Protes muncul saat pengiriman hendak dimulai
Program Gentengisasi adalah upaya pemerintah menyalurkan genteng Jatiwangi untuk mendukung pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan industri lokal, dengan produsen, penyedia angkutan, dan pekerja lapangan sebagai bagian dari pelaksanaannya. Namun, pelepasan distribusi 2,4 juta genteng di Lapangan Pasar Lama Jatiwangi, Majalengka, pada Minggu, 8 November 2026, diwarnai protes sopir dan kernet soal pembayaran upah. Ketika Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menko PMK Sugiyono melepas armada, sejumlah sopir menyatakan belum siap berangkat karena upah pengangkutan belum diterima. Maruarar meminta agar hak pekerja dipastikan sebelum pengiriman berjalan dan menegaskan pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan persoalan itu. Kejadian ini menunjukkan bahwa besarnya target distribusi tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan bila orang yang menggerakkan barang belum menerima haknya.
Teguran kepada gubernur, lalu apresiasi untuk bupati
Persoalan upah sopir truk kemudian memicu teguran Maruarar kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia meminta Dedi turun langsung memeriksa laporan dan tidak hanya mengandalkan keterangan dari jajaran bawahannya. Teguran itu tepat sasaran: keluhan pekerja yang muncul di lokasi pelepasan seharusnya dijawab dengan pemeriksaan langsung, bukan dibiarkan tenggelam di tengah seremoni dan target besar. Perkembangan berikutnya, Maruarar mengapresiasi Bupati Majalengka atas tanggung jawabnya menangani persoalan pembayaran. Dalam keterangan pada Senin, 9 November 2026, ia menyatakan bangga karena bupati bertanggung jawab meski ada kendala. Apresiasi tersebut menandai bahwa masalah mulai ditangani, tetapi tidak menghapus pelajaran utama: koordinasi pemerintah harus memastikan hak pekerja beres sebelum armada dilepas.
Skala distribusi menuntut pengawasan yang sepadan
Program Gentengisasi menargetkan 2,4 juta genteng Jatiwangi untuk dikirim ke berbagai wilayah, melibatkan sekitar 600 truk dan 34 UMKM Majalengka. Pada tahap awal, sekitar 1,8 juta genteng disiapkan dengan lebih dari 450 truk, sementara pengiriman berikutnya dijadwalkan bertahap sampai seluruh pesanan terpenuhi. Distribusi direncanakan menjangkau 27 kabupaten dan kota, termasuk untuk mendukung program perumahan pemerintah, terutama bantuan bedah rumah. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penggunaan genteng dan menggerakkan industri lokal. Tujuan tersebut layak didukung, tetapi manfaat bagi perajin dan penerima bantuan tak boleh dibangun di atas ketidakpastian pembayaran pekerja angkutan. Semakin besar rantai distribusi, semakin penting tanggung jawab dan komunikasi yang jelas di setiap tahap.
Pemerintah juga menyerahkan penghargaan MURI kepada Kabupaten Majalengka atas pencapaian pengiriman genteng terbanyak dari sentra produksi itu. Penghargaan dan target produksi memang menunjukkan capaian, tetapi ukuran keberhasilan yang lebih bermakna ialah apakah distribusi berjalan lancar dan semua pihak yang terlibat menerima haknya.
Kelanjutan program harus disertai perlindungan pekerja
Ke depan, kebutuhan genteng produksi Majalengka diproyeksikan naik dari 2,4 juta menjadi 3 juta unit untuk menyongsong Gerakan Indonesia ASRI 2027. Pemerintah juga berencana memperluas program serupa ke sentra genteng di Kebumen dan Trenggalek. Rencana ekspansi ini membuat penyelesaian protes upah lebih dari sekadar urusan satu pengiriman: ia menjadi ujian bagi tata kelola program yang akan diperluas. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan mekanisme pembayaran jelas, kendala cepat dilaporkan, dan hak sopir serta kernet diperiksa sebelum perjalanan dimulai. Jika tidak, penambahan pesanan hanya memperbesar risiko masalah yang sama. Distribusi genteng baru pantas disebut berhasil ketika manfaatnya sampai kepada warga tanpa mengabaikan pekerja yang mengantarkannya.
