Pengawasan publik perlu menjadi bagian dari layanan
Pengawasan menu MBG adalah keterlibatan masyarakat dalam memeriksa operasional dapur, proses pengolahan, serta kualitas dan kandungan gizi makanan yang diberikan kepada siswa. BGN membuka ruang bagi orang tua, guru, kepala sekolah, dan petugas posyandu untuk menyampaikan catatan maupun laporan, bukan hanya menerima makanan tanpa mengetahui cara program dijalankan. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan ajakan tersebut di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola program. Langkah ini patut didukung: ketika penerima manfaat dan komunitas sekolah ikut mengawasi, masalah lebih mungkin terlihat sebelum menjadi kebiasaan. Namun, pelibatan publik hanya bermakna jika aksesnya jelas dan laporan ditanggapi. Orang tua awasi MBG bukan sekadar slogan; mereka perlu memiliki ruang untuk bertanya dan mendapat tindak lanjut.
Dapur dan menu sama-sama perlu diperiksa
Pengawasan tidak berhenti pada kondisi dapur makan sekolah. Masyarakat juga dipersilakan memeriksa proses pengolahan makanan dan menu yang sampai kepada siswa, sementara pengawasan BGN mencakup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mutu makanan, serta kandungan gizinya. Cakupan yang menyatukan dapur dan sajian penting bagi anak: makanan bergizi di atas kertas tidak cukup jika penanganannya bermasalah, dan dapur yang tertata belum menjamin menu sesuai kebutuhan. Orang tua dapat menyampaikan pengamatan, sedangkan guru, kepala sekolah, dan petugas posyandu menambah perspektif dari lingkungan pendidikan dan kesehatan. Pelibatan beberapa pihak berpotensi membuat evaluasi lebih lengkap. Agar manfaatnya terasa, masukan perlu dinilai berdasarkan fakta dan ditindaklanjuti, bukan hanya dikumpulkan.
Radar MBG, hotline, dan CCTV membuka jalur pemantauan
BGN menyediakan beberapa jalur yang saling melengkapi. Radar MBG memungkinkan masyarakat memantau menu pada hari berjalan, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, dan kandungan gizi makanan. Hotline memberi ruang untuk menyampaikan laporan, sedangkan CCTV berbasis kecerdasan buatan di SPPG mendukung pemantauan operasional dari kantor pusat. Kombinasi informasi, pengaduan, dan pengawasan visual lebih berguna daripada satu kanal saja: warga dapat melihat informasi yang tersedia, lalu melaporkan hal yang perlu diperiksa. Pemantauan dini juga diharapkan membantu mendeteksi potensi pelanggaran sebelum makanan disajikan kepada siswa. Meski begitu, teknologi tidak menggantikan pemeriksaan langsung maupun penilaian manusia; manfaatnya bergantung pada tindak lanjut yang cepat dan transparan.
Perluasan teknologi harus diikuti tindak lanjut
Penguatan pengawasan menjadi salah satu prioritas BGN sejak Sudaryono memimpin lembaga itu pada 22 Juli 2026. BGN menyebut CCTV telah dipasang di 70 SPPG, akan ditingkatkan menjadi 300, dan ditargetkan terhubung dengan kantor pusat di 5.000 hingga 10.000 SPPG sampai akhir 2026. Pemerintah daerah juga akan dilibatkan: kepala daerah dan perangkatnya direncanakan melakukan inspeksi untuk menilai standar fasilitas serta kapasitas dapur. Skala rencana ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak bisa dibebankan kepada orang tua saja. Teknologi dan inspeksi pemerintah perlu berjalan bersama laporan masyarakat, disertai pembenahan aturan pelaksanaan sebagaimana disampaikan BGN. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan banyaknya kamera atau laporan yang masuk, melainkan perbaikan nyata pada dapur dan makanan yang diterima anak.
