Pengiriman 160 TCK: Krisis yang Memaksa Negara Serius pada Kesehatan Mental
Pengiriman 160 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) tahap dua ke Nusa Tenggara Timur adalah bentuk intervensi darurat pemerintah untuk memperkuat tenaga kesehatan mental dan pemulihan psikososial warga terdampak gempa, sekaligus menjadi ujian apakah negara mampu menjadikan penanganan trauma psikologis daerah yang tertimpa bencana sebagai bagian tetap dari layanan publik, bukan sekadar respon insidental ketika krisis datang. Kementerian Kesehatan memberangkatkan TCK dari Jakarta menuju empat kabupaten: Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Langkah ini bukan hanya teknis, tetapi politis: ia mengirim sinyal bahwa kesehatan mental mulai diakui sebagai kebutuhan dasar, sejajar dengan penanganan luka fisik, patah tulang, atau risiko wabah pascabencana. Pertanyaannya, apakah model intervensi cepat ini akan berumur panjang, atau berhenti begitu masa tanggap darurat selesai?
Dari Luka Fisik ke Luka Batin: Mengapa Fokus Psikososial Penting
Keputusan menjadikan pemulihan psikososial sebagai fokus utama penugasan TCK menunjukkan perubahan cara pandang: bencana tidak lagi dilihat semata sebagai urusan tulang retak dan luka terbuka, tetapi juga hancurnya rasa aman warga. Gempa menghapus rumah, harta, dan kadang anggota keluarga, meninggalkan trauma psikologis daerah yang tidak bisa disembuhkan dengan plester dan obat nyeri. Menurut Sumarjaya, pendekatan penanganan kali ini sengaja diarahkan kepada psikososial dan kesehatan mental masyarakat penyintas gempa di Flores, dengan penekanan pada edukasi, komunikasi, dan pendampingan psikologis berkelanjutan."Pendekatannya berbeda karena kali ini fokus kepada psikososial dan kesehatan mental masyarakat terdampak gempa di Flores," ujar Sumarjaya. Di lapangan, tenaga kesehatan mental ini bukan hanya memeriksa tekanan darah, tetapi duduk bersama anak-anak dan keluarga yang masih dihantui suara runtuhan dan sirene.
Akses di Daerah Terpencil: TCK Menjembatani Kesenjangan Layanan
Wilayah seperti Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur selama ini identik dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, apalagi layanan kesehatan mental. Kehadiran 160 TCK yang disebar ke puskesmas dan dua rumah sakit lapangan di Ruteng dan Ngada secara praktis memperluas jangkauan dukungan psikososial bagi masyarakat yang biasanya terpinggirkan dari sistem layanan. Selain menangani pasien pascaoperasi, TCK memberikan dukungan psikososial khusus untuk anak-anak dan warga yang mengalami trauma akibat bencana. Di sini terlihat bahwa tenaga cadangan bukan sekadar tambahan tenaga, melainkan jembatan sementara yang menutup kekosongan layanan mental di daerah terpencil. Namun sifatnya yang rotasi 14 hari sesuai standar WHO membuat dampaknya rentan sementara, kecuali ada komitmen menjadikan formasi sejenis permanen di struktur layanan kesehatan daerah.
Surveilans dan Masa Tugas 14 Hari: Model Intervensi Cepat yang Perlu Diperluas
Penugasan TCK mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia dengan masa tugas 14 hari sebelum pergantian personel. Ditambah tim surveilans yang diturunkan untuk mengidentifikasi penyakit menular dan mencegah potensi KLB dan wabah di lokasi pengungsian, pola ini memperlihatkan kombinasi respon cepat fisik dan mental."Tim kita surveillance juga kita turunkan untuk melihat, mengidentifikasi penyakit-penyakit apa yang terjadi di sana supaya tidak terjadi potensi KLB dan wabah," kata Sumarjaya. Masa tanggap darurat ditetapkan hingga 12 September 2026 dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan, dengan evaluasi penanganan darurat dilakukan berkala bersama pemerintah daerah. Di atas kertas, ini adalah model intervensi cepat yang modern: terstruktur, berbasis standar, dan adaptif. Tapi tanpa penguatan sistemik—misalnya formasi tenaga kesehatan mental permanen di fasilitas lokal—risikonya, begitu tim darurat pergi, trauma warga kembali dibiarkan menjadi urusan masing-masing.
Kesimpulan: Jangan Biarkan Trauma Warga Berakhir Bersama Berakhirnya Tanggap Darurat
Pengiriman 160 TCK tahap dua, setelah sebelumnya 206 tenaga kesehatan diberangkatkan, menunjukkan bahwa negara mampu membangun respon cepat yang cukup serius terhadap krisis kesehatan fisik dan mental. Para dokter umum seperti Shaldy Syifa Azzahri dan Rayhendra Hanif bahkan menyiapkan bukan hanya alat medis, tetapi mentalitas mereka sendiri sebelum membantu warga. Ini penting, karena pemulihan psikososial adalah proses panjang, tidak bisa diselesaikan dalam hitungan pekan. Pengerahan tenaga cadangan memberi harapan baru: bahwa trauma psikologis daerah terdampak bencana layak ditangani melalui tenaga kesehatan mental yang hadir di lapangan, bukan sekadar lewat slogan dan imbauan umum. Tantangannya sekarang adalah mengubah model intervensi cepat ini menjadi bagian tetap dari layanan kesehatan, agar setiap gempa tidak lagi memaksa kita mengulang dari nol, dan setiap penyintas merasakan bahwa rasa aman mereka adalah prioritas, bukan konsekuensi sampingan.
