Progres RTH tertinggal, waktu kian sempit
Revitalisasi RTH Tuban adalah pembangunan ruang publik yang ditujukan untuk menyediakan ruang hijau sekaligus fasilitas sosial dan ekonomi bagi warga. Progres RTH Bangilan dan RTH Palang yang baru sekitar 40–44 persen pada awal November menunjukkan pekerjaan harus dipercepat agar manfaatnya tidak tertunda.
Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, melakukan inspeksi mendadak ke kedua lokasi pada 3 November 2026. Berdasarkan pemantauan dan keterangan rekanan, RTH Bangilan mencapai 44 persen, sedangkan RTH Palang sekitar 40 persen. Kedua proyek, dengan anggaran hampir Rp 50 miliar, ditargetkan rampung sebelum 20 Desember 2026; waktu tersisa kurang dari dua bulan. Menyebut pekerjaan masih normal tidak cukup menjawab persoalan: ukuran keberhasilan warga adalah proyek selesai sesuai kontrak, bukan sekadar klaim bahwa pengerjaan berjalan.
Bangilan dan Palang perlu percepatan yang terukur
Di Bangilan, kawasan sekitar dua hektare dirancang memuat stan food court, area UMKM, lapangan futsal, ruang pertemuan, musala, serta ruang untuk BUMDes. Kelengkapan itu menjanjikan ruang yang dapat dipakai untuk berusaha dan berkegiatan, tetapi nilainya akan hilang bila penyelesaian terlambat atau mutu dikorbankan demi mengejar tenggat.
RTH Palang memiliki lahan kurang dari satu hektare dan konsep berbeda, dengan taman, perpustakaan, kantor, serta pendapa kecamatan. Perbedaan rancangan menuntut pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lokasi. DPRD mendorong rekanan menambah pekerja agar pekerjaan selesai tepat waktu. Dorongan itu masuk akal, tetapi percepatan perlu disertai pemantauan rutin dan keterbukaan atas capaian; warga membutuhkan fasilitas yang berfungsi, bukan sekadar bangunan yang selesai secara administratif.
Plaza Ikan belum masuk agenda penataan
Di tengah pembangunan ruang publik baru, Plaza Ikan Tuban justru belum memperoleh arah pemulihan. DKP2P tidak membahas penataannya dalam R-APBD 2027, sementara Pasar Baru, Pasar Sore, dan Pasar Atom masuk rencana revitalisasi. Kontras ini sulit diabaikan: pusat ekonomi berbasis perikanan yang semestinya mengangkat potensi lokal malah tidak terlihat dalam agenda dinas.
Bangunan senilai Rp 4,6 miliar itu dahulu menampung puluhan pedagang, pelelangan dan jual beli ikan, serta penjualan ikan asap. Kini yang bertahan hanya beberapa penjual ikan asap, selain kantor koperasi dan toko kebutuhan nelayan. Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menilai penataan dapat membuka potensi pendapatan asli daerah dan menyatakan akan mengangkat keberlangsungan Plaza Ikan dalam rapat internal dengan dinas terkait. Namun, pembahasan mendatang belum sama dengan rencana kerja yang jelas.
Ruang publik harus diukur dari manfaatnya
Dua persoalan ini memperlihatkan kelemahan tata kelola yang berbeda: proyek RTH menghadapi risiko keterlambatan, sedangkan Plaza Ikan menghadapi kekosongan agenda penataan. Warga Bangilan dan Palang menunggu fasilitas yang selesai dan bisa digunakan; pedagang serta masyarakat yang bergantung pada kegiatan perikanan membutuhkan kepastian bahwa Plaza Ikan tidak dibiarkan makin lengang.
Pemerintah daerah perlu memastikan percepatan RTH tetap menjaga mutu, sekaligus menjelaskan apakah dan kapan penataan Plaza Ikan akan direncanakan. Tanpa tenggat, penanggung jawab, dan tujuan penggunaan yang tegas, fasilitas publik mudah berubah menjadi aset mahal yang kurang dimanfaatkan. Kesimpulannya, pembangunan tidak layak dinilai dari anggaran atau rancangan saja: ukurannya adalah ketepatan waktu, fungsi yang hidup, dan manfaat nyata bagi warga.
