Persatuan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari
Sumpah Pemuda adalah ikrar kebangsaan yang menyatukan anak muda dari beragam latar belakang untuk membayangkan dan membangun kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Peringatan Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 kembali mengangkat persatuan, tetapi ukuran keberhasilannya bukan ramainya upacara: nilai itu harus tampak dalam tindakan dan pengalaman warga. Di Makassar, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, memimpin upacara di Lapangan Pusat Kegiatan Mahasiswa, Kampus Unhas Tamalanrea, bersama sivitas akademika. Tema tahun ini, “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, menempatkan pengabdian, keteguhan, dan kepekaan sebagai bekal generasi muda. Pesan untuk pemuda ini tepat, tetapi persatuan pemuda tak akan tumbuh dari slogan semata. Ia memerlukan integritas dan kesediaan mendahulukan kepentingan bersama, termasuk saat berbeda pandangan. Semangat Sumpah Pemuda, sebagaimana ditekankan dalam pidato Menpora yang dibacakan Prof JJ, harus diterjemahkan melalui pendidikan, karya, dan pengabdian kepada masyarakat.
Patriotisme perlu disertai empati
Di Batam, Wali Kota Amsakar Achmad mengajak generasi muda menjadi patriotik dalam pengabdian, gigih menghadapi tantangan, dan berempati kepada sesama. Ia juga mendorong pemuda bergerak, berkarya, serta mengambil peran nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa. Seruan itu penting karena patriotisme tanpa kepedulian sosial mudah berhenti sebagai kebanggaan simbolis. Empati meminta pemuda memperhatikan siapa yang tertinggal, lalu ikut mencari jalan untuk membantu. Di kampus, pesan serupa muncul dalam penekanan bahwa empati mendukung kehidupan sosial yang inklusif dan bahwa generasi muda seharusnya memberi manfaat bagi lingkungan, bukan hanya mengejar pencapaian pribadi. Dengan demikian, kegigihan bukan semata kemampuan bertahan menghadapi kegagalan, melainkan juga kemauan terus bekerja untuk kepentingan bersama. Persatuan akan lebih kuat ketika anak muda berani memimpin sekaligus bersedia melayani, dan ketika karya mereka menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya ambisi pribadi.
Keadilan publik adalah ujian persatuan
Seruan persatuan akan terdengar hampa jika warga mengalami diskriminasi, korupsi, atau layanan publik yang menyulitkan. Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang, Edi, mengaitkan momentum Sumpah Pemuda dengan ancaman intoleransi, polarisasi, ketimpangan, korupsi, dan merosotnya kepercayaan kepada institusi negara. Setara Institute mencatat 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2025, dengan 331 tindakan pelanggaran. Pada tahun yang sama, KPK menetapkan 118 tersangka dan memulihkan aset negara sebesar Rp1,53 triliun. Korupsi bukan angka abstrak: penyalahgunaan anggaran dapat mengurangi dana yang semestinya mendukung jalan, kesehatan, dan pendidikan. Warga juga merasakan dampak langsung ketika pelayanan lambat, mahal, tidak transparan, atau disertai pungutan tidak resmi. Karena itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Edi menyerukan sistem yang mengikat: pelayanan transparan, pengadaan terbuka, perlindungan pelapor dan pengkritik, birokrasi berbasis meritokrasi, serta pendidikan kewargaan yang menanamkan integritas sejak dini.
