah langkah penting, tetapi bukan ukuran tunggal keberhasilan. BBM Bangka Belitung membutuhkan distribusi yang mengikuti kebutuhan lapangan, pengawasan yang konsisten, dan koordinasi lintas lembaga yang berujung pada layanan nyata. Masyarakat pun berperan dengan membeli sesuai aturan dan melaporkan masalah melalui saluran pengaduan resmi.
