Persatuan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari
Makna Sumpah Pemuda adalah komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan bermartabat, bukan sekadar mengenang ikrar persatuan yang lahir pada 1928. Pada peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda, Edi mengajak penyelenggara negara, aparatur sipil, penegak hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat menjadikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, Pancasila, serta tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pedoman bersama. Ajakan itu penting karena persatuan tidak tumbuh dari lambang dan pidato, melainkan dari pengalaman warga ketika mengurus hak, mengakses layanan dasar, mencari keadilan, dan memperoleh perlindungan hukum. Jika pengalaman tersebut berbeda tajam menurut kedekatan, identitas, atau kemampuan seseorang, seruan persatuan kehilangan daya ikatnya. Peringatan ini semestinya menjadi ruang untuk menguji apakah negara sungguh memperlakukan semua warga sebagai bagian yang setara.
Sumpah Pemuda kerap berubah menjadi ritual tahunan yang kehilangan daya kritis, padahal ikrar itu juga dapat dibaca sebagai kehendak kaum muda untuk ikut menentukan ruang hidupnya. Karena itu, peringatan bukan hanya kesempatan mengulang sejarah. Ia harus mendorong percakapan publik yang jujur tentang siapa yang menikmati hasil pembangunan dan siapa yang masih menunggu haknya dipenuhi. Persatuan bangsa tidak berarti menutup perbedaan atau meminta warga diam; artinya, perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak.
Korupsi dan ketimpangan menggerus kepercayaan
Korupsi pemerintahan bukan semata-mata perkara moral pejabat atau hilangnya uang negara. Ia merupakan penyalahgunaan kewenangan publik yang merampas hak masyarakat atas layanan dan pembangunan yang semestinya mereka terima. Edi menempatkan korupsi sebagai ancaman terhadap kepercayaan publik dan keutuhan kehidupan berbangsa. Ketika anggaran untuk jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan diselewengkan, kerugiannya hadir dalam kehidupan sehari-hari: akses yang tertunda, mutu layanan yang menurun, dan kesempatan yang tidak sampai kepada warga. Data KPK yang dikutip dalam refleksi tersebut mencatat 118 tersangka ditetapkan dan aset negara senilai Rp1,53 triliun dipulihkan sepanjang 2025. Angka penindakan itu penting, tetapi belum cukup sebagai ukuran keberhasilan jika penyalahgunaan kewenangan terus membuat warga menanggung akibatnya.
Ketimpangan keadilan juga terlihat ketika aturan dan perlindungan tidak dirasakan secara setara. Kebijakan tentang izin, bantuan, penegakan aturan, dan perlindungan warga seharusnya bertumpu pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, serta persamaan perlakuan. Ketika pelayanan lambat, mahal, tidak transparan, atau disertai pungutan tidak resmi, negara berisiko terasa sebagai beban, bukan pelindung. Dalam keadaan seperti itu, kepercayaan tidak bisa dipulihkan hanya dengan seruan agar masyarakat bersatu. Pemerintahan harus membuktikan bahwa kewenangan digunakan untuk melayani semua warga, bukan menguntungkan kelompok tertentu.
Alienasi memperlebar jarak antara ikrar dan pengalaman
Alienasi membantu menjelaskan mengapa bahasa kebangsaan bisa terasa jauh dari pengalaman warga, terutama kaum muda. Ketika pekerjaan layak sulit diperoleh dan persaingan antarmanusia berlangsung tanpa perlindungan memadai, orang dapat merasa terasing dari sesama maupun dari martabat dirinya. Tekanan hidup ini bukan persoalan pribadi semata. Jika ruang publik lebih ramai oleh pencitraan dan polarisasi daripada dialog yang setara, pengalaman warga yang rentan mudah tersisih. Sumpah Pemuda kehilangan rohnya ketika kaum muda terpecah dalam gelembung digital dan egoisme yang melemahkan kepekaan kolektif. Persatuan karena itu membutuhkan lebih dari simbol bersama: ia memerlukan ruang untuk berbicara, hak yang diakui, dan solidaritas yang memungkinkan orang merasa menjadi bagian dari kehidupan publik.
Peringatan Sumpah Pemuda juga harus mengarahkan perhatian pada diskriminasi dan rasa tidak aman. Setara Institute mencatat 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 331 tindakan sepanjang 2025. Data tersebut menegaskan bahwa ruang hidup bersama masih menghadapi persoalan serius. Jika sebagian warga merasa haknya diabaikan atau keyakinannya tidak terlindungi, seruan persatuan akan terdengar hampa. Negara perlu menjadi penjamin kesetaraan, sementara masyarakat perlu mempertahankan ruang dialog yang tidak tunduk pada hasutan dan kepentingan sempit.
Ukur persatuan dari tata kelola yang adil
Jawaban atas korupsi dan ketimpangan bukan perayaan yang lebih meriah, melainkan tata kelola yang membuat penyimpangan lebih sulit dan hak warga lebih mudah dipenuhi. Perbaikan perlu diwujudkan melalui layanan publik yang transparan, pengadaan terbuka, perlindungan bagi pelapor dan pengkritik, birokrasi berbasis merit, serta pendidikan kewargaan yang menanamkan integritas sejak dini. Langkah-langkah itu menghubungkan persatuan dengan hal konkret: layanan yang dapat diakses, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hukum yang berlaku setara. Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 pun tidak semestinya dinilai dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi juga dari keadilan yang dialami warga.
Pada akhirnya, persatuan bangsa bukan tuntutan agar semua orang berpikir sama. Ia adalah janji bahwa perbedaan tidak menghalangi seseorang memperoleh hak, layanan, dan perlindungan yang sama. Korupsi pemerintahan mengkhianati janji itu dengan mengalihkan kewenangan dari kepentingan umum, sementara ketimpangan keadilan membuat sebagian warga merasa berada di luar lingkaran kebangsaan. Makna Sumpah Pemuda akan hidup jika peringatan tahunan mendorong evaluasi dan perubahan yang dapat dirasakan: pemerintahan bersih, hukum setara, serta ruang publik yang memberi tempat bagi suara warga. Tanpa bukti itu, persatuan hanya menjadi slogan; dengan itu, ia dapat menjadi pengalaman bersama.
