Polemik Tablet di DPRD Sumenep yang Kian Panas
Rencana pengadaan Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G untuk lingkungan DPRD Sumenep kembali memicu kegaduhan. Paket pengadaan yang bersumber dari APBD 2025 dengan pagu sekitar Rp500 juta sebelumnya dikabarkan sudah dibatalkan.
Namun, muncul dugaan baru yang jauh lebih menghebohkan: sebagian anggota dewan diduga sudah menerima perangkat tablet tersebut, meski proses pengadaan belum pernah dijelaskan secara terbuka ke publik.
Pengakuan Singkat yang Memicu Riuh Publik
Isu ini makin menguat setelah beberapa media mengutip pengakuan seorang anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya. Secara singkat, legislator tersebut mengakui bahwa ia memang menerima tablet yang dimaksud.
“Iya, saya menerima,” ujarnya ketika dikonfirmasi pada Kamis, 4 Desember 2025.
Pernyataan singkat itu cukup untuk menyulut perhatian publik. Di satu sisi, ada kabar bahwa pengadaan dibatalkan. Di sisi lain, ada pengakuan bahwa perangkat sudah diterima. Kontradiksi ini membuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran kembali dipertanyakan.
Transparansi Anggaran: Pertanyaan yang Belum Terjawab
Situasi tersebut memunculkan tanda tanya besar: bagaimana sebenarnya proses pengadaan tablet itu berjalan?
Tanpa adanya penjelasan resmi dan rinci dari Sekretariat DPRD, spekulasi pun tumbuh subur di tengah masyarakat. Isu yang banyak beredar antara lain:
Apakah mekanisme pengadaan sudah sesuai prosedur?
Sejauh mana transparansi anggaran diterapkan?
Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana APBD untuk pengadaan perangkat kerja legislatif?
Ketidakjelasan ini juga menyentuh aspek yang lebih luas: akuntabilitas lembaga legislatif dalam mengelola uang rakyat.
Kritik Tajam dari Aktivis Mahasiswa
Salah satu suara paling keras datang dari M. Wakil, Sekretaris Umum PMII Komisariat UNIBA Madura. Sejak wacana pengadaan tablet pertama kali muncul, ia menilai ada masalah sejak tahap awal.
Menurutnya, perencanaan dan penyusunan kebijakan di lingkungan Sekretariat DPRD tampak lemah, khususnya terkait analisis kebutuhan dan kualitas manajemen penganggaran.
Ia menilai bahwa keputusan penggunaan anggaran untuk pengadaan perangkat kerja anggota dewan tidak menunjukkan standar pengelolaan yang baik, baik dari sisi urgensi maupun skala prioritas.
Soal Spesifikasi Barang: Masih Layak atau Sudah Usang?
Selain mengkritik proses, aspek teknis barang yang direncanakan juga jadi sorotan. Tablet yang disebut dalam rencana pengadaan adalah Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, yang diketahui sudah tidak lagi diproduksi untuk pasar Indonesia.
Dari sini muncul sederet pertanyaan lanjutan:
Apakah masuk akal mengalokasikan Rp500 juta untuk perangkat yang sudah tidak diproduksi resmi?
Dari mana sumber barangnya, jika bukan dari jalur distribusi baru pabrikan?
Apakah ada kemungkinan barang berasal dari stok lama, lelang, atau bahkan perangkat bekas?
Pertanyaan itu mengarah pada satu kekhawatiran besar: apakah layak uang rakyat dipakai untuk barang yang status dan kualitasnya tidak sepenuhnya jelas?
Janji Aksi dan Tuntutan Keterbukaan
Wakil menyebut bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai data pendukung terkait dugaan distribusi tablet tersebut. Ia menegaskan, jika nantinya ditemukan pelanggaran prosedur, mereka siap turun langsung menggelar aksi di kantor DPRD Sumenep.
Baginya, publik memiliki hak penuh untuk tahu:
Bagaimana mekanisme pengadaan disusun dan dijalankan
Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan
Apakah ada tahapan yang dilangkahi atau disembunyikan dari masyarakat
Anggaran itu bersumber dari uang rakyat, dan karena itu harus dikelola dengan cara yang transparan sekaligus bisa dipertanggungjawabkan.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Di tengah berkembangnya isu ini, desakan kepada DPRD Sumenep untuk berbicara secara terbuka semakin kuat. Masyarakat menuntut adanya penjelasan menyeluruh terkait:
Status pengadaan tablet: jadi dibatalkan atau tetap berjalan?
Bagaimana kronologi lengkap dari perencanaan hingga keputusan pembatalan?
Benarkah perangkat sudah sempat didistribusikan ke anggota dewan, dan jika iya, melalui mekanisme apa?
Tuntutan ini bukan sekadar soal tablet semata. Ini menyangkut integritas lembaga legislatif dan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Ketidakjelasan yang Berlarut dan Taruhannya
Hingga informasi ini beredar, media masih berupaya menghubungi Sekretaris DPRD Sumenep untuk memperoleh keterangan resmi. Namun keterbatasan akses informasi membuat langkah itu belum menghasilkan jawaban yang diharapkan.
Akibatnya, polemik terus menggantung tanpa kejelasan. Di ruang publik, tanda tanya semakin besar, sementara jawaban tak kunjung datang.
Pada akhirnya, taruhan terbesar dari kasus ini adalah kepercayaan publik. Tanpa penjelasan yang jernih dan transparan, setiap isu pengadaan—apalagi menyangkut perangkat bernilai ratusan juta—akan selalu dicurigai, dan jurang antara warga dan wakilnya akan kian melebar.
