Hak sopir akhirnya dibayarkan
Program Gentengisasi adalah kegiatan pemerintah yang melibatkan produsen genteng, penyedia angkutan, dan pekerja lapangan untuk mendukung distribusi genteng bagi kebutuhan pembangunan. Di Majalengka, pelaksanaannya sempat diwarnai masalah pembayaran jasa sopir truk pengangkut genteng. Persoalan itu penting karena kelancaran program tidak semestinya bergantung pada pekerja yang menunggu haknya dipenuhi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memantau penyelesaian masalah dan meminta koordinasi serta tanggung jawab bersama. Ia kemudian memastikan uang transportasi yang menjadi hak para sopir dan kernet telah diterima secara utuh. Penyelesaian ini patut diapresiasi, tetapi kejadian tersebut juga menjadi pengingat: pembayaran sopir perlu dipastikan sejak awal, bukan baru dibereskan setelah masalah mencuat.
Tanggung jawab daerah menjadi sorotan
Maruarar mengapresiasi langkah Bupati Majalengka yang bertanggung jawab menangani persoalan upah. Dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 November 2026, ia menyampaikan, “Pak Bupati, terima kasih atas tanggung jawabnya. Saya bangga. Pasti ada kendala-kendala, tetapi saya senang Pak Bupati bertanggung jawab.” Pujian itu layak, sebab masalah di lapangan tak akan selesai hanya dengan menyebutnya sebagai kendala. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak yang menjalankan pekerjaan perlu berkomunikasi agar hak pekerja tidak terabaikan. Namun, apresiasi terhadap penyelesaian bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan. Pengalaman ini semestinya menjadi bahan evaluasi agar mekanisme pembayaran jasa angkutan lebih jelas dan persoalan serupa tidak berulang dalam pelaksanaan program berikutnya.
Manfaat program terasa di kalangan sopir
Bagi pengemudi, angkutan genteng bukan sekadar urusan distribusi; pesanan juga berarti pekerjaan dan pemasukan bagi keluarga. Ace, sopir yang mengirim genteng ke Ciparay, mengatakan pembayaran telah tuntas dan berharap program berlanjut karena memberinya pesanan besar. Rozikin, yang mengangkut genteng ke Cirebon, menyebut uang jalan sudah dibayar lunas sebelum keberangkatan dan pekerjaan itu membantu menghidupkan dapur keluarganya. Kesaksian ini menunjukkan manfaat nyata program gentengisasi bagi pekerja angkutan. Sopir lain, Asep, yang melayani pengiriman di Majalengka dan Rajagaluh, juga mengatakan pesanan angkutan yang meningkat membuat aktivitas pekerja kembali ramai. Karena itu, keberlanjutan program patut dipertimbangkan, dengan syarat hak sopir diperlakukan sebagai bagian dari pelaksanaan, bukan urusan tambahan.
Evaluasi harus mengiringi kelanjutan
Tuntasnya pembayaran adalah langkah penting, tetapi ukuran keberhasilan program tidak cukup berhenti pada distribusi genteng atau tercapainya target. Pekerja dan penyedia jasa yang membuat pengiriman berlangsung juga harus mendapat perhatian. Maruarar menegaskan bahwa kendala selama pelaksanaan perlu menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan berikutnya lebih baik, serta menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Itulah tindak lanjut yang paling masuk akal: memastikan alur pembayaran terang, koordinasi berjalan, dan masalah ditangani sebelum mengganggu pekerjaan. Apresiasi kepada bupati mengakui tanggung jawab yang telah ditunjukkan, sementara penyelesaian upah memberi kepastian kepada sopir. Pelajaran bagi program gentengisasi jelas: keberhasilan genteng Majalengka tidak hanya ditentukan oleh barang yang sampai, tetapi juga oleh hak para pengangkut yang dibayarkan.
