Deklarasi yang harus diwujudkan dalam tindakan
Deklarasi tolak narkoba adalah pernyataan komitmen bersama untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus menggerakkan langkah pencegahan dan penanganan yang melibatkan lembaga serta warga. Pada Jumat, 23 Oktober 2026, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengikuti konferensi pers Kapolri dan deklarasi “Polisi Bersama Masyarakat Sumut Menolak Narkoba” secara virtual dari Mapolrestabes Medan. Kehadiran pemerintah kota memberi pesan bahwa persoalan narkoba bukan urusan kepolisian semata. Namun, nilai sebuah deklarasi tidak diukur dari seremoni atau pernyataan tegas saja. Komitmen itu baru berarti jika diterjemahkan menjadi kerja berkelanjutan, mulai dari pencegahan di lingkungan warga hingga dukungan bagi penindakan dan pemulihan. Karena itu, keterlibatan lintas unsur dalam kegiatan ini merupakan titik awal, bukan garis akhir.
Polisi dan masyarakat memikul tanggung jawab bersama
Kegiatan tersebut turut diikuti Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Sri Rezeki, Ketua MUI, unsur TNI, Kejaksaan dan BNN, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pimpinan perguruan tinggi, elemen masyarakat, dan jajaran Polrestabes Medan. Susunan peserta ini penting karena jaringan peredaran narkoba tidak dapat dihadapi hanya melalui penindakan setelah barang masuk. Polisi memiliki peran dalam penyelidikan dan penegakan hukum; pemerintah daerah dapat mendukung upaya pencegahan; sementara masyarakat berperan mengenali risiko dan menjaga lingkungan. Deklarasi menyebut pendekatan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Keempatnya perlu berjalan beriringan: pencegahan narkoba harus menjadi bagian dari kerja sehari-hari, bukan hanya agenda ketika ada pengungkapan besar.
Pengungkapan besar mengingatkan pada risiko nyata
Dalam rangkaian konferensi pers, peserta menyimak arahan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang juga menjabat Kepala BNN RI, mengenai pengungkapan 1,16 ton ketamin melalui operasi gabungan. Barang bukti ditemukan di kapal kargo MT. GLOBAL 168 berbendera Mongolia yang melintas di perairan Selat Malaka, wilayah Tanjungbalai Asahan, pada dini hari 14 Oktober 2026. Kapolri menyebut muatan tersebut berpotensi merusak kehidupan sekitar 2,3 juta orang apabila beredar. Kasus ini diduga terkait jaringan narkoba internasional Malaysia–Indonesia yang memanfaatkan Selat Malaka sebagai jalur penyelundupan. Pengungkapan itu menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga, tetapi juga mengingatkan bahwa penindakan di jalur masuk saja tidak cukup. Permintaan dan dampak narkoba di tengah masyarakat tetap menuntut pencegahan serta dukungan sosial.
Komitmen perlu dibuktikan setelah acara
Deklarasi memuat tiga tekad: menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara, berkolaborasi melalui langkah preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif, serta mewujudkan wilayah yang bebas dari narkoba. Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan pemakaian rompi bertuliskan “Menolak Narkoba di Sumatera Utara” dan penandatanganan fakta integritas. Simbol seperti ini dapat memperkuat pesan publik, tetapi tidak menggantikan tindakan yang konsisten. Ukuran keberhasilan seharusnya terlihat dari hubungan kerja yang terus berjalan antara polisi, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan warga. Masyarakat perlu dipandang sebagai mitra aktif, bukan sekadar saksi deklarasi. Ketika komitmen diteruskan menjadi edukasi, pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, seruan bersama tersebut memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan.
Kesimpulannya, deklarasi Polisi Bersama Masyarakat Sumut Menolak Narkoba memberi arah yang tepat dengan menempatkan kolaborasi sebagai inti perlawanan terhadap narkoba. Kehadiran Zakiyuddin Harahap menunjukkan bahwa pemerintah kota ikut berada dalam ruang komitmen tersebut. Tantangannya kini adalah memastikan kerja bersama tetap hidup setelah konferensi pers usai: hanya melalui keterlibatan berkelanjutan polisi, pemerintah, dan masyarakat, penolakan terhadap narkoba dapat berubah dari pernyataan menjadi perlindungan nyata bagi warga.
