Karhutla: Dari Bencana Lingkungan Menjadi Shock Ekonomi Sistemik
Kebakaran hutan dan lahan adalah rangkaian kejadian ketika kawasan berhutan dan lahan terbuka terbakar dalam skala luas, memicu kabut asap, gangguan kesehatan, tersendatnya aktivitas sosial-ekonomi, dan tekanan fiskal yang menjalar dari rumah tangga hingga anggaran negara. Di tengah ancaman El Niño, karhutla tidak bisa lagi diperlakukan sebagai masalah ekologis yang terpisah dari ekonomi; ia adalah shock ekonomi yang mengganggu hampir semua sisi kehidupan. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menegaskan bahwa dampak ekonomi karhutla berpotensi jauh melampaui nilai hutan dan lahan yang terbakar. Ia mengingatkan, ketika asap menyelimuti kota, yang runtuh bukan hanya kualitas udara, tetapi juga produktivitas, pendapatan, dan daya hidup masyarakat secara luas.
Rantai Dampak: Dari Kesehatan, Sekolah, hingga Transportasi
Kebakaran hutan dampak ekonomi paling pertama terasa di sektor kesehatan: kabut asap menjadi “pintu masuk” penyakit pernapasan yang memaksa keluarga mengeluarkan biaya tambahan dan membuat pekerja absen dari aktivitas sehari-hari. Ini bukan sekadar statistik medis, tetapi kerugian ekonomi nasional yang nyata lewat turunnya jam kerja efektif dan meningkatnya beban layanan kesehatan. Aktivitas belajar mengajar di sekolah ikut berhenti ketika kualitas udara memburuk, membuat orang tua menyesuaikan jam kerja untuk mengasuh anak, dan kembali menekan produktivitas rumah tangga dan dunia usaha. Sektor transportasi juga ikut limbung: gangguan penerbangan akibat asap menghambat mobilitas orang dan distribusi barang, memicu transportasi gangguan asap yang mengganggu perdagangan antarwilayah dan menekan ekonomi lokal yang bergantung pada arus logistik dan pergerakan manusia.
Dampak Lintas Sektor: Pangan, Pendapatan, dan Kerentanan Rumah Tangga
Shock ekonomi karhutla tidak berhenti pada jadwal penerbangan yang terganggu; ia merembes ke sawah, kebun, dan dapur rumah tangga. Dalam kondisi kering berkepanjangan, ketersediaan air dan aktivitas pertanian menjadi sektor paling rentan. Gangguan produksi pertanian berpotensi menekan pendapatan masyarakat yang bergantung pada lahan, sekaligus mengurangi pasokan pangan yang kemudian menekan harga. Biaya tidak langsung menumpuk: dari tagihan rumah sakit, penurunan produktivitas, hambatan transportasi, hingga tekanan pada pangan, seluruhnya berkontribusi terhadap kerugian ekonomi nasional yang jarang tercatat secara penuh dalam data resmi. Fakhrul mengingatkan bahwa keberhasilan pencegahan bencana hampir tak terlihat karena kerugian yang berhasil dihindari tidak pernah masuk ke neraca kerugian ekonomi. Ini ironis: kebijakan yang paling efektif justru yang tampak “tidak ada apa-apa”, padahal di baliknya ada kerusakan besar yang berhasil dicegah.
Anggaran Penanganan Bencana: Siap Rp5 Triliun, Tapi Masih Menunggu
Di sisi fiskal, pemerintah mengklaim siap. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, dengan menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki alokasi sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional. "Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana operasinya seperti apa," ujarnya, seraya menambahkan bahwa tambahan dana bisa dikucurkan bila BNPB mengajukan kebutuhan yang wajar tanpa mark up. Namun, hingga kini, Kementerian Keuangan belum menambah anggaran karena BNPB belum menyampaikan total biaya penanganan karhutla secara menyeluruh. Pendekatan ini mengandung risiko: ketika karhutla sudah jelas menjadi shock ekonomi, menunggu pengajuan berarti menempatkan anggaran penanganan bencana dalam mode reaktif, bukan preventif—padahal kerugian menumpuk sejak hari pertama asap menyelimuti wilayah terdampak.
Kebakaran Meluas, Risiko Membesar: Saatnya Melihat Anggaran sebagai Investasi
Kali ini, kebakaran hutan tidak hanya terpusat di Sumatera dan Kalimantan, tetapi menyebar ke wilayah lain seperti Nabire di Papua Tengah, Halmahera Timur di Maluku Utara, dan Magetan di Jawa Timur. Untuk memadamkan api, BNPB mengerahkan operasi darat dan udara dengan 17 helikopter dan 30 pesawat waterbombing. Pemerintah menyebut penanganan dilakukan secara terpadu dengan sumber daya besar, sembari menyiapkan ruang fiskal bila BNPB membutuhkan tambahan dana. Namun, skala geografis yang meluas menuntut lebih dari sekadar kesiapan dana menunggu proposal. Ekonom seperti Fakhrul Fulvian menekankan bahwa anggaran penanganan bencana harus dipandang sebagai investasi untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi, bukan sekadar pos belanja darurat. Momentum kenaikan risiko El Niño dan karhutla seharusnya menjadi alarm keras: tanpa ketahanan lingkungan dan sistem penanggulangan yang kuat sejak awal, shock ekonomi karhutla akan terus berulang, makin mahal, dan makin sulit dipulihkan.
