Dua proyek, dua jenis keterlambatan
Revitalisasi ruang terbuka hijau dan sekolah adalah pekerjaan publik untuk memperbaiki fasilitas bersama melalui pembangunan fisik yang harus ditopang perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan tepat waktu. Di Tuban, dua program sama-sama terdesak menjelang tutup tahun, tetapi hambatannya berbeda: proyek RTH sudah berjalan namun tertinggal, sementara puluhan sekolah belum dapat memulai pekerjaan karena prasyarat pendanaan belum tuntas. Perbedaan ini penting bagi warga. Menambah kecepatan di lapangan hanya berguna untuk proyek yang sudah memiliki dasar pelaksanaan; sekolah yang masih menunggu kepastian administrasi membutuhkan keputusan dan pencairan lebih dulu. Karena itu, menyatukan keduanya sebagai sekadar masalah kontraktor akan mengaburkan tanggung jawab dan tindakan yang diperlukan. Revitalisasi RTH Tuban memerlukan pengawasan ketat atas progres, sedangkan revitalisasi sekolah Tuban menuntut kepastian dari pihak yang mengatur bantuan pusat.
RTH menghadapi perlombaan melawan tenggat
Dalam sidak pada 3 November, anggota Komisi I DPRD Tuban Siswanto meninjau pembangunan RTH Bangilan dan Palang. Progres Bangilan tercatat 44 persen, sedangkan Palang sekitar 40 persen. Kedua proyek ditargetkan rampung sebelum 20 Desember 2026, dengan waktu tersisa kurang dari dua bulan. Angka itu membuat target penyelesaian patut dipertanyakan, bukan diterima begitu saja sebagai pekerjaan yang masih normal. Bangilan mencakup lahan sekitar dua hektare dengan fasilitas seperti area UMKM, lapangan futsal dan musala; Palang yang luasnya kurang dari satu hektare juga dirancang memuat taman, perpustakaan, kantor, serta pendapa kecamatan. Luasnya pekerjaan dan ragam fasilitas menuntut rencana percepatan yang terukur. DPRD meminta rekanan menambah pekerja agar pengerjaan lebih cepat. Tanpa peningkatan kapasitas dan pemantauan berkala, proyek terlambat Tuban berisiko melewati batas kontrak serta menunda manfaat fasilitas bagi warga.
Sekolah masih tertahan sebelum pekerjaan dimulai
Masalah 33 SD penerima bantuan pusat berbeda dari keterlambatan RTH: pembangunan fisik belum dimulai karena anggaran belum dipastikan cair dan perjanjian kerja sama (PKS) dari kementerian masih ditunggu. Dari 69 SD penerima bantuan tahun ini, baru 36 yang telah melaksanakan pembangunan. Dua bulan menjelang penutupan tahun anggaran, sekolah-sekolah yang tersisa masih berkutat pada administrasi, tanpa kepastian waktu mulai. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan Tuban, M. Nurdin, menyatakan tahapan masih menunggu PKS dan belum ada informasi terbaru. Dengan demikian, anggaran revitalisasi sekolah bukan satu-satunya soal: dokumen kerja sama dan keputusan pencairan harus hadir agar pekerjaan bisa berjalan. Dinas kabupaten menyebut perannya sebagai pengawas dan pendamping. Jika kepastian pusat terlambat, sekolah kehilangan waktu pelaksanaan dan warga sekolah berisiko menunggu lebih lama untuk fasilitas yang dijanjikan.
Percepatan harus menyasar akar masalah
Pemerintah daerah dan DPRD perlu membedakan pengawasan proyek berjalan dari dorongan penyelesaian administrasi. Untuk RTH, rekanan harus menunjukkan jadwal kerja harian yang realistis, menambah tenaga sesuai kebutuhan, dan melaporkan kemajuan agar target sebelum 20 Desember dapat diuji secara terbuka. Untuk sekolah, prioritasnya adalah meminta kejelasan PKS, pencairan dana, dan kelanjutan program dari kementerian, bukan mendorong pembangunan yang belum memiliki dasar pendanaan. Kedua jalur perlu dipantau dengan tenggat dan penanggung jawab yang jelas. Menilai RTH hanya dari klaim bahwa pekerjaan masih normal akan mengabaikan progres yang tertinggal; sebaliknya, menyalahkan sekolah karena belum membangun akan keliru ketika administrasi dan dana belum tersedia. Ukuran keberhasilan mestinya bukan sekadar proyek diumumkan, melainkan fasilitas selesai dan dapat digunakan.
Kesimpulan: tanggung jawab harus mengikuti hambatan
Keterlambatan RTH dan tertundanya revitalisasi SD sama-sama mengancam manfaat publik, tetapi penyebabnya tidak dapat ditangani dengan satu resep. Proyek Bangilan dan Palang membutuhkan percepatan fisik serta pengawasan ketat karena pekerjaan sudah berlangsung dan tenggat dekat. Sebaliknya, 33 SD memerlukan kepastian administrasi dan pencairan dari pusat sebelum pekerjaan dimulai. Pemerintah daerah, DPRD, rekanan, dan kementerian perlu menjawab hambatan sesuai kewenangannya, dengan informasi terbuka bagi warga. Tanpa itu, target akhir tahun hanya menjadi tanggal di atas kertas. Percepatan yang nyata berarti memastikan RTH selesai sesuai kontrak sekaligus membuka jalan agar sekolah tidak kehilangan kesempatan membangun tahun ini.
