Kemacetan 12 Km: Gejala dari Krisis Infrastruktur Pelabuhan
Pelabuhan Ketapang kemacetan adalah kondisi penumpukan kendaraan yang mencapai belasan kilometer di akses jalan menuju area penyeberangan, dipicu kombinasi keterbatasan infrastruktur pelabuhan, pola operasi kapal yang belum optimal, serta lonjakan permintaan perjalanan yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga yang tersedia selama pekerjaan peningkatan fasilitas berlangsung. Fenomena macet mengular hingga 12 km di jalur Situbondo–Banyuwangi menuju Pelabuhan Ketapang pada Rabu, 2 September, bukan sekadar “ramai musiman”, melainkan alarm keras bahwa rantai logistik di lintasan Jawa–Bali sedang sakit. Di tengah situasi itu, pengelola menggerakkan 25 kapal ASDP berkapasitas besar, termasuk tiga kapal bantuan, untuk mengurai kepadatan. Langkah ini menunjukkan keseriusan operator, tetapi sekaligus menegaskan satu hal: ketika dermaga menjadi bottleneck, tambahan kapal hanya mampu memadamkan api sesaat, bukan mencegah kebakaran berikutnya.
Dermaga Gilimanuk: Bottleneck yang Diabaikan Kebijakan Penambahan Kapal
Rencana pemerintah menambah sembilan kapal di lintas Ketapang–Gilimanuk tampak impresif di atas kertas, tetapi secara struktural keliru sasaran. Saat ini saja sudah ada 56 kapal berizin operasi; jika 9 lagi ditambah, total menjadi sekitar 65 unit, sementara kapasitas dermaga tetap. Menumpuk armada di atas infrastruktur pelabuhan yang tidak bertambah sama persis dengan menambah antrian di parkiran: ramai, tetapi tidak lebih cepat. Dewan pengusaha penyeberangan menegaskan, "Persoalan utamanya bukan kekurangan kapal, tetapi kekurangan dermaga. Menambah kapal tanpa menambah dermaga sama dengan menambah antrean, bukan menambah kapasitas pelayanan." Seruan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan dermaga Gilimanuk, minimal dua unit baru sebagai pasangan dermaga yang ada, bukan mengada-ada; ini adalah syarat dasar jika throughput pelabuhan ingin naik, bukan stagnan dalam kemacetan berulang.
Operasi Kapal ASDP: Maksimal di Laut, Tersendat di Dermaga
Di tengah Pelabuhan Ketapang kemacetan, ASDP memilih meningkatkan intensitas operasi kapal berkapasitas besar sebagai respons cepat. Sebanyak 25 kapal ASDP dioperasikan, termasuk tiga kapal bantuan yang menjalankan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) untuk memangkas waktu sandar. Di level operasional, strategi ini tepat: mempercepat siklus muat–bongkar agar antrean kendaraan tidak kian mengular. Namun pekerjaan peningkatan kapasitas Dermaga 2 di dermaga Gilimanuk dan konversi dermaga ponton Ketapang menjadi movable bridge dengan daya dukung hingga 50 ton secara bersamaan menurunkan kapasitas layanan. Selama pekerjaan berlangsung, dermaga tidak bisa beroperasi penuh, sehingga efisiensi di laut mentok ketika kapal kembali harus menunggu giliran sandar. Kebijakan yang hanya memaksa kapal “bekerja lembur” tanpa menuntaskan hambatan fisik dermaga sama saja memaksa sopir truk dan penumpang membayar dengan waktu dan kerugian.
Demo Sopir Truk: Tekanan dari Korban Langsung Kemacetan
Ketika sopir truk demo dan menutup akses menuju Pelabuhan Ketapang, mereka tidak sedang mencari panggung; mereka menuntut kompensasi atas waktu dan risiko muatan yang rusak di tengah kemacetan berkepanjangan. Koordinator sopir menjelaskan, kemacetan memaksa mereka menginap di jalan, menambah biaya perjalanan dan memperbesar kemungkinan muatan busuk. Aksi itu berbuah enam poin kesepakatan: memastikan jumlah kapal beroperasi sesuai, mempercepat operasional pelabuhan, membagi muatan di bawah 30 ton ke dermaga MB dan di atas 30 ton ke dermaga LCM, menambah kapal sistem TBB, komitmen sopir dan petugas mematuhi aturan dengan sanksi jika melanggar, percepatan pelayanan SPB oleh KSOP dengan tetap menjaga keselamatan, serta optimalisasi trip dan muatan kapal oleh asosiasi pelayaran. Kesepakatan ini adalah perbaikan penting, tetapi jujur harus diakui: tanpa penataan ulang infrastruktur pelabuhan, terutama dermaga Gilimanuk, kesepakatan operasional hanya penyangga proses, bukan penyembuh akar masalah.
Tanpa Reformasi Infrastruktur, Kemacetan Akan Terus Berulang
Pelabuhan Ketapang dan dermaga Gilimanuk sedang menjalani ujian besar: apakah mereka berani beralih dari pendekatan darurat menjadi reformasi menyeluruh infrastruktur pelabuhan. Pekerjaan peningkatan dermaga memang bagian dari upaya jangka panjang memperkuat keandalan penyeberangan dan mobilitas masyarakat, namun selama kapasitas dermaga belum kembali penuh, kemacetan akan menjadi tamu rutin. Menambah kapal tanpa menambah dermaga hanya menggembungkan biaya pelayaran dan memendekkan hari operasi kapal yang sudah berinvestasi besar. Di sisi lain, kesepakatan pasca demo sopir menunjukkan bahwa koordinasi operator, regulator, dan pengguna jasa bisa menghasilkan solusi operasional yang masuk akal. Kesimpulannya tegas: jika pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan dermaga tambahan dan penyelesaian proyek yang sedang berjalan, jalur Situbondo–Banyuwangi akan tetap menjadi etalase kemacetan ekstrem—dan setiap sopir, penumpang, serta pelaku usaha akan terus membayar harga dari kelambatan kebijakan.
