Kebijakan perlu mengubah pengalaman belajar
Bahasa Inggris SD adalah pembelajaran bahasa asing di sekolah dasar yang membekali murid untuk memahami dan memakai ungkapan sederhana dalam konteks sehari-hari, bukan sekadar menghafal kosakata dan aturan tata bahasa. Mulai tahun ajaran 2027/2028, pemerintah menetapkan bahasa Inggris sebagai mapel wajib SD untuk kelas 3 sampai 6, termasuk madrasah ibtidaiyah dan satuan sederajat. Kebijakan ini sepatutnya dinilai dari apakah lebih banyak anak memperoleh kesempatan belajar, bukan hanya dari bertambahnya satu mata pelajaran dalam jadwal. Tujuannya ialah membuka akses pengenalan bahasa Inggris sejak dini, sementara kelas I dan II tidak termasuk dalam kewajiban tersebut. Penetapan kelas III sebagai titik awal juga mempertimbangkan perkembangan anak yang masih menguatkan fondasi bahasa ibu atau bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Artinya, bahasa asing perlu menambah bekal murid tanpa menggeser fondasi kebahasaan mereka.
Aturan ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, yang mengubah ketentuan kurikulum sebelumnya. Hingga tahun ajaran 2026/2027, bahasa Inggris masih menjadi mata pelajaran pilihan sesuai kesiapan sekolah; setelah itu, kewajiban berlaku bagi kelas III, IV, V, dan VI. Masa transisi tersebut harus dipakai untuk menutup kesenjangan antarsekolah, bukan hanya menyiapkan sekolah yang sejak awal sudah memiliki guru dan fasilitas. Prinsip Trigatra Bangun Bahasa—mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing—memberi arah yang tepat. Tantangannya adalah memastikan prinsip itu hadir dalam kegiatan belajar, bukan berhenti sebagai semboyan.

Pelatihan guru menentukan apakah kebijakan bisa berjalan
Kewajiban baru tidak akan adil bila kesiapan mengajar hanya tersedia di sekolah tertentu. Pemerintah mengakui bahwa tidak semua SD memiliki guru bahasa Inggris, terutama sekolah yang selama ini belum menyelenggarakan mata pelajaran tersebut. Karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris harus menjadi bagian inti kebijakan, dengan perhatian khusus pada sekolah yang memulai dari kondisi terbatas. Kemendikdasmen menjalankan Program Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa sekaligus keterampilan pedagogik guru. Pelatihan terstruktur dirancang selama 10 hari efektif, dengan total 80 jam pelajaran. Durasi itu dapat menjadi awal, tetapi kualitas penerapan juga perlu dilihat dari dukungan lanjutan: apakah guru mampu merancang kegiatan yang sesuai usia, mendapat bahan ajar, dan memiliki ruang untuk memperbaiki praktik mengajar.
Skala persiapan menunjukkan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Hingga 10 November 2026, program telah melibatkan lebih dari 20.000 guru lewat pelatihan, pembelajaran mandiri di Ruang GTK, serta kerja sama dengan 101 perguruan tinggi negeri dan swasta. Pelatihan terstruktur dengan pola In-On-In pada 2026 telah menjangkau sekitar 5.777 guru SD. Pemerintah juga menargetkan program bantuan menjangkau guru dari 58.482 sekolah di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan melalui 3.002 kelas pelatihan. Angka tersebut patut dibaca sebagai ukuran upaya, bukan bukti bahwa semua sekolah sudah siap. Keberhasilan transisi bergantung pada pemerataan jangkauan dan kemampuan guru mengubah pelatihan menjadi interaksi bermakna di kelas.
Nilai ujian tidak cukup untuk mengukur kemajuan
Penilaian bahasa Inggris seharusnya menangkap apa yang bisa dilakukan anak dengan bahasa, bukan hanya apa yang dapat mereka ingat saat ujian. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan perkembangan belajar di kelas dan meningkatnya kepercayaan diri murid menggunakan bahasa Inggris sederhana juga menjadi tanda keberhasilan. Ukuran seperti ini lebih mencerminkan tujuan kebijakan: anak mampu bertanya, menjelaskan gagasan, mendengarkan orang lain, dan bekerja sama dalam situasi yang mereka pahami. Guru dapat mengamati kemajuan melalui percakapan singkat, kegiatan berpasangan, cerita pengalaman, atau tugas kelompok yang dekat dengan kehidupan anak. Penilaian tetap diperlukan, tetapi nilai semester sebaiknya menjadi salah satu petunjuk, bukan satu-satunya vonis atas kemampuan murid.
Fokus awal bagi anak SD bukan menuntut mereka langsung mahir berbahasa Inggris. Yang lebih masuk akal ialah mengenalkan dasar bahasa, menumbuhkan minat, serta membuat murid berani dan percaya diri menggunakannya. Dalam kegiatan sehari-hari, guru dapat menilai apakah murid mencoba menyampaikan maksud, memahami tanggapan, dan berpartisipasi bersama teman, sambil memberi ruang bagi tingkat kemampuan yang berbeda. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan lebih luas: komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan sikap saling menghargai. Dengan demikian, kewajiban baru ini berpeluang menjadi bekal hidup, bukan lomba menghafal. Kesimpulannya, kebijakan akan berhasil bila akses belajar merata, guru mendapat dukungan nyata, dan penilaian menghargai perkembangan komunikasi. Nilai ujian penting, tetapi keberanian anak memakai bahasa adalah ukuran yang tak boleh diabaikan.






