Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

39 Perusahaan Didorong Melaporkan Program CSR secara Digital

39 Perusahaan Didorong Melaporkan Program CSR secara Digital
Minat|Kura-kura

Pelaporan digital harus menjadi alat keterbukaan

Pelaporan CSR digital adalah cara perusahaan mencatat dan menyampaikan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui sistem daring secara berkala, sehingga pelaksanaan program lebih mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong 39 perusahaan di wilayahnya mengoptimalkan laporan melalui website TJSL. Dorongan itu disampaikan dalam rapat Forum TJSL PPU yang dibuka Sekretaris Kabupaten Tohar di Hotel Ika, Kelurahan Petung, pada 11 November 2026, dengan kehadiran pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, Inspektorat, dan perwakilan perusahaan. Arah ini tepat: laporan yang tersimpan dalam satu sistem memberi dasar pencatatan yang lebih rapi daripada dokumen yang tersebar. Namun, digitalisasi bukan tujuan akhir. Nilainya bergantung pada kelengkapan data, ketepatan waktu, dan kemudahan publik maupun lembaga pengawas mengetahui apa yang dikerjakan perusahaan.

Website TJSL diharapkan menggantikan pelaporan konvensional dan memungkinkan perusahaan mengirim laporan setiap triwulan; jalur penyerahan langsung melalui Bagian Perekonomian tetap tersedia bagi perusahaan yang memilihnya. Jadwal berkala dapat membantu pemerintah membandingkan rencana dengan capaian, mengidentifikasi program yang tertunda, dan menyusun pemantauan yang tidak hanya dilakukan pada akhir tahun. Itu juga memberi warga peluang lebih besar untuk memahami manfaat program CSR perusahaan di lingkungannya—dengan syarat informasi yang dihimpun tidak berhenti sebagai administrasi internal. Pelaporan digital menjadi bermakna ketika data dipakai untuk evaluasi dan dapat menjawab pertanyaan sederhana: program apa yang berjalan, siapa penerimanya, dan apa hasilnya?

39 Perusahaan Didorong Melaporkan Program CSR secara Digital

Kewajiban perlu disambungkan dengan kebutuhan daerah

Tohar menegaskan CSR bukan belas kasihan, melainkan kewajiban yang perlu direncanakan dalam anggaran perusahaan. Pemkab PPU juga mendorong penyelarasan program pembangunan daerah dengan alokasi CSR perusahaan untuk tahun anggaran 2027, dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing perusahaan. Penekanan ini penting karena program yang dirancang tanpa koordinasi berisiko tumpang tindih atau tidak menjawab kebutuhan yang paling mendesak. Tetapi penyelarasan tidak boleh berubah menjadi daftar kegiatan yang hanya disusun dari atas. Warga yang menerima dampak program perlu ikut menyampaikan prioritas, sementara perusahaan mesti menjelaskan alasan pemilihan kegiatan dan hasilnya. Forum dan website TJSL seharusnya membantu menghubungkan rencana pembangunan dengan kebutuhan nyata, bukan sekadar menjadi tempat mengunggah laporan.

Pemkab menargetkan evaluasi capaian program sampai akhir Desember 2026 sebagai persiapan integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program sosial perusahaan pada 2027. Tenggat ini semestinya dipakai untuk menguji mutu pelaporan: apakah laporan triwulan konsisten, apakah capaian dapat diverifikasi, dan apakah program benar-benar memberi manfaat. Tanpa ukuran yang jelas, banyaknya laporan hanya menghasilkan tumpukan data digital. Sebaliknya, pencatatan yang teratur dapat membantu pemerintah melihat celah layanan, menghindari duplikasi bantuan, dan mengarahkan dialog dengan perusahaan berdasarkan informasi yang sama.

Transparansi memerlukan forum yang inklusif

Dorongan digitalisasi berjalan beriringan dengan persoalan representasi. Ketua Komisi I DPRD PPU Ishaq mengatakan DPRD tidak dilibatkan dalam pembentukan maupun pertemuan Forum TJSL yang digelar di Jakarta. Ia memperingatkan bahwa ketiadaan informasi dapat menyulitkan DPRD menjawab pertanyaan warga tentang program dan hasil forum. Ini bukan keberatan prosedural belaka: lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi perlu mengetahui apa yang direncanakan serta dicapai. Jika DPRD tidak menerima informasi, warga berisiko menghadapi jawaban yang terpecah antara forum dan pemerintah. Pelaporan digital bisa mempersempit kesenjangan itu, tetapi hanya jika akses dan mekanisme pertanggungjawabannya dirancang untuk melibatkan pihak di luar perusahaan.

Ishaq mendorong restrukturisasi kepengurusan agar forum melibatkan pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, serta perwakilan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Ia mengusulkan kepala daerah menjadi ketua dan wakil bupati menjadi ketua harian, sehingga koordinasi program memiliki tanggung jawab yang lebih tegas. Usulan itu patut dipertimbangkan: susunan yang lebih beragam dapat mengurangi risiko prioritas program ditentukan terutama oleh pihak perusahaan. Namun, perubahan struktur saja tidak cukup. Forum perlu membuka agenda dan hasil pembahasan, menjelaskan cara program dipilih, serta menghubungkan data laporan dengan kebutuhan warga. Dengan begitu, laporan CSR digital menjadi dasar dialog dan pengawasan, bukan sekadar kewajiban unggah.

Teknologi harus diikuti pertanggungjawaban

PPU memiliki alasan kuat mendorong laporan digital: pencatatan triwulan dapat membuat pemantauan lebih teratur dan membantu menghubungkan program perusahaan dengan rencana pembangunan. Tetapi keberhasilan kebijakan ini tidak diukur dari jumlah perusahaan yang masuk ke website TJSL saja. Ukurannya adalah apakah informasi cukup terbuka untuk diperiksa, apakah evaluasi memengaruhi keputusan berikutnya, dan apakah masyarakat ikut menentukan manfaat yang dibutuhkan. Pemerintah daerah juga perlu menanggapi keberatan DPRD dengan memperbaiki koordinasi serta mempertimbangkan restrukturisasi Forum TJSL PPU. Sistem digital yang baik dapat mengurangi kabut informasi; forum yang inklusif memastikan data itu tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dipertanggungjawabkan.

Kesimpulannya, dorongan kepada 39 perusahaan merupakan langkah awal yang layak, bukan bukti bahwa transparansi telah tercapai. Laporan berkala, evaluasi hingga akhir Desember 2026, dan integrasi program pada 2027 perlu disertai akses informasi serta keterlibatan DPRD dan masyarakat. Jika unsur-unsur itu berjalan bersama, pelaporan digital dapat membantu memastikan program CSR perusahaan lebih terarah dan manfaatnya lebih mudah dinilai oleh warga.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!