Satu Pelabuhan, Banyak Mimpi: Mengapa Laut Bisa Menjadi Jalur Pendidikan
Program pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak pedalaman Papua adalah inisiatif terstruktur yang menghubungkan sekolah dasar di kampung, pendidikan menengah berasrama di kota, hingga perguruan tinggi, dengan memanfaatkan transportasi laut sebagai jembatan utama agar akses pendidikan Papua tidak terhenti oleh jarak, keterisolasian geografis, dan minimnya infrastruktur. Peristiwa kedatangan 65 siswa di Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa pagi pukul 05.30 WIB menjadi simbol konkret dari gagasan ini: pendidikan pedalaman tidak bisa hanya mengandalkan bangunan sekolah, tetapi juga membutuhkan sistem mobilitas yang andal. Anak-anak yang berangkat dari Jayapura menempuh tujuh hari perjalanan laut bukan sebagai wisatawan, melainkan sebagai pelajar yang sedang berpindah jalur hidup. Di sinilah laut berubah fungsi, dari sekadar ruang ekonomi menjadi koridor pendidikan.
65 Siswa, Tujuh Hari di Laut: Logistik Jadi Penentu Akses Pendidikan Papua
Sebanyak 65 siswa dari berbagai wilayah pedalaman Papua berlayar selama tujuh hari dari Jayapura menuju Pelabuhan Tanjung Priok untuk melanjutkan pendidikan di Tangerang. Mereka tiba pada 11 Agustus pukul 05.30 WIB dengan kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), didampingi 32 pendamping yang terdiri dari rohaniawan, guru, dokter, perawat, dan tenaga medis. Komposisi asal mereka menunjukkan seberapa luas jaringan pendidikan pedalaman yang sudah terbentuk: 19 siswa dari Nalca, 22 dari Korupun, enam dari Danowage, satu dari Daboto, 12 dari Mokndoma, dua dari Waisai, satu dari Sentani, dan dua dari Tarup."Saat ini, pelayanan pendidikan YPHP menjangkau lebih dari 1.500 siswa di berbagai wilayah pedalaman Papua," sebuah angka yang menegaskan bahwa masalah akses bukan kasus tunggal, melainkan persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan maritim dan antarkota.
Perjalanan tahun ini juga bukan percobaan pertama. Pada 2023, sebanyak 152 siswa melakukan perjalanan menggunakan KM Ciremai dengan pendampingan 11 guru dan enam perawat, dan pada 2024, 162 siswa diberangkatkan dengan KM Dobonsolo bersama 18 guru dan tujuh perawat. Rangkaian angka ini menunjukkan pola: ketika akses darat terbatas, laut diubah menjadi jalur rutin pendidikan. Kita terbiasa melihat kapal sebagai pengangkut barang dan penumpang umum, tetapi di rute Jayapura–Jakarta, PELNI secara de facto menjadi "bus sekolah jarak jauh" bagi pendidikan pedalaman. Tanpa solusi logistik seperti ini, istilah akses pendidikan Papua akan tinggal slogan, sebab anak-anak remaja di kampung tidak punya cara fisik untuk mencapai jenjang berikutnya.
Dari Kampung ke Asrama: Jalur Pendidikan yang Disusun Hingga Perguruan Tinggi
Inti terobosan YPHP bukan sekadar mengirim siswa ke kota, melainkan membangun jalur pendidikan berkelanjutan: TK–SD di pedalaman Papua, SMP–SMA di Sekolah Lentera Harapan Gunung Moria, lalu perguruan tinggi dan kembali membangun Papua. 65 siswa yang baru tiba di Jakarta akan melanjutkan pendidikan tingkat SMP dan SMA di SLH Gunung Moria, sebuah sekolah berasrama di lingkungan Universitas Pelita Harapan, sebelum diarahkan ke perguruan tinggi. Di sana mereka tidak hanya belajar akademik, tetapi juga dibentuk dalam karakter, kemandirian, dan kecakapan hidup sebagai persiapan memasuki dunia kampus. Ini penting, karena pendidikan menengah bagi anak pedalaman kerap menjadi titik putus: tamat SD, lalu kembali ke ladang, bukan ke kelas.
