Pemulihan Jalan Sumatera: Bukan Sekadar Aspal, Tapi Nadi Ekonomi
Pemulihan jalan Sumatera adalah rangkaian kebijakan dan proyek terpadu untuk memperbaiki, memperkuat, dan mengamankan ruas-ruas jalan daerah yang rusak atau terputus, terutama di wilayah rawan bencana, dengan tujuan utama memulihkan konektivitas logistik, mobilitas masyarakat, dan daya tahan ekonomi regional terhadap guncangan alam maupun tekanan biaya transportasi. Dalam beberapa bulan terakhir, pola kebijakan pemerintah semakin jelas: jalan bukan lagi dipandang sebagai proyek fisik semata, tetapi sebagai instrumen ketahanan ekonomi dan sosial. Program inpres jalan daerah di Aceh, penanganan longsor Sumatera Utara, hingga rehabilitasi pascabencana menunjukkan satu benang merah: negara memilih untuk mengamankan jalur distribusi barang dan jasa sebelum berbicara tentang pertumbuhan. Itu langkah yang tepat, tetapi harus diawasi agar tidak berhenti pada seremoni peresmian.
Program Inpres Jalan Daerah: Aceh Jadi Laboratorium Konektivitas
Di Aceh, infrastruktur daerah Aceh mendapat dorongan kuat melalui Program Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025, yang berhasil menangani 119,62 kilometer jalan daerah pada 33 ruas strategis di 19 kabupaten/kota. Ini bukan angka kecil; ini berarti puluhan rantai pasok lokal—dari hasil pertanian hingga akses layanan publik—mendapat jalur yang lebih pasti. Secara nasional, program inpres jalan daerah telah menyelesaikan 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi dengan investasi Rp5,41 triliun. Kutipan kunci dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan orientasi kebijakan: “Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita”. Pernyataan ini penting karena menggeser narasi jalan dari proyek pembangunan ke strategi ketahanan. Namun, keberhasilan Aceh harus dibaca kritis: kualitas lapis aus aspal beton dan pondasi yang disebutkan pemerintah akan diuji oleh musim hujan dan intensitas angkutan berat. Tanpa pemeliharaan konsisten, angka kilometer yang selesai hanya akan menjadi statistik yang cepat usang.
Sumatera Utara: Penanganan Longsor dan Rehabilitasi Pascabencana
Di Sumatera Utara, tantangannya berbeda: bukan sekadar kekurangan jalan, tetapi jalan yang terus diganggu longsor dan bencana. Kementerian PU bersama PTPP menangani 31 titik longsoran sepanjang 131 kilometer pada ruas Batas Aceh–Kota Sibolga dan Rampa–Poriaha/Mungkur, dengan nilai kontrak Rp268,66 miliar. Menariknya, progres fisik mencapai 70,83%, melampaui target rencana 68,42%. Ini layak diapresiasi, tetapi juga mengundang pertanyaan: apakah percepatan ini diiringi penguatan desain ketahanan jangka panjang, atau sekadar mengejar angka progres? Penggunaan teknologi LiDAR, batimetri, fotogrametri, serta box concrete sebagai pengganti dinding penahan tanah menunjukkan kesadaran bahwa penanganan longsor Sumatera Utara tidak bisa mengandalkan cara lama. Dengan skema design and build, perencanaan dan pelaksanaan menyatu; itu bisa jadi keunggulan, tapi juga risiko jika pengawasan independen lemah. Di wilayah rawan bencana, kesalahan desain bukan sekadar cacat proyek, melainkan ancaman keselamatan pengguna jalan dan beban ekonomi baru.
Satgas PRR dan Politik Anggaran: Jalan sebagai Prioritas Jangka Panjang
Pemulihan jalan Sumatera tidak berdiri sendiri; ia ditopang arsitektur kelembagaan dan politik anggaran. Dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di kantor pusat Kemendagri, Satgas PRR memaparkan bahwa di Sumatera Utara sudah ada 30 ruas jalan yang ditangani pusat berstatus fungsional, sementara 607 ruas yang ditangani daerah juga kembali dapat digunakan. Namun masih ada sembilan ruas jalan yang terputus dan 22 jembatan yang belum selesai. Artinya, narasi pemulihan belum tuntas. Tito Karnavian menyebut Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 sebesar Rp100,1 triliun untuk 33 kementerian/lembaga. Ini adalah angka besar yang bisa mengubah wajah konektivitas Sumatera—atau menguap dalam birokrasi lambat. Tito sendiri mengingatkan perlunya percepatan pengajuan dan pencairan anggaran agar program pemulihan berjalan, serta pemanfaatan tambahan TKD agar daerah bisa bergerak paralel. Di sinilah titik krusial: tanpa disiplin eksekusi dan transparansi, politik anggaran pemulihan jalan mudah tergelincir menjadi proyek jangka pendek yang tidak menjawab kerentanan struktural.
Kesimpulan: Dari Kilometer ke Ketahanan, Saatnya Mengukur Dampak Nyata
Rangkaian kebijakan dan proyek pemulihan jalan Sumatera—dari program inpres jalan daerah di Aceh hingga penanganan longsor Sumatera Utara—menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah terhadap infrastruktur jalan. Jalan diposisikan sebagai urat nadi ekonomi, alat penurunan biaya logistik, dan komponen ketahanan wilayah rawan bencana. Itu arah yang tepat. Namun, keberhasilan tidak boleh diukur hanya dari kilometer yang selesai atau persentase progres yang melampaui target. Ukuran yang lebih jujur adalah: apakah distribusi logistik benar-benar lebih lancar, apakah waktu tempuh dan biaya angkut turun, apakah masyarakat di desa-desa yang dulu terisolasi kini memiliki akses stabil ke pasar dan layanan publik. Pemulihan infrastruktur Sumut yang terus berlanjut dan koordinasi pusat-daerah memberi harapan. Tetapi harapan itu harus disertai tuntutan: transparansi proyek, pemeliharaan jangka panjang, dan keberanian mengakui serta memperbaiki kegagalan. Jika tidak, jalan yang hari ini tampak mulus hanya akan menjadi simbol sesaat sebelum kembali retak oleh hujan, longsor, dan kelalaian.
