Stunting Jawa Tengah: Rata-rata Turun, Jurang Antar Daerah Melebar
Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai tinggi badan tidak sesuai umur akibat kekurangan gizi kronis, penyakit berulang, dan lingkungan pengasuhan yang tidak mendukung kesehatan sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga berdampak jangka panjang terhadap kecerdasan, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Di Jawa Tengah, angka stunting tampak “membaik” di permukaan: prevalensi rata-rata kini 9,93 persen, secara kasar sudah di bawah ambang dua digit. Namun di balik angka agregat itu, peta ketimpangan kesehatan anak ketimpangan sangat tajam. Ada kabupaten yang berhasil menekan prevalensi stunting daerah hingga hanya 2 persen seperti Demak, sementara Wonosobo mencatat 18,05 persen, hampir dua kali rata-rata provinsi. Artinya, stunting Jawa Tengah bukan sekadar soal angka turun atau naik, melainkan soal siapa anak yang menikmati kemajuan dan siapa yang terus tertinggal.
Wonosobo, Purworejo, Banjarnegara: Krisis Nutrisi di Balik Pegunungan
Data terbaru menempatkan Wonosobo di puncak daftar kelam: prevalensi stunting 18,05 persen, tertinggi di Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan di wilayah pegunungan, 9 dari 10 anak yang diperiksa dinyatakan stunting, sebuah gambaran telanjang bahwa nutrisi anak kurang gizi di daerah ini sudah masuk kategori krisis. Wonosobo bukan kasus tunggal. Purworejo mencatat 16,62 persen dan Banjarnegara 16,24 persen, menunjukkan bahwa kantong rawan gizi banyak terdapat di wilayah-wilayah dengan akses geografis sulit, layanan kesehatan terbatas, dan pola hidup yang belum banyak tersentuh edukasi gizi modern. Ketika gubernur mengakui "di balik gunung itu ternyata di sana stuntingnya maksimal" dan menyiapkan intervensi khusus untuk tiga kabupaten ini, pesan politisnya jelas: negara baru benar-benar hadir ketika anak di daerah terpencil ikut dihitung, bukan sekadar diringkas dalam rata-rata provinsi.
Tegal dan Brebes: Banyak Kasus di Daerah Padat Penduduk
Jika dilihat dari persentase, Wonosobo tampak paling parah. Namun dari sisi jumlah kasus, peta ancaman bergeser ke daerah padat penduduk. Kabupaten Tegal mencatat 12.794 kasus stunting, terbanyak di Jawa Tengah. Disusul Brebes dengan 11.946 kasus dan Banyumas 10.671 kasus. Menariknya, prevalensi Tegal "hanya" 15,59 persen, artinya masalah di sini bukan sekadar tingkat keparahan, tetapi skala populasi. Banyak balita terdampak dalam sistem sosial-ekonomi yang besar, sehingga beban layanan kesehatan dan intervensi stunting balita menjadi lebih berat. Kontras lain: Kota Magelang hanya 454 kasus, Kota Salatiga 494 kasus, dan Kota Tegal 919 kasus, menunjukkan bahwa tata kelola perkotaan, akses layanan, dan pendidikan orang tua bisa menurunkan jumlah anak terdampak meski sumber daya terbatas. Ketimpangan ini menegaskan bahwa stunting tidak bisa dihadapi dengan satu resep seragam; konteks demografi dan tata ruang harus ikut diperhitungkan.
Belajar dari Demak dan Semarang: Bukti Bahwa Stunting Bisa Diturunkan
Di tengah peta ketimpangan, Demak dan Kabupaten Semarang menjadi bukti bahwa stunting bisa ditekan kalau kebijakan menyentuh akar masalah. Demak mencatat prevalensi hanya 2 persen, Kabupaten Semarang 2,83 persen, dan Kudus 3,40 persen, terendah di provinsi. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil pola penanganan yang kini dijadikan rujukan. Pemerintah provinsi memerintahkan dinas terkait untuk menggunakan pendekatan "amati, tiru, modifikasi" atau ATM terhadap praktik baik di Demak dan Semarang. Dinas kesehatan mendapatkan mandat mempelajari mengapa penurunan di dua daerah itu bisa berhasil dan bagaimana polanya direplikasi. Di sisi lain, strategi teknis di tingkat provinsi menggeser fokus jauh ke hulu: identifikasi faktor risiko berbasis siklus hidup, dengan pendampingan intensif terhadap ibu hamil dan intervensi berkelanjutan sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan. Pendekatan ini menegaskan bahwa stunting adalah persoalan lintas generasi yang hanya bisa diputus kalau intervensi dimulai sebelum anak lahir.
Intervensi Terarah dan Kolaborasi Lintas Sektor: Jalan Keluar dari Jurang Ketimpangan
Pemerintah provinsi tak lagi punya kemewahan untuk bersikap netral; angka-angka disparitas memaksa lahirnya kebijakan tajam dan terarah. Gubernur menegaskan akan menyiapkan intervensi khusus bagi Wonosobo, Purworejo, dan Banjarnegara, sambil mengerahkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk belajar dari daerah yang berhasil menurunkan stunting. Penekanan pada validitas data — bahwa "data ini harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran" — menunjukkan kesadaran bahwa kebijakan yang salah baca data hanya akan mengulang ketimpangan. Di tingkat nasional, persoalan ketimpangan stunting Jawa Tengah diangkat dalam rapat koordinasi teknis percepatan penurunan stunting regional Jawa–Bali–Nusa Tenggara sebagai tindak lanjut perhatian Presiden terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pesan politiknya jelas: stunting bukan lagi isu gizi semata, melainkan pilar utama pembangunan manusia. Jika intervensi berbasis siklus hidup, ATM dari praktik baik, dan kolaborasi lintas sektor benar-benar dijalankan, Jawa Tengah berpeluang mengubah peta kesehatan anak ketimpangan menjadi peta pemerataan hak tumbuh sehat. Tanpa itu, angka rata-rata 9,93 persen hanya akan menjadi kosmetik statistik yang menutupi jurang di lapangan.
