Seleksi selesai, tugas belum dimulai
Seleksi Paskibraka adalah proses penyaringan calon petugas pengibar bendera yang menilai kesiapan peserta sebelum mereka menjalani pendidikan, pelatihan, dan penugasan dalam upacara kenegaraan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menutup seleksi tingkat provinsi pada 8 Mei 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng. Dari 76 peserta, 56 dinyatakan memenuhi syarat dan 54 ditetapkan sebagai Calon Paskibraka tingkat provinsi. Angka itu menunjukkan bahwa seleksi bukan garis akhir: kelulusan membuka tahap persiapan yang lebih terarah, dengan tuntutan disiplin dan kekompakan menjelang tugas pada peringatan kemerdekaan. Bagi Paskibraka Kalteng, penutupan seleksi menandai peralihan dari penilaian kemampuan menuju pembentukan kesiapan sebagai satu pasukan.
Dari 56 peserta yang memenuhi syarat, tiga pasang putra-putri dipilih untuk mengikuti seleksi tingkat pusat. Tahap itu akan menentukan satu pasang yang mewakili Kalimantan Tengah di tingkat nasional; dua pasang lainnya akan kembali bertugas di tingkat provinsi. Peserta yang tidak terpilih menuju tahap pusat tetap mendapat kehormatan untuk bertugas di kabupaten atau kota masing-masing. Pembagian jalur tersebut menegaskan bahwa seleksi memiliki lebih dari satu hasil: kesempatan mewakili provinsi di pusat dan tanggung jawab mengibarkan bendera di daerah. Keduanya menuntut kesungguhan yang sama.
Pusdiklat mengubah hasil seleksi menjadi kesiapan
Pada 4 Agustus 2026, Lisda Ariyana, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng, mewakili Sekda Linae Victoria Aden melantik Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) periode 2026–2030 sekaligus membuka Pusdiklat calon Paskibraka tingkat provinsi. Sebanyak 54 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Kalteng mengikuti pelatihan Paskibraka pada 4–17 Agustus, bertempat di Asrama Haji Transit Palangka Raya dan Lapangan Kantor Gubernur. Jarak waktu yang singkat antara pembukaan pemusatan latihan dan upacara 17 Agustus membuat tahap ini bukan formalitas. Di sinilah calon petugas harus menerjemahkan hasil seleksi menjadi kemampuan bekerja serempak dan menjalankan amanah dengan disiplin.
Pemerintah daerah menyatakan para peserta dipercaya mengemban tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Karena itu, keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari ketepatan gerak semata. Kesehatan, etika, tanggung jawab, dan kekompakan juga menjadi bagian dari kesiapan yang diminta kepada calon. Seleksi memilih peserta yang memenuhi syarat; Pusdiklat kemudian mempersiapkan mereka menghadapi tugas upacara dalam kondisi nyata. Kedua tahap saling melengkapi, dan tak satu pun dapat menggantikan yang lain.

DPPI memberi pembinaan arah yang lebih panjang
Pelantikan DPPI bersamaan dengan pembukaan Pusdiklat memperlihatkan bahwa agenda pembinaan tidak berhenti pada persiapan upacara. DPPI dibentuk sebagai wadah pembinaan Paskibraka dan Purna Paskibraka, sekaligus penguatan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan persatuan. Peran tersebut penting karena pengalaman menjadi Paskibraka semestinya berlanjut menjadi tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dikenang sebagai tugas pada satu peringatan. Namun, pesan pembinaan itu baru bermakna jika nilai-nilai yang disampaikan hadir dalam praktik: disiplin, integritas, dan sikap teladan harus tampak selama latihan maupun setelah penugasan.
Kesimpulannya, penutupan seleksi Paskibraka Kalteng adalah awal dari tahap yang menentukan. Sebanyak 54 calon telah melewati penyaringan; kini latihan terpusat dan pendampingan DPPI menjadi jembatan menuju tugas pengibaran bendera sekaligus pembentukan karakter. Ukuran keberhasilan bukan hanya upacara yang berjalan tertib, melainkan juga sejauh mana para peserta membawa disiplin, kepemimpinan, dan nilai kebangsaan ke luar lapangan. Seleksi menentukan siapa yang dipercaya, tetapi pembinaanlah yang menyiapkan mereka untuk layak menjalankan amanah itu.






