Pinjaman besar, keputusan yang belum matang
Pembangunan RSUD Buleleng melalui proyek tahun jamak adalah rencana pembangunan gedung rumah sakit yang pembiayaan dan pelaksanaannya berlangsung lintas tahun anggaran, sehingga membutuhkan pilihan pendanaan serta komitmen fiskal yang jelas. Dalam pembahasan RAPBD Buleleng, rencana pinjaman daerah Rp200 miliar memicu keberatan Fraksi Gerindra dan permintaan agar skema pembiayaan dikaji lebih matang. Rapat penyampaian kajian Tim Ahli DPRD pada Rabu, 28 Oktober 2026, berlangsung tegang; sejumlah anggota Gerindra meninggalkan ruang rapat setelah menyoroti pinjaman tersebut. Sikap itu bukan sekadar penolakan terhadap pembangunan rumah sakit, melainkan tanda bahwa manfaat gedung baru belum cukup untuk membenarkan komitmen pembiayaan jangka panjang. Sebelum menetapkan proyek, pemerintah dan DPRD perlu menjawab apakah pembangunan fisik merupakan kebutuhan paling mendesak dibanding pembenahan layanan yang sudah berjalan.
Prioritas anggaran tak boleh berhenti pada gedung
Keberatan Gerindra bertumpu pada pilihan penggunaan anggaran. Fraksi itu menilai pemerintah daerah perlu mengoptimalkan rumah sakit yang telah ada, termasuk RSUD Tangguwisia di wilayah barat dan RSUD Giri Emas di wilayah timur, bukan memusatkan perhatian pada RSUD Buleleng di Singaraja. Anggota fraksi mempertanyakan apakah fasilitas rumah sakit daerah tersebut sudah dimanfaatkan dan ditingkatkan secara memadai. Kekhawatiran ini relevan dalam pembahasan RAPBD Buleleng: setiap belanja besar seharusnya dibandingkan dengan kebutuhan langsung warga, bukan hanya daya tarik proyek fisik. Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya juga menegaskan bahwa anggaran harus memiliki program yang jelas dan selaras dengan prioritas masyarakat. Bila alat kesehatan dan tenaga di fasilitas yang ada masih menjadi kendala, menambah bangunan tanpa rencana pemerataan dapat memperlebar kesenjangan layanan antardaerah.
Pilih skema dengan risiko yang terukur
DPRD menyoroti dua opsi untuk pembiayaan proyek tahun jamak: pinjaman melalui pihak swasta atau pinjaman daerah. Ngurah Arya menilai pinjaman daerah memberi pemerintah ruang lebih leluasa dalam mengelola dan mengatur pembayaran, tetapi pilihan itu tetap perlu diuji terhadap kemampuan keuangan daerah dan jadwal proyek. Kajian juga perlu memasukkan potensi kehilangan pendapatan RSUD sebesar Rp80 miliar selama proses pembangunan fisik, angka yang dapat memengaruhi layanan sekaligus kemampuan membayar kewajiban. Karena itu, membandingkan skema tidak cukup dengan melihat siapa pemberi pinjaman atau fleksibilitas kontrak. DPRD dan eksekutif perlu memaparkan beban pembayaran, risiko keterlambatan, dampak pada operasional rumah sakit, serta ruang anggaran untuk kebutuhan lain. Tanpa jawaban terbuka atas hal-hal tersebut, persetujuan proyek akan lebih menyerupai taruhan fiskal daripada keputusan pembangunan yang terukur.
Ukur keberhasilan dari layanan pasien
Perdebatan ini semestinya berujung pada ukuran yang paling dekat dengan warga: apakah pasien memperoleh pertolongan lebih cepat dan layanan yang lebih lengkap. Ketua DPRD mengingatkan bahwa mutu kesehatan tidak hanya ditentukan jumlah rumah sakit, tetapi juga ketersediaan tenaga medis, tenaga keperawatan, dan alat kesehatan. Gerindra pun menilai peningkatan fasilitas dan kapasitas rumah sakit yang telah ada patut dipertimbangkan sebelum anggaran dipusatkan pada gedung baru. Kajian Tim Ahli atas RAPBD 2027 dan rancangan kegiatan tahun jamak akan menjadi bahan pembahasan bersama eksekutif. Pada tahap berikutnya, DPRD perlu meminta rincian manfaat layanan dan skema pendanaan sebelum menetapkan anggaran. Gerindra menyatakan tidak akan menyetujui penetapan APBD 2027 jika rencana pinjaman yang dinilai belum jelas tetap dipaksakan. Kesimpulannya, pembangunan RSUD Buleleng layak diteruskan hanya jika pembiayaannya transparan, risikonya sanggup ditanggung, dan manfaatnya terbukti lebih besar daripada penguatan layanan yang sudah tersedia.
