CSR menjadi sumber tambahan pembangunan
Dana CSR untuk pembangunan daerah adalah kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan yang dihimpun pemerintah melalui kerja sama dengan dunia usaha guna membiayai kebutuhan publik di luar anggaran daerah. Di Serang, pendekatan ini menghasilkan sekitar Rp10 miliar selama dua tahun dan menawarkan jalan tambahan ketika kemampuan fiskal pemerintah terbatas. Wali Kota Budi Rustandi mengatakan APBD Kota Serang sekitar Rp1,5 triliun per tahun, sementara kebutuhan pembangunan menuntut pemerintah mencari sumber dukungan lain. Penghimpunan dana CSR Serang bukan pengganti APBD, melainkan pelengkap yang bisa mempercepat pekerjaan tertentu tanpa membebankan seluruh biaya kepada kas daerah. Nilai strategisnya terletak pada kemampuan pemerintah menghubungkan kebutuhan warga dengan kontribusi perusahaan. Namun, keberhasilan tidak semestinya diukur hanya dari jumlah dana atau penghargaan; manfaat, pemerataan, dan keterbukaan penggunaan dana perlu menjadi tolok ukur utama.
Dari koordinasi perusahaan ke proyek yang terasa
Skema ini berjalan melalui koordinasi Pemkot dengan perusahaan agar bantuan sosial usaha diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang nyata. Dana CSR digunakan untuk perbaikan jalan dan sekolah, serta pembangunan rumah tidak layak huni. Salah satu contoh yang paling jelas ialah betonisasi Jalan Kenari sepanjang 517 meter dan selebar lima meter, yang didukung PT Sauh Bahtera Sejahtera. Jalan tersebut meningkatkan akses transportasi dan kenyamanan pengguna, sehingga dampaknya dapat dirasakan dalam kegiatan sehari-hari. Sejumlah enam hingga tujuh proyek telah direalisasikan dengan dukungan CSR, menurut keterangan pemerintah kota. Arah ini masuk akal: perusahaan dapat ikut membantu mempercepat infrastruktur Pemkot Serang, sedangkan pemerintah menghubungkan kontribusi dengan kebutuhan warga. Tetapi koordinasi harus disertai pemilihan proyek yang terbuka agar bantuan tidak terkonsentrasi pada lokasi yang paling terlihat saja.
Penghargaan penting, akuntabilitas lebih penting
Pada Minggu, 15 November 2026, Kota Serang menerima secara daring penghargaan Juara 1 dari 10 daerah inspiratif dalam apresiasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan itu mengakui upaya mengoptimalkan CSR sebagai pembiayaan pembangunan di luar APBD. Capaian tersebut memberi pengakuan pada kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, tetapi bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan. CSR pembangunan daerah perlu transparan, tepat sasaran, dan diselaraskan dengan prioritas publik—prinsip yang juga ditekankan dalam harapan terhadap langkah Pemkot ke depan. Pemerintah menyebut sejumlah perusahaan dan lembaga sebagai mitra, termasuk PT Sauh Bahtera Sejahtera, PT Pesona Kahuripan, BSI, Bank Indonesia, Bank Banten, PT Mayora, dan PT Sinar Sosro. Tantangan berikutnya ialah memperluas kemitraan sekaligus memastikan warga mengetahui proyek apa yang didanai, di mana lokasinya, dan siapa yang memperoleh manfaat.
Pelengkap APBD, bukan pengganti tanggung jawab
Penghimpunan sekitar Rp10 miliar dalam dua tahun menunjukkan bahwa kemitraan swasta dapat menambah ruang gerak pembangunan ketika APBD Kota Serang terbatas. Namun, dana CSR tetap bergantung pada kontribusi perusahaan dan tidak boleh dijadikan alasan untuk memindahkan tanggung jawab dasar pemerintah kepada sektor swasta. Peran Pemkot ialah menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan warga, menghindari ketimpangan antarwilayah, serta menjelaskan hasil dan penggunaan dukungan secara terbuka. Dengan pengawasan semacam itu, bantuan untuk jalan, sekolah, dan rumah layak huni dapat memperkuat layanan publik, bukan sekadar menghasilkan proyek yang mudah dipamerkan. Penghargaan nasional memberi dorongan, tetapi ukuran keberhasilan yang paling berarti tetaplah manfaat yang merata dan bisa dirasakan masyarakat. Karena itu, Serang patut melanjutkan kolaborasi CSR—dengan akuntabilitas sebagai syarat, bukan tambahan.






