Rencana besar, pekerjaan rumah lebih besar
PSEL adalah fasilitas yang mengolah sampah menjadi energi listrik, sehingga penanganan limbah dan pasokan energi dapat dirancang dalam satu sistem. Rencana PSEL Banyuwangi menarik karena menjanjikan keduanya, tetapi manfaatnya bergantung pada apakah proyek mampu memenuhi syarat teknis dan menjaga pasokan sampah yang konsisten.
Pada Kamis, 19 November 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Direktur PT Kimia Alam Subur Ermawan Wibisono menandatangani nota kesepahaman untuk menjajaki fasilitas tersebut dalam kegiatan Bupati Ngantor di Desa di Kecamatan Srono. Proyek ini dirancang mengolah sekitar 600 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 12–15 megawatt untuk disalurkan ke jaringan PLN. Angka itu menjadikan rencana sampah jadi listrik ini lebih dari sekadar gagasan lingkungan: ia juga menyentuh infrastruktur energi daerah.

Kapasitasnya menjanjikan, tetapi pasokan harus terjamin
Menurut data yang disampaikan perusahaan, Banyuwangi menghasilkan sekitar 900 ton sampah per hari, sementara fasilitas membutuhkan 600 ton per hari. Secara hitungan awal, volume yang tersedia tampak memadai. Namun, jumlah total sampah tidak otomatis sama dengan pasokan yang siap diolah: pemilahan, pengumpulan, komposisi, dan kesinambungan kiriman akan menentukan apakah kapasitas fasilitas dapat tercapai.
Inilah titik yang semestinya mendapat perhatian setara dengan kapasitas pembangkit. Pengolahan sampah Banyuwangi telah mencakup TPS3R melalui Program Banyuwangi Hijau, pengelolaan berbasis masyarakat, ekonomi sirkular, serta upaya mencegah sampah masuk ke sungai dan laut. PSEL sebaiknya melengkapi langkah-langkah itu, bukan menggeser pengurangan dan daur ulang. Listrik dari sampah hanya menjadi kemajuan jika sistemnya juga mendorong pengelolaan limbah yang lebih baik dari sumbernya.
Investasi belum sama dengan kepastian pembangunan
Nilai investasi yang dijajaki diperkirakan Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun, bergantung pada hasil kajian teknis dan tahapan pengembangan. PT Kimia Alam Subur akan mengembangkan proyek bersama PT Barata Indonesia dan PT Dynamic Boiler Nusantara. Skala pendanaan ini menegaskan besarnya taruhan, tetapi penandatanganan MoU belum berarti pembiayaan final atau keputusan konstruksi sudah tuntas.
Tahap berikutnya adalah studi kelayakan, penyusunan dokumen lingkungan, dan pemenuhan perizinan. Ermawan berharap konstruksi dapat dimulai pada 2027 setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Urutan ini penting: kajian harus menguji kecocokan teknologi dengan karakter sampah setempat, kebutuhan pasokan, dampak lingkungan, serta rencana penyaluran listrik ke PLN. Tanpa jawaban yang dapat diuji, target waktu berisiko menjadi sekadar tanggal di atas kertas.
Manfaat warga ditentukan oleh pelaksanaan
Bagi warga, keberhasilan proyek seharusnya diukur bukan hanya dari megawatt yang dihasilkan. Fasilitas perlu membantu mengurangi beban sampah yang tak tertangani, berjalan dengan pengawasan lingkungan yang jelas, dan menjaga agar sistem pengumpulan tidak membebani masyarakat. Penyaluran listrik melalui PLN menghubungkan pengelolaan limbah dengan jaringan energi, tetapi sumber yang tersedia belum menjelaskan dampak langsungnya terhadap tarif atau pasokan listrik rumah tangga.
Pemkab menyebut tantangan sampah meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi, pariwisata, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, PSEL layak diuji sebagai salah satu bagian dari solusi, bukan diperlakukan sebagai jawaban tunggal. Prioritasnya kini adalah memastikan studi, izin, pembiayaan, dan pasokan sampah terselesaikan secara transparan. Jika persyaratan itu terpenuhi, rencana listrik dari sampah dapat memperkuat sistem pengelolaan daerah; jika tidak, kapasitas besar tetap hanya menjadi janji.






