Emisi barang terkumpul di titik-titik tertentu
Emisi angkutan barang adalah gas rumah kaca yang dilepaskan saat kendaraan pengangkut memindahkan barang melalui jalan raya, dan besarnya ditentukan oleh volume perjalanan, jenis kendaraan, serta bahan bakar yang digunakan. Masalah ini perlu ditangani sebagai prioritas, bukan dianggap sebagai dampak samping pertumbuhan ekonomi. Dalam kajian yang dipaparkan di Jakarta pada 2 November, Pustral UGM bersama PT Egis International Indonesia menemukan bahwa 79 persen emisi angkutan barang di koridor Jawa–Bali terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Emisi koridor itu diperkirakan mencapai 19,72 juta ton CO₂ pada 2026; tanpa intervensi, jumlahnya dapat naik 51 persen menjadi 29,80 juta ton pada 2035. Konsentrasi ini memberi arah yang jelas: kebijakan tidak perlu menunggu solusi seragam untuk semua wilayah. Mulailah dari rute dan kawasan yang paling banyak menyumbang emisi.
Dampak transportasi berbahan bakar diesel juga terasa pada udara yang dihirup warga. Riset ITB menyebut sektor transportasi sebagai penyumbang terbesar PM 2,5 di Jakarta, dengan truk berkontribusi 34,96 persen terhadap polutan tersebut. Rata-rata PM 2,5 di DKI Jakarta sepanjang Februari–Desember 2025 tercatat 34,1 mikrogram per meter kubik, jauh di atas pedoman tahunan WHO sebesar 5 mikrogram. Angka itu bukan sekadar statistik: warga yang beraktivitas di dekat jalan padat truk mengeluhkan asap dan debu, sementara polusi juga dapat menambah beban kesehatan dan pengeluaran harian. Karena itu, menekan emisi logistik bukan agenda lingkungan yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ini bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat.
Truk listrik tertahan oleh hitungan usaha
Peralihan ke truk listrik Indonesia belum bisa mengandalkan seruan agar operator mengganti armada. Bagi UMKM angkutan, keputusan pembelian bergantung pada harga kendaraan, nilai jual kembali, masa balik modal, akses kredit yang sesuai pola bisnis, dan ketersediaan pengisian daya. Survei terhadap 50 pengusaha menunjukkan betapa besar pengaruh syarat pembiayaan: hanya 8 persen responden bersedia beralih dalam skenario uang muka 30 persen, bunga 12 persen, dan jaminan sertifikat tanah; minat meningkat menjadi 56 persen saat uang muka 15 persen, bunga nol persen, dan jaminan cukup berupa BPKB truk listrik. Kesimpulannya tegas: teknologi tidak akan masuk armada jika risikonya dibebankan sepenuhnya kepada operator kecil. Pembiayaan hijau logistik harus dirancang dari arus kas dan kebutuhan usaha, bukan semata-mata dari sudut pandang pemberi pinjaman.
Kajian tersebut menawarkan tiga pilihan: kredit hijau yang didukung kontrak pembelian jangka panjang, sewa armada tanpa uang muka, dan langganan baterai. Ketiganya layak diuji karena dapat mengurangi hambatan awal dan membuat biaya transisi lebih terukur. Infrastruktur pun harus mengikuti pola perjalanan truk, bukan sekadar terkumpul di lokasi yang mudah dibangun. PLN menyatakan telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk menyiapkan SPKLU khusus truk dan menguji penggunaannya di ruas Jakarta–Cikampek. Untuk logistik Jawa Bali, kajian juga mengusulkan titik penukaran baterai berjarak sekitar 100 kilometer di sepanjang koridor. Tanpa fasilitas yang cocok bagi kendaraan niaga, truk listrik berisiko hanya menjadi pilihan di atas kertas.
Uji coba terarah lebih masuk akal daripada janji besar
Mengurangi emisi tidak harus dimulai dengan mengganti seluruh armada sekaligus. Kajian Pustral UGM dan Egis merekomendasikan uji coba dekarbonisasi pada satu atau dua koridor atau kota prioritas, dengan mempertimbangkan kesiapan operasional dan biaya. Segmen dengan rute tetap atau berbasis depo patut didahulukan karena kebutuhan perjalanan dan pengisian lebih mudah direncanakan, sehingga beban transisi bagi operator kecil dapat ditekan. Hasil uji coba kemudian perlu dievaluasi sebelum pendekatan diperluas ke wilayah lain. Pilihan bertahap ini bukan alasan untuk menunda; justru cara untuk membuktikan skema mana yang benar-benar bekerja bagi pengemudi, perusahaan, dan jaringan pengisian.
Taruhannya melampaui target emisi. Truk menguasai 91,25 persen pangsa angkutan barang nasional, sementara biaya logistik mencapai 14,29 persen PDB; pemerintah menargetkan penurunan menjadi 12,5 persen pada 2029. Artinya, kebijakan rendah karbon mesti sekaligus membantu efisiensi, bukan menambah beban tanpa jalur pelaksanaan yang layak. Dengan 79 persen emisi koridor Jawa–Bali berada di tiga provinsi, pembiayaan yang terjangkau dan pengisian daya yang ditempatkan berdasarkan kebutuhan rute adalah titik awal paling masuk akal. Kesimpulannya, percepatan truk listrik bergantung pada keberanian menghubungkan sasaran iklim dengan hitungan operator. Tanpa pembiayaan yang cocok dan infrastruktur yang tersedia di jalur kerja, potensi pengurangan emisi akan tetap menjadi proyeksi.
