Ketika Program Gizi Gratis Gagal Menjadi Penopang Telur Lokal
Rantai pasok telur lokal dalam program pemenuhan gizi gratis adalah mekanisme yang menghubungkan peternak rakyat, koperasi, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar telur ayam dari kandang peternak terserap secara teratur, dengan harga yang disepakati, untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat berhak menerima bantuan gizi. Di Kendal, mekanisme yang tampak rapi di atas kertas ini sedang runtuh. Penyerapan telur peternak melalui Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) merosot dari 75 menjadi hanya 27 SPPG yang masih membeli lewat koperasi. Alih-alih menjadi offtaker yang menstabilkan harga telur ayam, program pemenuhan gizi gratis kini memunculkan konflik harga dan ketidakpastian pasar. Ini bukan sekadar gangguan teknis; ini sinyal bahwa desain kebijakan dan praktik lapangan berjalan di dua jalur yang saling bertabrakan.
Harga Telur Ayam: Angka di Surat Edaran vs Realitas Pasar
Akar persoalan di Kendal adalah benturan antara harga telur ayam yang ditetapkan kebijakan dan harga di pasar. KPUS berpegang pada surat edaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengarahkan penyerapan telur dari peternak rakyat melalui koperasi dengan harga Rp26.000–Rp26.500 per kilogram. Di lapangan, salah satu mitra SPPG di Tlahab menolak pasokan karena harga koperasi Rp26.500 per kilogram dianggap lebih mahal dibanding harga pasar yang berada di kisaran Rp22.000–Rp23.000 per kilogram. Sementara itu, di tingkat kandang, peternak menerima harga sekitar Rp21.000–Rp22.000 per kilogram. Dalam situasi ini, koperasi dipaksa menjadi tameng harga peternak, tetapi SPPG terdorong mencari telur lebih murah di luar skema. Menurut KPUS, “penyerapan telur oleh SPPG melalui koperasi diperlukan agar peternak memiliki kepastian pasar dan harga tidak semakin tertekan”. Tanpa kepatuhan pada harga acuan, fungsi perlindungan itu runtuh.
Peternak Telur Kendal Melawan: Dari Laporan ke Ancaman Demonstrasi
Ketidaksinkronan kebijakan dan praktik membuat peternak telur Kendal memilih turun tangan sendiri. Penurunan jumlah SPPG yang menyerap telur lewat KPUS memicu kekhawatiran bahwa usaha peternakan rakyat akan kehilangan penopang pasar yang dijanjikan program pemenuhan gizi gratis. Subakir dan para peternak tidak berhenti pada keluhan; mereka melapor ke BGN dan memberi tenggat tujuh hari untuk tindak lanjut, dengan ancaman demonstrasi besar di wilayah Pantura jika tidak ada respons. Ketegangan memuncak ketika sejumlah peternak mendatangi SPPG Tlahab pada Kamis sore 15 Oktober 2026, memprotes dugaan pembelian telur di bawah harga acuan dan mendesak BGN menutup permanen SPPG tersebut. Aksi itu menunjukkan satu hal: ketika kebijakan tidak ditegakkan, peternak rakyat dipaksa menjadikan jalan aksi dan tekanan publik sebagai alat negosiasi utama.
SPPG di Persimpangan: Menunggu Arahan, Mengabaikan Kebijakan
Di sisi lain rantai pasok telur lokal, SPPG berada dalam posisi ambigu. Koordinator SPPG Kendal menyatakan bahwa kesepakatan penyerapan telur peternak lokal melalui KPUS sudah ditindaklanjuti sesuai hasil pertemuan 19 Juni 2026, yang melibatkan pemerintah daerah, kementerian, BGN, dan asosiasi koperasi. Namun, ketika muncul penolakan terhadap harga telur koperasi, ia menyebut masih menunggu arahan BGN. Sikap menunggu ini berbahaya: sementara pusat belum bersuara, sebagian SPPG diduga membeli telur di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), memicu protes dan tuntutan penutupan permanen dari peternak. Ketua paguyuban SPPG mengaku sudah menyosialisasikan ketentuan HAP ke semua SPPG, tetapi tanpa pengawasan dan sanksi yang jelas, sosialisasi berubah menjadi formalitas. Ketidaktegasan ini membuka ruang bagi praktik oportunistik yang merugikan produsen rakyat dan menggerogoti kredibilitas program pemenuhan gizi gratis.
Jika BGN Tidak Tegas, Program Gizi Gratis Kehilangan Makna
Inti masalah di Kendal bukan sekadar selisih harga beberapa ribu rupiah, melainkan kegagalan sistemik dalam menjaga konsistensi kebijakan rantai pasok telur lokal. BGN sudah menetapkan kerangka penyerapan melalui koperasi, tetapi di lapangan SPPG merasa bebas memilih pemasok termurah, bahkan jika itu berarti mengabaikan peternak rakyat dan HAP. Subakir mengingatkan, jika BGN tidak tegas terhadap SPPG yang menolak, penolakan serupa bisa diikuti SPPG lain dan semakin menyulitkan peternak yang membutuhkan kepastian penyerapan produksi. Konsekuensinya jelas: program pemenuhan gizi gratis kehilangan fungsi sebagai penopang harga dan pasar, berubah menjadi saluran belanja biasa yang hanya mengejar harga telur ayam serendah mungkin. Jika tujuan program adalah gizi sekaligus keberlanjutan produsen rakyat, BGN harus berhenti bersembunyi di balik surat edaran dan mulai menegakkan sanksi nyata. Tanpa itu, rantai pasok telur lokal akan terus tersendat, dan kepercayaan peternak pada negara ikut hancur.
