Diplomasi bencana alam: ketika krisis memaksa pemimpin saling mendekat
Diplomasi bencana alam adalah praktik ketika negara-negara menggunakan saluran politik, komunikasi tingkat pemimpin, dan kerja sama lintas batas untuk merespons dampak erupsi gunung, kabut asap lintas batas, dan krisis lingkungan lain yang mengancam stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di kawasan secara bersamaan. Dalam konteks ini, respons Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terhadap erupsi Anak Krakatau dan kabut asap lintas batas di Indonesia menjadi contoh penting bagaimana krisis alam dapat mengubah bahasa diplomasi dari sekadar protokol menjadi percakapan personal dan politis. Anwar tidak menunggu konferensi pers atau pernyataan resmi; ia memilih mengangkat telepon dan berbicara langsung dengan Joko Widodo yang sedang berada di Penang untuk menghadiri Penang Peace Dialogue, menjadikan solidaritas sebagai pesan utama di tengah kerentanan regional terhadap bencana alam.
Telepon di tengah krisis: simbol solidaritas Malaysia Indonesia
Momentum percakapan telepon Anwar–Jokowi bukan detail sepele, tapi simbol penting solidaritas Malaysia Indonesia. Anwar menghubungi Jokowi saat mantan presiden itu berada di Penang untuk membawakan keynote speech di Penang Peace Dialogue 2026, bahkan sebelum ia berangkat ke MAHA 2026, sebuah pameran pertanian besar yang sudah terjadwal. Sikap ini menunjukkan bahwa di mata Anwar, diplomasi bencana alam layak ditempatkan sejajar dengan agenda domestik besar, bukan sekadar tambahan. Ia menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat bertemu langsung, namun menegaskan hubungan kedua negara sebagai “dua bangsa serumpun yang diikat oleh sejarah, budaya, dan persaudaraan yang erat”. Di tengah erupsi beberapa gunung, termasuk Anak Krakatau di Selat Sunda, dan kabut asap akibat karhutla, komunikasi personal antar pemimpin menjadi peneguhan bahwa bencana ini bukan masalah satu negara, melainkan ujian bersama kawasan.
Angka-angka karhutla: mengapa solidaritas tidak boleh berhenti di empati
Di balik dialog hangat dua sahabat lama, realitas di lapangan keras dan terukur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menyebut luas area kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare, dengan 169 laporan kasus karhutla dan 113 orang ditetapkan sebagai tersangka. Angka ini menggarisbawahi bahwa kabut asap lintas batas bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman regional terhadap kesehatan, produktivitas, dan stabilitas ekonomi. Ketika Anwar menyampaikan solidaritas atas “bencana gunung berapi dan tantangan kabut asap yang sedang dihadapi”, ia sesungguhnya mengakui bahwa apa yang terjadi di satu sisi Selat Sunda akan berimbas ke seluruh kawasan. Empati penting, tetapi tanpa koordinasi kebijakan, penegakan hukum, dan standar bersama dalam pencegahan karhutla, solidaritas mudah turun menjadi retorika. Diplomasi bencana alam karenanya harus bertransformasi dari telepon persahabatan menjadi mekanisme kerja sama permanen.
Persahabatan serumpun sebagai modal diplomasi bencana alam
Anwar berulang kali menegaskan bahwa Malaysia dan Indonesia bukan sekadar negara tetangga, tetapi dua bangsa serumpun yang dipertautkan oleh sejarah dan budaya. Pernyataan ini bukan romantisasi, melainkan pengakuan bahwa kedekatan sosial dapat menjadi modal diplomasi bencana alam yang unik: kepercayaan publik lebih mudah dibangun, dan pemimpin memiliki ruang yang lebih luas untuk menggunakan diplomasi personal. Ketika Anwar menyatakan, “Insyaallah, ikatan ini akan terus dipelihara demi kesejahteraan rakyat kedua negara serta keamanan dan kemakmuran kawasan,” ia mengaitkan solidaritas dengan tujuan ekonomi dan keamanan yang konkret. Dalam situasi erupsi Anak Krakatau dan aktivitas gunung lain yang memicu hujan abu vulkanik, serta kabut asap lintas batas akibat karhutla, pendekatan serumpun membuka peluang untuk menyusun protokol bersama, sistem peringatan dini, dan standar tata kelola lahan yang disepakati lintas negara—sesuatu yang sulit dicapai tanpa fondasi kedekatan politik dan kultural.
Dari telepon solidaritas ke agenda permanen kawasan
Percakapan telepon Anwar–Jokowi di Penang adalah momen kecil, tetapi mengirim pesan besar: pemimpin di kawasan ini memahami bahwa erupsi Anak Krakatau, kabut asap lintas batas, dan karhutla berskala ratusan ribu hektare bukan lagi isu domestik. Namun kekuatan diplomasi bencana alam tidak boleh berhenti pada gestur solidaritas. Apa yang dibutuhkan adalah agenda permanen: forum tetap lintas negara untuk penanganan karhutla, standar transparansi data kualitas udara, hingga mekanisme kompensasi dan dukungan teknis ketika satu negara dilanda erupsi atau bencana terkait iklim. Solidaritas Malaysia Indonesia yang ditonjolkan Anwar menunjukkan kesadaran bahwa keamanan dan kemakmuran kawasan bergantung pada kemampuan bersama mengurangi risiko bencana, bukan sekadar merespons dampaknya. Pada akhirnya, telepon itu layak dibaca sebagai ajakan: menjadikan persahabatan serumpun tidak hanya simbol, tetapi arsitektur diplomasi bencana alam yang konkret dan mengikat.
