Akses lebih besar, seleksi tetap ketat
Pelatihan berbasis kompetensi adalah program pembelajaran praktis yang membekali peserta dengan keterampilan dan sertifikasi sesuai kebutuhan dunia kerja, agar mereka lebih siap mencari pekerjaan atau membangun usaha. Di Medan, program tahun anggaran 2026 ini dibuka Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas di Aula Gedung Pelindo, Belawan, pada 3 November. Angka seleksinya memperlihatkan besarnya minat warga: hanya 200 orang diterima dari 1.218 pendaftar. Sebanyak 122 peserta berasal dari Medan Utara. Kenaikan alokasi bagi kawasan itu menjadi 60 persen, dari sekitar 30 persen sebelumnya, merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, tingginya jumlah pendaftar juga menegaskan bahwa memperluas kuota saja belum cukup; pelatihan harus memberi bekal yang benar-benar membuka jalan menuju pekerjaan.
Kuota yang lebih adil perlu berujung pada peluang kerja
Perubahan kuota pelatihan kerja memberi warga Medan Utara porsi lebih besar dalam akses peningkatan keterampilan. Itu penting bagi kawasan yang membutuhkan kesempatan kerja lebih dekat dan relevan, tetapi dampak kebijakan sebaiknya dinilai dari hasil akhirnya, bukan sekadar jumlah peserta. Rico Waas menyebut pencari kerja di Kota Medan mencapai lebih dari 100.000 orang setiap tahun—tekanan yang tak mungkin diselesaikan hanya dengan satu gelombang pelatihan. Pemerintah juga memerlukan keterlibatan perusahaan agar materi dan sertifikasi sejalan dengan kebutuhan perekrutan. Bagi warga yang selama ini sulit mengakses pelatihan, tambahan kuota adalah pintu masuk yang berarti. Agar pintu itu tidak berhenti sebagai kesempatan belajar, informasi lowongan dan hubungan dengan pemberi kerja harus menyertai program.
Keterampilan praktis, hasil yang harus terukur
Pilihan bidang pelatihan mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, barista, tenun, pemasaran digital, teknisi AC, operator forklift, serta fabrikasi aluminium. Ragam ini memberi ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan yang lebih dekat dengan pekerjaan praktis, bukan hanya mengandalkan ijazah. Namun, daftar bidang belum otomatis menjamin penyerapan tenaga kerja. Pelaksanaan pelatihan perlu ditautkan dengan kebutuhan perusahaan, sementara peserta juga perlu memperoleh sertifikasi dan bimbingan menuju pekerjaan atau usaha mandiri. Pemerintah menyebut peserta berpeluang mendapat penempatan kerja maupun bantuan peralatan untuk memulai usaha. Itu merupakan tindak lanjut yang menjanjikan, tetapi hasilnya perlu dipantau secara terbuka agar manfaat program tidak diukur hanya dari jumlah lulusan.
Pelatihan harus tersambung dengan informasi kerja
Satu kebutuhan yang tak boleh diabaikan setelah pelatihan adalah akses terhadap lowongan yang sesuai. Rico meminta Dinas Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi pekerjaan digital yang diperbarui secara real time, sehingga warga dapat menemukan peluang berdasarkan kompetensi mereka. Jika berjalan baik, sistem ini dapat membantu menjembatani pelatihan dan perekrutan, bukan membiarkan peserta mencari arah sendiri setelah lulus. Kedisiplinan, kejujuran, integritas, dan sikap profesional juga penting sebagai bekal memasuki tempat kerja. Meski demikian, tanggung jawab tidak boleh dibebankan hanya kepada peserta: pemerintah perlu menjaga mutu pelatihan dan perusahaan perlu membuka jalur rekrutmen yang jelas. Dengan begitu, upaya menekan pengangguran Medan Utara memiliki ukuran keberhasilan yang lebih nyata daripada sekadar kenaikan kuota.