Selama hampir tiga dekade, jaringan Sekolah Lentera Harapan yang dikembangkan YPHP menghadirkan pendidikan sedekat mungkin dengan kehidupan anak di berbagai wilayah seperti Mamit, Daboto, Karubaga, Nalca, Korupun, Danowage, Tumdungbon, Mokndoma, Saman, Holuwon dan komunitas lain. Namun yayasan ini secara jujur mengakui bahwa membangun SD di pedalaman hanyalah langkah awal; tantangan sesungguhnya adalah memastikan anak tidak berhenti ketika memasuki usia remaja. Di titik itulah jalur ke Gunung Moria menjadi krusial. Dengan pola pendidikan berasrama, siswa pedalaman bisa fokus belajar tanpa harus menghadapi setiap hari soal jarak sekolah yang jauh atau keterbatasan fasilitas di kampung. Harapannya, setelah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, mereka kembali berkontribusi di masyarakat Papua.
Kolaborasi YPHP–PELNI–Pelindo: Pendidikan Pedalaman Butuh Mitra Transportasi
Kisah 65 siswa ini tidak akan terjadi tanpa kolaborasi yang konkret antara lembaga pendidikan dan perusahaan transportasi. Perjalanan mereka didukung PELNI melalui penyediaan transportasi laut dan Pelindo dalam proses kedatangan di Tanjung Priok. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana konektivitas laut dapat menjadi jembatan pendidikan: kapal bukan sekadar alat transportasi, melainkan penghubung desa terpencil ke kesempatan belajar yang lebih luas. Di wilayah yang secara geografis sangat terpencil, YPHP menyadari bahwa membuka sekolah dasar saja tidak cukup; tanpa dukungan mitra transportasi dan pengelola pelabuhan, jalur pendidikan lanjutan akan macet di tengah jalan. Dalam konteks akses pendidikan Papua, pemerintah, BUMN, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu hadir bersama, bukan berjalan masing-masing.
Program pengiriman siswa ke Tangerang sudah memasuki tahun ketiga, dengan ratusan siswa yang sebelumnya melakukan perjalanan serupa menggunakan kapal PELNI. Dari perspektif kebijakan publik, ini seharusnya menginspirasi model kolaborasi serupa di wilayah terpencil lain: ketika jalan raya belum tersedia memadai, jadikan rute laut sebagai koridor resmi pendidikan, bukan hanya moda alternatif. Pendidikan pedalaman tidak bisa diserahkan kepada guru di kampung saja; ia membutuhkan dukungan infrastruktur, regulasi, dan anggaran yang memandang transportasi sebagai bagian dari sistem sekolah. Tanpa itu, anak-anak di Nalca, Korupun, atau Mokndoma akan tetap jauh dari SMP dan SMA, walau bangunan TK–SD sudah berdiri di dekat rumah mereka.
Lebih dari Sekadar Berlayar: Mengapa Pendidikan Harus Dituntaskan
Ketika 65 siswa tersebut turun dari kapal di Tanjung Priok, perjalanan laut mereka selesai, tetapi perjalanan pendidikan mereka baru memasuki babak berikutnya. Di balik momen haru itu, ada gagasan yang tegas: akses pendidikan tidak cukup hanya dibuka, melainkan harus dituntaskan hingga perguruan tinggi. Bagi banyak anak pedalaman, pengalaman remaja mereka sering diwarnai oleh keterbatasan akses pendidikan lanjutan, jarak, dan kondisi sosial yang mudah memutuskan mimpi. Dengan jalur yang sedang dibangun—dari kampung, ke Gunung Moria, lalu ke universitas—tempat seorang anak dilahirkan tidak lagi menentukan sejauh mana ia dapat bermimpi dan belajar."Dengan demikian, jalur pendidikan yang sedang dibangun semakin nyata: TK–SD di pedalaman Papua, SMP–SMA di SLH Gunung Moria, perguruan tinggi dan kembali melayani serta membangun Papua," tulis YPHP.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pendidikan pedalaman bisa dilanjutkan, tetapi apakah model seperti ini akan diperluas dan diperkuat. Tanpa komitmen jangka panjang, program berlayar tujuh hari ini bisa berhenti sebagai kisah inspiratif sesaat. Padahal yang dibutuhkan adalah pola tetap: angkatan demi angkatan, anak kampung yang dulu nyaris mustahil mencapai SMP dan SMA kini punya jalur yang jelas menuju universitas. Dampak praktisnya bagi masyarakat sangat besar: muncul generasi guru, tenaga kesehatan, pemimpin lokal, dan penggerak ekonomi yang lahir dari desa-desa terpencil dan mengerti konteksnya dengan baik. Pendidikan pedalaman yang dituntaskan seperti ini adalah investasi sosial jangka panjang, bukan proyek charity sesaat.
