Keracunan pangan anak di sekolah: masalah gizi yang berubah jadi ancaman
Keracunan pangan anak di sekolah adalah kondisi ketika makanan atau minuman yang disajikan melalui program makan sekolah menyebabkan gangguan kesehatan akut pada murid, seperti mual, pusing, nyeri perut, dan gejala lain yang muncul berdekatan dengan waktu konsumsi, hingga memaksa mereka dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kasus dugaan keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di MTsN 1 Kota Pariaman, di mana 83 siswa dibawa ke RSUD Muhammad Yamin dan 59 siswa ke RSUD Sadikin Pariaman sejak Senin 14/9/2026, menunjukkan betapa program yang dirancang untuk menyehatkan anak bisa berubah menjadi sumber bahaya massal jika tata kelola dan keamanan pangan diabaikan. Ini bukan insiden sepele; orang tua perlu melihatnya sebagai alarm keras, bukan sekadar "musibah" yang lewat.
Risiko sanitasi dan tata kelola: mengapa orang tua harus curiga dulu, baru percaya
Semakin banyaknya kasus keracunan dalam program MBG seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah, tetapi juga bagi orang tua yang anaknya ikut program makan sekolah. Ketika puluhan hingga ratusan murid dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu yang sama, itu adalah tanda kuat adanya masalah sanitasi dapur, penanganan bahan pangan, atau pengawasan mutu yang lemah. Kuasa hukum Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Abdul Hakim, menegaskan bahwa ini bukan sekadar persoalan teknis dapur atau kelalaian individual, melainkan indikasi persoalan sistemik dalam standar keamanan pangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban program MBG. Pernyataan tersebut sejalan dengan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang menyebut total korban keracunan program MBG sejak 2025 mencapai puluhan ribu orang di puluhan provinsi. Orang tua yang masih menganggap program makan sekolah otomatis aman sedang menaruh kepercayaan pada sistem yang jelas rapuh.
Dampak psikologis: ketika piring makan berubah menjadi sumber trauma
Keracunan pangan anak tidak berhenti ketika infus dicabut dan anak dipulangkan; luka psikologisnya sering bertahan lebih lama. Insiden keracunan yang dialami siswa SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, membuat para orang tua trauma. Program makanan bergizi gratis yang bertujuan meningkatkan gizi anak seketika berubah menjadi "racun" massal yang mengerikan di mata keluarga. Salah satu orang tua, Deni, mengaku sangat kecewa dan menyatakan tidak akan mengizinkan anaknya menyantap MBG ke depannya karena khawatir kejadian serupa terulang. Sikap ini mencerminkan betapa besar rasa takut yang muncul ketika makanan sekolah berujung pada 103 siswa harus dilarikan ke rumah sakit satu per satu. Jika orang tua saja trauma, bayangkan apa yang dirasakan anak: rasa cemas setiap kali melihat kotak makan dari sekolah, curiga terhadap susu atau lauk tertentu, bahkan menolak makan di lingkungan sekolah. Trauma pasca-keracunan membutuhkan pendekatan sensitif dan komunikasi terbuka di rumah agar anak kembali merasa aman saat makan.
Program makan sekolah aman: tekanan dari orang tua adalah kunci perubahan
Harapan akan program makan sekolah aman tidak akan terwujud hanya dengan janji evaluasi di atas kertas. Abdul Hakim menekankan bahwa evaluasi tidak cukup dilakukan dengan mengganti menu atau menghentikan operasional dapur sementara; perlu audit keselamatan pangan menyeluruh, mulai dari standar bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, kelayakan dapur, pengawasan, sistem pelaporan korban, hingga uji laboratorium dan pertanggungjawaban yang jelas. Di tingkat sekolah, orang tua seperti Deni menuntut pengawasan mutu yang jauh lebih ketat terhadap menu yang disajikan, bahkan menyebut quality control harus "benar-benar di-quality control" setelah insiden di SMPN 2 Cisarua. Tekanan publik seperti ini penting agar pengelola program tidak bersembunyi di balik label "bergizi gratis" sambil mengabaikan risiko keracunan pangan anak. Orang tua perlu aktif menuntut transparansi setiap insiden, meminta penjelasan tentang proses pemeriksaan, penyebab, dan pihak yang bertanggung jawab, serta mendorong proses hukum jika terbukti ada kelalaian yang memenuhi unsur pidana. Tanpa suara lantang dari rumah, kantin dan dapur sekolah akan terus menjadi titik lemah yang dibiarkan.
