Gotong royong merawat harapan, bukan menambal kewajiban
Gotong royong sekolah adalah kerja bersama warga untuk menopang kegiatan belajar dan menjaga sekolah tetap menjadi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh, terutama ketika dukungan formal terasa kurang. Kepedulian semacam ini layak dihargai, tetapi tidak boleh berubah menjadi dalih bagi pemerintah untuk mundur dari tanggung jawabnya. Warga dapat membantu menguatkan kehidupan sekolah; mereka tidak semestinya dipaksa menggantikan guru tetap, ruang kelas aman, atau fasilitas dasar yang harus dijamin negara. Gambaran sekolah dengan hanya lima murid yang bertahan di tengah keterbatasan memperlihatkan betapa mudahnya harapan belajar menyusut ketika dukungan tak kunjung hadir. Dalam kisah itu, Alu dan Jenar datang untuk urusan bisnis, tetapi disangka warga sebagai guru relawan. Kesalahpahaman tersebut menyingkap kerinduan masyarakat akan pendidik, sekaligus ironi: kebutuhan mendasar anak-anak begitu besar sampai kehadiran orang asing pun dibaca sebagai jawaban.
Relawan berarti, tetapi bukan pengganti guru
Ketika guru tetap yang berkualitas tidak tersedia, proses belajar di pelosok dapat berlangsung seadanya. Relawan lalu menjadi jembatan penting: mereka memberi bimbingan yang mungkin tak didapat murid dari sistem formal. Namun, mengandalkan kebaikan hati yang datang dan pergi bukan kebijakan pendidikan yang memadai. Pemerintah harus memastikan tenaga pengajar hadir secara konsisten, bukan menganggap kemurahan hati warga sebagai layanan pengganti. Kesenjangan kesempatan terlihat jelas ketika anak-anak di kota besar telah menggunakan teknologi literasi digital, sementara murid di pulau terpencil masih mengeja di papan tulis yang memudar. Situasi ini bukan bukti kurangnya kemampuan anak, melainkan cermin ketimpangan sumber daya. Gotong royong sekolah dapat mempertahankan semangat belajar, tetapi tanpa guru dan sarana yang layak, beban memperbaiki ketimpangan pendidikan akan terus jatuh kepada keluarga dan komunitas yang justru paling terbatas.
Sekolah harus aman dan layak sebelum warga diminta berkorban
Catatan kunjungan reses ke sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Kupang pada 21–28 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa persoalan bukan sebatas kekurangan alat belajar. Di SMAN 2 Fatuleu Tengah, dilaporkan dinding retak dan lantai turun sekitar 30–40 sentimeter di beberapa bagian; kondisi dan tingkat bahayanya tetap perlu diperiksa tenaga teknis. Negara tidak seharusnya menunggu warga menggalang bantuan untuk menanggapi risiko keselamatan seperti ini. Di SMAN 2 Sulamu, Bipolo, 201 siswa dalam sembilan rombongan belajar hanya ditopang dua ruang kelas permanen. Sebagian pembelajaran berlangsung di ruang semipermanen yang panas dan berdinding tipis. Siswi Carla Ndatang menyebut keadaan ruang kelas mengganggu konsentrasi. Anak-anak yang mengejar cita-cita tidak semestinya lebih dahulu berjuang melawan panas dan kondisi bangunan. Kepedulian warga penting, tetapi keselamatan dan kelayakan sekolah adalah tanggung jawab pemerintah.
Pandangan sempit tentang sekolah memperpanjang kesenjangan
Tantangan pendidikan juga lahir dari keadaan ekonomi yang memaksa keluarga memilih kebutuhan hari ini. Ketika makanan lebih mendesak daripada buku, sebagian orang tua memandang sekolah sebagai kegiatan yang tak memberi hasil segera dan memilih anak membantu di laut atau ladang. Menyalahkan keluarga atas pilihan itu tidak adil; yang perlu dibenahi ialah keadaan yang membuat belajar terasa seperti kemewahan. Pandangan kaku bahwa pendidikan kalah penting dibanding hasil ekonomi jangka pendek juga tampak ketika sekolah kecil direncanakan untuk dirobohkan dan diganti pabrik. Pembangunan yang mengorbankan ruang belajar demi sesuatu yang dianggap lebih menghasilkan bisa memperlebar jurang kesempatan. Pendidikan bukan lawan kemajuan ekonomi: tanpa kemampuan dasar membaca dan menulis, anak-anak berisiko tersisih dari manfaat pembangunan di tanah mereka sendiri.
Kepedulian warga harus menguatkan tuntutan kepada negara
Gotong royong sekolah menunjukkan bahwa masyarakat masih menjaga harapan bagi anak-anak, bahkan ketika fasilitas, tenaga pengajar, dan keadaan ekonomi membatasi pilihan. Namun, solidaritas bukan kontrak untuk mengambil alih kewajiban publik. Bantuan warga seharusnya melengkapi upaya pemerintah, bukan membuat kekurangan layanan terlihat wajar atau mengurangi desakan agar sekolah diperbaiki. Kesimpulannya, sekolah yang bertahan berkat kepedulian masyarakat patut dihormati, tetapi keberlanjutan pendidikan tidak boleh bergantung pada kemurahan hati semata. Pemerintah wajib menyediakan guru yang menetap, ruang belajar yang aman, dan sumber daya yang layak. Jika tanggung jawab itu dijalankan, gotong royong dapat menjadi kekuatan bersama; jika tidak, ia hanya menutupi ketimpangan pendidikan yang seharusnya ditangani negara.
