Aplikasi untuk menghentikan pasien dipingpong
Aplikasi Angkut ODGJ adalah sistem digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencatat dan memantau penjangkauan, pengangkutan, serta rujukan orang dengan gangguan jiwa agar penanganannya lebih terkoordinasi. Pemprov Jabar meluncurkan aplikasi ini pada 13 November 2026 sebagai upaya mencegah pasien dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian layanan. Gubernur Dedi Mulyadi menggambarkan persoalan lama itu lewat rantai pengiriman pasien antarkabupaten dan kota yang bahkan dapat berujung kembali ke daerah asal. Digitalisasi menjanjikan alur yang lebih tertib: proses dan rute dapat dipantau, sementara dinas sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta rumah sakit rujukan dapat melihat status penanganan. Itu kemajuan yang berarti. Namun, aplikasi hanya berguna jika membuat satu pihak bertanggung jawab hingga pasien benar-benar diterima layanan yang sesuai—bukan sekadar membuat perpindahan lebih mudah dilacak.

Pelaporan harus berujung pada tindakan
Bagi warga, kanal digital menyediakan cara menyampaikan laporan yang dapat diteruskan kepada dinas sosial, dinas kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, hingga rumah sakit rujukan. Perkembangan laporan juga bisa dipantau menggunakan nomor tiket atau nomor induk kependudukan. Pemprov menyatakan pemantauan digital dimaksudkan agar pasien tidak telantar dalam perjalanan atau ditolak rumah sakit. Tetapi akses untuk melapor bukan bukti bahwa kebutuhan pasien sudah terpenuhi. Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Wicaksono, mengingatkan bahwa keberhasilan tidak cukup dihitung dari banyaknya laporan atau pasien yang berhasil dijemput. Ukuran yang lebih penting adalah kecepatan verifikasi, keterlibatan petugas dengan kemampuan dan kewenangan menangani kondisi kesehatan jiwa, serta kepastian fasilitas penerima. Tanpa langkah-langkah itu, laporan dapat tercatat rapi sementara persoalan penanganan ODGJ tetap belum terselesaikan.
Layanan tidak boleh berhenti di rumah sakit
Janji Pemprov Jabar untuk merawat pasien sampai sembuh dan mengembalikannya kepada keluarga setelah dinyatakan sehat patut menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar pernyataan saat peluncuran. Dedi juga menyatakan pemerintah akan membantu bila keluarga tidak menerima pasien atau kesulitan menyediakan obat, serta tidak akan lepas tangan di tengah proses. Komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi layanan kesehatan jiwa yang berlanjut setelah pasien keluar dari rumah sakit. Pengamat menekankan pentingnya pemantauan kesehatan, pemberian obat, rehabilitasi, dan pendampingan keluarga sebagai bagian dari proses tersebut. Inilah ukuran nyata pemulihan pasien ODGJ: bukan hanya penjemputan dan perawatan awal, melainkan dukungan yang menjaga kesinambungan pengobatan dan membantu keluarga menjalankan perannya. Tanpa tindak lanjut yang jelas, pasien berisiko kembali menghadapi putus layanan, sementara keluarga dibiarkan menanggung beban tanpa pendampingan.
Kesimpulannya, aplikasi Angkut ODGJ dapat memperbaiki koordinasi dan membuat tanggung jawab antarlembaga lebih terlihat, tetapi teknologi tidak menggantikan tenaga terlatih, fasilitas yang bersedia menerima pasien, atau dukungan pascarawat. Pemerintah perlu memastikan setiap laporan memiliki jalur penanganan yang tuntas sampai tahap pemulihan—dan masyarakat perlu menilai hasil dari kepastian layanan itu, bukan dari jumlah laporan atau penjemputan.






