Dampak kericuhan menuntut pertanggungjawaban
Kericuhan Malioboro adalah bentrokan pascademonstrasi di kawasan Malioboro dan depan Gedung DPRD DIY yang menimbulkan korban luka serta menuntut pemeriksaan atas cara aksi diamankan. Pada Rabu malam, 28 Oktober, bentrokan itu membuat 116 orang dari kalangan warga sipil dan aparat terluka; 13 orang harus menjalani rawat inap. Angka ini bukan sekadar catatan medis: setiap korban menunjukkan bahwa pengamanan demonstrasi perlu dinilai dari kemampuannya mencegah bahaya, bukan hanya membatasi pergerakan massa. Mayoritas korban mendapat perawatan jalan dan telah diperbolehkan pulang, tetapi pasien rawat inap tersebar di RS Bethesda, RS Panti Rapih, dan RS Bhayangkara. Dampaknya dirasakan langsung oleh warga dan petugas yang terluka. Karena itu, respons pemerintah kota dalam menangani korban perlu berjalan seiring dengan pemeriksaan yang jernih atas pemicu dan penanganan kericuhan.
Video dugaan pelemparan perlu ditelusuri
Beredarnya video yang diduga memperlihatkan pelemparan dari balik barikade polisi mengubah perkara ini dari sekadar evaluasi hasil pengamanan menjadi pertanyaan tentang perilaku personel di lapangan. Pengamat kepolisian ISESS, Bambang Rukminto, meminta polisi membedakan peserta aksi damai dari pelaku kerusuhan agar pengamanan tetap proporsional dan tidak memancing ketegangan. Dugaan dalam video belum dengan sendirinya membuktikan siapa pelakunya atau apakah SOP dilanggar. Namun, mengabaikannya juga bukan pilihan yang dapat menjaga kepercayaan publik. Pengawasan personel, penelusuran rekaman, identifikasi pihak yang melempar, dan pemeriksaan kesesuaian tindakan petugas dengan prosedur merupakan langkah yang layak dilakukan. Pemeriksaan harus menilai tindakan siapa pun yang berpotensi memicu konflik, bukan hanya gerak demonstran.
JPW meminta penyelidikan atas dugaan pelanggaran SOP
Jogja Police Watch menilai ada dugaan pelanggaran SOP kepolisian karena sejumlah orang yang terlihat melempar massa aksi dalam video beredar seolah berlindung di balik barikade, sementara aparat dinilai membiarkan tindakan itu. JPW juga menyebut massa aksi terdorong mundur hingga kawasan Tugu Jogja dan mempertanyakan klaim pengamanan humanis. Penilaian tersebut adalah tuduhan yang perlu diuji, bukan kesimpulan yang patut diterima tanpa penyelidikan. Organisasi itu mendorong Mabes Polri, Komisi III DPR RI, Komnas HAM, dan Kompolnas turun ke Yogyakarta untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Dorongan itu tepat sebagai tuntutan akuntabilitas: pemeriksaan independen dapat menjawab apakah pengawasan barikade berjalan, siapa yang melakukan pelemparan, dan bagaimana petugas merespons. Tanpa jawaban yang dapat diperiksa, kecurigaan akan terus membayangi pengamanan aksi berikutnya.
Pengendalian massa harus melindungi hak dan keselamatan
Evaluasi yang baik tidak boleh berhenti pada kecaman atau pembelaan sepihak. Keterangan mengenai 116 korban, termasuk 13 orang yang dirawat inap, menunjukkan besarnya dampak bentrokan; sementara video dugaan pelemparan menimbulkan pertanyaan khusus tentang tindakan di balik barikade. Karena sumber yang tersedia tidak memuat penjelasan aparat tentang keputusan taktis di lapangan, perbandingan yang bertanggung jawab bukanlah mengarang versi polisi, melainkan menempatkan tuntutan evaluasi berhadapan dengan kebutuhan akan keterangan dan bukti yang terbuka. Pengendalian massa seharusnya mencegah provokasi dari pihak mana pun, memisahkan demonstran damai dari pelaku kekerasan, dan menjaga hak menyampaikan pendapat. Kesimpulannya, penyelidikan yang transparan atas video serta kepatuhan pada SOP harus menjadi tindak lanjut nyata. Tanpa itu, evaluasi pengamanan hanya akan menjadi janji, sementara keselamatan publik tetap dipertaruhkan.
