Akses Pendidikan Papua Dimulai dari Dermaga, Bukan dari Gerbang Sekolah
Akses pendidikan Papua adalah gambaran bagaimana pelajar dari pulau dan pedalaman harus mengandalkan infrastruktur maritim pendidikan—kapal penumpang, pelabuhan, dan jaringan pelayaran pelajar Jakarta—untuk berpindah ribuan kilometer demi bisa bersekolah di jenjang menengah dan atas di kota besar. Dalam kasus ini, pendidikan tidak dimulai dari ruang kelas, melainkan dari dek kapal dan dermaga yang menjadi titik awal mobilitas pelajar pulau. Perjalanan 105 pelajar dari berbagai wilayah pedalaman Papua menuju Jakarta menggunakan KM Ciremai memperlihatkan betapa laut adalah satu-satunya koridor realistis untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Lentera Harapan Gunung Moria, Tangerang. Tujuh hari berlayar dari Jayapura ke Pelabuhan Tanjung Priok bukan sekadar angka durasi, tetapi simbol jurang akses yang harus mereka lalui hanya untuk mendapatkan hak dasar: pendidikan menengah yang layak.
PELNI sebagai Tulang Punggung Mobilitas Pelajar Pulau
Pelayaran pelajar Jakarta ini tidak akan terjadi tanpa kehadiran PELNI sebagai tulang punggung mobilitas antarpulau. Sebagai badan usaha milik negara di bidang pelayaran, PELNI mengoperasikan 84 kapal—26 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 9 kapal tol laut, dan 1 kapal ternak—yang melayani masyarakat di berbagai wilayah dan menyambungkan 357 pelabuhan singgah lewat 1.111 ruas pelayaran, didukung 43 kantor cabang dan 306 terminal point. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; inilah infrastruktur maritim pendidikan yang secara nyata memungkinkan anak-anak dari pulau terpencil bergerak menuju pusat pendidikan. Direktur usaha angkutan barang dan tol laut PELNI, Hana Suhardi, menegaskan bahwa perusahaan "selalu siap untuk berkontribusi dalam perjalanan pendidikan anak-anak Papua" dan melihat konektivitas laut sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Perjalanan Tujuh Hari: Dari Rumah di Atas Pohon ke Koridor Sekolah Kota
Narasi mobilitas pelajar pulau menjadi sangat konkret ketika melihat asal-usul anak-anak yang berlayar ini. Mereka datang dari wilayah pedalaman dan pegunungan Papua dengan kondisi geografis beragam, termasuk dari komunitas seperti suku Korowai yang hidup dekat hutan dan rumah tradisional di atas pohon. Bagi 65 pelajar yang tiba di Tanjung Priok setelah tujuh hari berlayar dari Jayapura untuk bersekolah di Tangerang, laut adalah jalur transisi dari dunia kampung ke dunia kota. Program Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP) secara sengaja menempatkan pelajar-pelajar ini di jalur pendidikan berjenjang: direkrut dari SMP di daerah asal, difasilitasi asrama, lalu diarahkan untuk melanjutkan SMP dan SMA di SLH Gunung Moria dan bahkan sampai perguruan tinggi. Jalan panjang itu secara fisik dimulai di pelabuhan Jayapura dan berakhir di koridor-koridor sekolah di Tangerang.
Negara Hadir di Dermaga: Pendidikan Sebagai Jalan Meretas Masa Depan
Kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk di Pelabuhan Tanjung Priok saat menyambut para pelajar bukan sekadar seremoni. Di situ negara menyatakan bahwa akses pendidikan Papua adalah prioritas, dan bahwa perjalanan tujuh hari ini adalah bagian dari "pekerjaan menembus batas" untuk mengatasi isolasi geografis pedalaman dan pegunungan. Ribka mengingatkan pelajar agar meninggalkan kebiasaan lama yang menghambat dan memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh sebagai jalan meretas masa depan. Ribka juga menggarisbawahi bahwa tanpa kapal PELNI, masyarakat akan kesulitan melakukan mobilitas maupun distribusi kebutuhan. Pernyataan ini mengikat dua hal yang sering dipandang terpisah: transportasi dan pendidikan. Di sini jelas, kapal dan pelabuhan adalah bagian dari kebijakan pendidikan, bukan hanya urusan perhubungan.
Prestasi Logistik Besar, Tantangan Kesenjangan yang Masih Lebar
Secara logistik, pelayaran pelajar Jakarta menunjukkan kemajuan nyata. Sejak 2023, PELNI sudah mendukung perjalanan pendidikan ini: 152 siswa menggunakan KM Ciremai pada 2023, 162 siswa dengan KM Dobonsolo pada 2024, dan 105 siswa kembali berlayar menggunakan KM Ciremai pada 2026. Ratusan pelajar dari pedalaman kini bisa mengakses pendidikan menengah dan jenjang lanjut di kota besar, dengan harapan mereka akan kembali dan berkontribusi bagi masyarakat asal setelah lulus. Namun, keberhasilan ini sekaligus menyingkap masalah laten: kualitas dan akses pendidikan di pulau-pulau terpencil masih begitu terbatas sehingga pilihan realistis adalah merantau jauh ke pusat kota. Program YPHP yang memfasilitasi asrama dan perguruan tinggi adalah solusi penting, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda perbaikan sekolah lokal. Ke depan, kapal seharusnya mengangkut pelajar yang memilih merantau, bukan pelajar yang terpaksa pergi karena sekolah di kampung tak mampu memenuhi hak dasar mereka.
