Lonjakan yang jauh melampaui sasaran
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode, yang mengurangi daya beli ketika pendapatan tidak naik secepat harga kebutuhan sehari-hari. Inflasi Sulawesi Utara mencapai 8,07 persen secara tahunan pada Oktober 2026, menurut data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 November 2026. Angka itu lebih dari dua kali inflasi nasional sebesar 3,23 persen dan jauh melewati sasaran 1,5–3,5 persen. Perbedaan ini bukan sekadar angka statistik: rumah tangga di daerah dengan inflasi lebih tinggi menghadapi kenaikan harga yang lebih tajam dibandingkan setahun sebelumnya. Karena itu, lonjakan tersebut patut dibaca sebagai tekanan nyata pada belanja sehari-hari, bukan sebagai variasi kecil yang bisa diabaikan.
Skala masalahnya juga tampak pada kabupaten dan kota. Minahasa Utara mencatat inflasi 10,16 persen, Minahasa Selatan 8,62 persen, Manado 7,42 persen, dan Kotamobagu 7,05 persen. Tingginya angka di beberapa wilayah menunjukkan bahwa tekanan harga tersebar luas, meskipun besarnya berbeda. Indeks Harga Konsumen Sulawesi Utara tercatat 117,24, dibandingkan indeks nasional 112,56. Kesenjangan itu menegaskan bahwa angka nasional saja tidak cukup untuk menggambarkan beban yang ditanggung warga di daerah dengan kenaikan harga lebih tinggi.
Pangan menjadi sumber tekanan terbesar
Penyebab utama lonjakan ini terlihat jelas pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Secara tahunan, kelompok tersebut mengalami inflasi 17,79 persen dan menyumbang 5,48 poin persentase—hampir seluruh inflasi Sulawesi Utara. BPS juga menyebut cabai rawit, ikan segar, dan tarif angkutan udara sebagai pendorong utama kenaikan harga di provinsi ini. Dominasi pangan membuat inflasi terasa langsung, karena bahan makanan merupakan kebutuhan rutin yang sulit ditunda. Ketika harga komoditas ini naik, ruang belanja rumah tangga menyempit dan daya beli lebih mudah tergerus.
Rincian bulanan memberi petunjuk tambahan bagi warga yang memantau harga pangan Manado dan wilayah sekitarnya. Inflasi bulanan Sulawesi Utara turun menjadi 0,57 persen pada Oktober dari 3,53 persen pada September, tetapi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar. BPS mencatat kelompok itu mengalami inflasi bulanan 1,26 persen dengan andil 0,46 poin persentase. Tomat menyumbang inflasi bulanan terbesar sebesar 0,39 persen, disusul cabai merah 0,07 persen dan cabai rawit 0,05 persen. Perlambatan bulanan adalah kabar baik, tetapi belum berarti tekanan harga pangan telah berakhir.
Angka nasional tak cukup menenangkan
Inflasi nasional sebesar 3,23 persen pada Oktober memang lebih rendah daripada 3,28 persen pada September, sementara inflasi bulanan nasional tercatat 0,22 persen. Namun, penurunan tipis pada tingkat nasional tidak menghapus kenyataan bahwa Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi di antara provinsi. Kontras ini penting: rata-rata nasional dapat tampak terkendali sementara warga di daerah tertentu menghadapi kenaikan harga jauh lebih berat. Angka agregat seharusnya menjadi konteks, bukan alasan untuk mengecilkan masalah setempat.
Tekanan di Sulawesi Utara juga tidak hanya berasal dari bahan pangan. Kelompok Transportasi mengalami inflasi tahunan 7,28 persen dan memberi andil 0,89 poin persentase; tarif angkutan udara termasuk pendorong pada tingkat komoditas. Gabungan kenaikan biaya pangan dan transportasi dapat memperberat pengeluaran rumah tangga serta distribusi barang. Itu membuat pengendalian harga perlu berfokus pada rantai pasok dan kelancaran distribusi, bukan berhenti pada pemantauan angka inflasi.
Perlu tindakan yang terasa di pasar
Respons berikutnya semestinya menempatkan ketersediaan pangan dan distribusi sebagai prioritas. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sementara pengendalian harga pangan dan kelancaran distribusi menjadi bagian penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah itu perlu disertai perhatian pada komoditas yang sedang menekan harga, seperti cabai dan ikan segar, serta pemantauan biaya transportasi. Tanpa upaya yang terarah, perlambatan inflasi bulanan berisiko memberi kesan bahwa persoalan sudah selesai, padahal inflasi tahunan masih jauh di atas sasaran.
Kesimpulannya, inflasi Oktober 2026 di Sulawesi Utara memperlihatkan jurang yang nyata antara kondisi daerah dan rata-rata nasional. Inflasi tahunan 8,07 persen, dibandingkan inflasi nasional 3,23 persen, menandakan tekanan yang tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan biasa. Karena pangan menyumbang porsi terbesar, keberhasilan pengendalian akan bergantung pada pasokan yang memadai dan distribusi yang lancar. Warga membutuhkan harga kebutuhan pokok yang lebih terkendali, bukan sekadar angka bulanan yang melandai.
