Obligasi ditolak, skema pembiayaan beralih
Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menghimpun dana pembangunan, dengan kewajiban membayar kembali pokok dan imbal hasil sesuai ketentuannya. Rencana obligasi daerah DKI tak mendapat persetujuan pemerintah pusat, sehingga Pemprov DKI beralih ke pinjaman PT SMI sebagai jalur pembiayaan alternatif. Perubahan itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian setelah bertemu Gubernur Pramono Anung di Balai Kota pada 17 November 2026. Staf Khusus Gubernur Yustinus Prastowo kemudian menyebut perubahan skema tersebut disepakati bersama Pemprov DKI, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Tito.
Penolakan ini bukan sekadar persoalan teknis. Pemerintah pusat khawatir utang obligasi membebani pemerintahan berikutnya, sekaligus menjadi preseden yang diikuti daerah dengan kemampuan fiskal lebih lemah. Kekhawatiran itu penting, tetapi juga menunjukkan batas ruang Pemprov DKI untuk menentukan sendiri instrumen pembiayaannya. Ketika pemerintah pusat menilai risiko utang dan dampak antardaerah sebagai pertimbangan utama, kemampuan Jakarta membayar saja tidak cukup untuk meloloskan obligasi Jakarta.

Proyek tetap dituju, instrumennya yang berubah
Rencana awalnya ialah menghimpun Rp5,6 triliun melalui obligasi untuk membiayai proyek transportasi publik, termasuk perpanjangan LRT Jakarta hingga Dukuh Atas, serta pembangunan rumah sakit bertaraf internasional. Tito juga menyebut proyek rumah sakit, LRT, dan penanganan banjir sebagai sasaran pembiayaan yang dinilai positif. Dengan beralih ke pinjaman PT SMI, tujuan pembangunan tersebut tidak otomatis berubah; yang berubah adalah cara dana diperoleh dan mekanisme pembayarannya. Detail proyek yang akhirnya masuk dalam skema baru masih dibahas secara teknis bersama Kementerian Keuangan.
Perbedaan ini patut dijaga tetap jelas: sumber yang tersedia tidak memastikan bahwa setiap proyek dalam daftar awal akan dibiayai melalui pinjaman baru. Karena itu, pergantian instrumen tidak bisa dianggap sebagai jaminan bahwa semua rencana langsung berjalan. Namun, mempertahankan arah investasi pada transportasi dan layanan kesehatan tetap penting; jika tidak, perdebatan tentang bentuk utang akan mengalahkan pembahasan mengenai hasil pembangunan yang hendak dicapai.

Pinjaman meredakan sebagian risiko, bukan menghapusnya
Pemerintah pusat menyebut pinjaman PT SMI sebagai alternatif, dengan pembayaran yang diusulkan melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) DKI yang belum disalurkan. Tito menjelaskan mekanisme itu sebagai cara membayar pinjaman lintas pemerintahan. Dibandingkan obligasi, skema ini menawarkan jalur pembiayaan yang diarahkan pada proyek tertentu dan, menurut keterangan Pemprov, diharapkan memiliki tenor lebih panjang untuk menjaga tekanan pada APBD. Meski begitu, pinjaman tetap merupakan kewajiban yang harus dikelola. Pemotongan DBH dapat menghubungkan pelunasan dengan penerimaan yang tertunda, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan transparansi jadwal pembayaran dan dampaknya terhadap ruang fiskal.
Angka yang disiapkan menunjukkan pinjaman PT SMI sebesar Rp4,5 triliun, sementara total pembiayaan alternatif sekitar Rp7,5 triliun juga mencakup Rp3 triliun kekurangan penyaluran DBH. Ini bukan perbandingan langsung antara nilai obligasi dan pinjaman saja: paket alternatif tersebut terdiri atas dua sumber dana. Pembiayaan Pemprov DKI karena itu perlu dinilai dari kejelasan penggunaan, kepastian pencairan, dan kemampuan memenuhi kewajiban, bukan semata-mata dari nama instrumennya.
Keputusan akhir harus diuji lewat keterbukaan
Latar fiskalnya tidak bisa diabaikan. DBH DKI dipotong Rp15 triliun pada 2026, sementara pemerintah pusat juga menilai pasar keuangan sedang tertekan dan suku bunga relatif tinggi. Situasi itu membuat pencarian sumber di luar APBD dapat dimengerti, tetapi tidak otomatis menjadikan pinjaman pilihan tanpa risiko. Pemprov menyatakan sedang menindaklanjuti daftar proyek dan menunggu payung hukum Kementerian Keuangan sebagai dasar pencairan; keterangan yang tersedia menyebut harapan agar payung hukum terbit pada akhir November.
Tahap berikutnya juga mencakup finalisasi bersama DPRD DKI. Di sinilah penilaian publik seharusnya beralih dari menang atau kalah dalam perdebatan obligasi menuju mutu keputusan pembiayaan: proyek mana yang diprioritaskan, bagaimana pembayaran ditata, dan bagaimana penggunaan dana dilaporkan. Kesimpulannya, peralihan dari obligasi daerah DKI ke pinjaman PT SMI menjawab keberatan pusat tentang risiko obligasi dan preseden bagi daerah lain, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan pembiayaan itu lebih baik. Keberhasilannya bergantung pada keterbukaan, disiplin fiskal, dan kesesuaian proyek dengan kebutuhan Jakarta.






