Penertiban harus berujung pada keselamatan
Operasi Patuh adalah kegiatan kepolisian di jalan raya yang memeriksa kepatuhan pengendara, memberi edukasi, dan menindak pelanggaran yang berisiko bagi keselamatan. Perbandingan pelaksanaannya di Gorontalo dan Ambon memperlihatkan bahwa penertiban efektif bukan soal banyaknya sanksi, melainkan ketepatan mengatasi perilaku berbahaya.
Dalam Operasi Patuh Gorontalo, petugas menemukan pelajar mengendarai sepeda motor tanpa SIM serta kendaraan dengan muatan berlebih. Temuan lain mencakup pengendara melawan arus. Pada hari kedua di Jalan Jenderal Sudirman, sekitar 18 sepeda motor terjaring pemeriksaan; sebuah mobil yang dinilai membawa muatan berlebih diminta mengeluarkan barangnya dan menerima teguran, bukan tilang. Ini menunjukkan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan pelanggaran: tindakan langsung untuk mengurangi bahaya, disertai teguran ketika masalah bisa diperbaiki di tempat.
Gorontalo: kendaraan diamankan, pelanggaran beragam
Pada hari pertama Operasi Patuh Otanaha, Senin, 26 Oktober 2026, Satlantas Polresta Gorontalo Kota menggelar pemeriksaan di Jalan Sultan Botutihe dan mengamankan sedikitnya tujuh sepeda motor. Pelanggaran yang dominan ialah pengendara tanpa SIM dan tidak memakai helm. Petugas juga menemukan anak dibonceng tanpa helm serta pajak kendaraan yang kedaluwarsa. Untuk pajak yang mati, pengendara diberi kesempatan membayar tanpa langsung ditilang—pilihan yang lebih mendidik daripada menjadikan setiap kekurangan sebagai alasan menghukum.
Namun, keberadaan pelajar tanpa SIM menuntut perhatian lebih dari sekadar pemeriksaan sesaat: pengendara di bawah umur berisiko bagi dirinya dan pengguna jalan lain. Operasi berlangsung 14 hari, dari 26 Oktober hingga 8 November 2026, dengan lokasi pemeriksaan berpindah sesuai surat tugas. Bagi warga, langkah paling praktis tetap memastikan SIM, dokumen kendaraan, dan helm tersedia sebelum berangkat.
Ambon: tilang manual untuk pelanggaran berbahaya
Di Ambon, Operasi Patuh Salawaku pada hari ketujuh, Minggu, 1 November 2026, menggabungkan pengaturan lalu lintas, edukasi, teguran lisan, dan penindakan di Jalan Pattimura serta Jalan Rijali. Petugas menegur 45 pengendara roda dua dan roda empat, termasuk angkot, lalu menjatuhkan tiga tilang manual kepada pengendara motor karena tidak memakai helm atau melawan arus. Dibanding pengamanan tujuh motor pada hari pertama di Gorontalo, pola Ambon yang dilaporkan lebih jelas membedakan pelanggaran melalui jumlah teguran dan tilang.
Pada hari kedelapan, Senin, 2 November, razia di Jalan Cendrawasih dan Jalan Rijali mencatat 27 pengendara roda dua dan roda empat mendapat teguran lisan, sementara empat pengendara ditilang. Sasaran penindakan mencakup melawan arus, tidak memakai helm, serta kendaraan tanpa kelengkapan atau dokumen yang diwajibkan. Petugas juga membagikan helm kepada pengendara yang membawa penumpang tanpa helm dan kepada siswa SD Negeri 32 Tantui. Bantuan konkret ini lebih mungkin membangun kebiasaan aman daripada sanksi semata.
Konsistensi lebih penting daripada angka penindakan
Angka dari dua kota tidak bisa dibandingkan begitu saja: di Gorontalo, tujuh motor diamankan pada hari pertama, sedangkan di Ambon pada hari ketujuh tercatat tiga tilang manual dan pada hari kedelapan empat tilang disertai 27 teguran. Jenis operasi, waktu, lokasi, dan cara pelaporan berbeda. Ukuran keberhasilan semestinya bukan banyaknya kendaraan atau surat tilang, melainkan apakah pengendara berhenti melawan arus, memakai helm, melengkapi dokumen, dan memastikan anak belum mengendarai motor tanpa SIM.
Kedua operasi menekankan edukasi sekaligus penegakan hukum untuk menekan risiko kecelakaan. Kelanjutan yang dijanjikan di Ambon—penegakan konsisten, edukasi berkelanjutan, dan pelayanan humanis—perlu terlihat dalam praktik, sebagaimana pemeriksaan Gorontalo akan berpindah lokasi hingga 8 November. Kesimpulannya, sanksi diperlukan untuk pelanggaran yang membahayakan, tetapi perubahan perilaku sehari-hari adalah hasil yang seharusnya dikejar.
