Diklat harus membentuk pemimpin pembelajaran
Diklat calon kepala sekolah adalah rangkaian penyaringan dan pembelajaran yang menyiapkan guru untuk memimpin satuan pendidikan, menggerakkan kualitas pengajaran, serta memenuhi tanggung jawab pengelolaan sekolah. Karena itu, ukuran keberhasilannya semestinya bukan jumlah peserta yang lulus pelatihan, melainkan kesiapan mereka memperbaiki pengalaman belajar murid. Di Kabupaten Malang, 60 guru berstatus PNS mengikuti program BCKS 2026 yang diselenggarakan dinas pendidikan setempat bersama Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur. Pesertanya terdiri atas 51 guru SD dan sembilan guru SMP. Mereka telah melewati seleksi administrasi dan substansi sebelum masuk pelatihan. Langkah ini penting, tetapi pelatihan baru bernilai jika kompetensi kepala sekolah yang dibangun melampaui urusan laporan dan administrasi. Pemimpin sekolah perlu mampu memimpin pembelajaran, mengelola satuan pendidikan, dan membentuk lingkungan yang mendukung murid.

Tahapan berjenjang memberi ruang untuk belajar
Program di Kabupaten Malang disusun bertahap, bukan hanya berupa pertemuan tatap muka. Orientasi teknis berlangsung daring pada 6 November 2026, disusul pembelajaran mandiri terbimbing melalui sistem LMS pada 7–13 November. Sesi tatap muka kemudian berlangsung pada 14–23 November di sebuah hotel di Karangploso. Urutan tersebut masuk akal: peserta mendapat pengantar, kesempatan mempelajari materi, lalu ruang untuk memperdalam pemahaman secara langsung. Namun, pelatihan kepemimpinan sekolah tidak boleh berhenti pada penyerapan materi. Calon kepala sekolah perlu dapat menerjemahkan pembelajaran menjadi keputusan dan pendampingan nyata di sekolah. Kepala dinas pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, menekankan pentingnya pemimpin yang berkompetensi dan berintegritas, serta mampu menghadapi persoalan pendidikan secara langsung. Itu berarti kemampuan membaca capaian belajar, mengenali kendala di kelas, dan membantu guru memperbaiki pengajaran harus menjadi tolok ukur penting.
Seleksi BCKS menuntut proses yang transparan
Konteks Nusa Tenggara Timur menyoroti sisi lain persiapan: siapa yang berhak mengikuti pelatihan dan bagaimana keputusan itu ditetapkan. Disdikbud NTT menyatakan peserta BCKS ditentukan berdasarkan hasil seleksi dan nama yang tercatat dalam sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi publik mengenai seleksi dan pelatihan. Seleksi BCKS mencakup pemeriksaan administrasi dan seleksi substansi. Persyaratan yang disebutkan meliputi pendidikan minimal S-1 atau D-IV, sertifikat pendidik, pangkat minimal III/C, serta sejumlah ketentuan terkait usia, kinerja, disiplin, dan status hukum. Calon peserta yang memenuhi syarat mengunggah dokumen melalui sistem kementerian untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Disdikbud NTT. Skema berbasis sistem dapat memperjelas dasar penetapan, tetapi keterbukaan tentang tahapan dan hasil tetap penting agar guru memahami bagaimana peluang mereka ditentukan.
Angka pendaftaran menunjukkan pentingnya tindak lanjut
Data NTT memperlihatkan bahwa undangan seleksi administrasi melalui Aplikasi Ruang GTK pada 15 Desember 2025 dikirim kepada 1.103 orang. Sebanyak 511 orang mengunggah berkas, sementara 592 orang tidak mengunggahnya. Selisih ini patut menjadi perhatian: sistem penetapan hanya dapat bekerja baik jika calon peserta mengetahui prosesnya dan menuntaskan persyaratan yang diminta. Perbandingan dengan Kabupaten Malang bukan berarti kedua daerah menjalankan satu proses lokal yang sama. Malang memberi gambaran konkret tentang peserta yang sudah lolos seleksi dan menjalani diklat, sedangkan NTT menjelaskan ketergantungan penetapan peserta pada hasil seleksi dalam sistem kementerian. Bersama-sama, kedua konteks menunjukkan bahwa persiapan mencakup penyaringan sekaligus pengembangan kemampuan. Pada akhirnya, calon kepala sekolah tidak cukup dinilai dari kelengkapan dokumen atau keikutsertaan dalam pelatihan. Penentuan yang jelas perlu disambung dengan pendidikan kepemimpinan yang relevan, lalu diuji melalui kemampuan menjaga pembelajaran tetap efektif dan memenuhi kebutuhan murid.






