Penertiban harus menjangkau seluruh persoalan
Tata kelola pasar adalah cara pemerintah mengatur penggunaan kios dan los, menagih kewajiban, serta memastikan fasilitas publik dipakai sesuai aturan secara tertib dan adil. Karena itu, penegakan aturan tidak cukup diukur dari tindakan terhadap satu pelanggaran; konsistensinya juga terlihat dari apakah persoalan lain di kawasan pasar ditangani.
Di Pasar Alok, Maumere, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyegel belasan kios yang menunggak administrasi pada Senin pagi, 9 November 2026. Tindakan itu memicu protes pedagang yang menilai penertiban belum menyentuh aktivitas berjualan di sekitar pintu masuk dan pintu keluar pasar. Keberatan tersebut bukan pembenaran untuk mengabaikan tunggakan. Namun, jika aturan penggunaan ruang pasar diterapkan hanya kepada sebagian pedagang, tindakan yang sah secara administratif tetap dapat dipandang tidak adil.
Seorang pedagang, Om Bentus, mengatakan ada pemegang kontrak beberapa kios yang tidak berjualan di dalamnya, melainkan memakai kios untuk menyimpan barang dan beristirahat sementara aktivitas jual beli dilakukan di luar. Keluhan ini memperlihatkan bahwa persoalan Pasar Alok bukan hanya soal siapa yang membayar, tetapi juga siapa yang menggunakan fasilitas sesuai peruntukannya.

Tunggakan dan tekanan pada pedagang kecil
Penertiban kios pasar disegel menyentuh kewajiban administrasi yang nyata, tetapi dampaknya terhadap pedagang kecil patut menjadi bagian dari kebijakan. Sumber menyebut penggunaan kios di Pasar Alok dikenai administrasi Rp 430.000 per bulan. Pedagang berusia 73 tahun, Tadeus Tara, mengusulkan pembayaran harian sebesar Rp 10.000 agar kewajiban dapat disesuaikan dengan hasil jualan. Usul itu bukan aturan yang sudah diterapkan, melainkan gambaran kesulitan menghadapi pembayaran bulanan ketika pasar sepi dan pendapatan tidak menentu.
Tadeus juga khawatir penyegelan berkepanjangan akan mengurangi kegiatan ekonomi pasar. Kekhawatiran tersebut layak diperhitungkan: penegakan yang memutus akses berdagang tanpa melihat kondisi usaha dapat memperburuk keadaan yang membuat tunggakan sulit dibayar. Pemerintah tetap perlu menagih kewajiban, tetapi pilihan cara dan waktunya seharusnya mempertimbangkan dampak terhadap penghidupan pedagang.
Di sisi lain, permintaan agar pedagang di luar area pasar ditertibkan tidak otomatis membuktikan bahwa mereka melanggar aturan. Pemerintah perlu memeriksa penggunaan kios dan aktivitas di pintu pasar, lalu menjelaskan dasar perlakuannya. Kontrak pedagang pasar semestinya memberi kepastian tentang hak sekaligus kewajiban, bukan menjadi dokumen yang diabaikan ketika penggunaan ruang menyimpang dari tujuan.

Temuan audit berbeda dari kasus penyegelan
Di Halmahera Timur, persoalan yang diangkat bukan penyegelan karena tunggakan, melainkan administrasi pemanfaatan aset. Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan dokumen inventaris barang dan konfirmasi dengan badan pengelola keuangan serta aset daerah, mencatat 38 bangunan pasar milik dinas terkait. Auditor menemukan pemanfaatan kios dan los di enam pasar aktif belum tertib, dengan banyak pedagang tanpa perjanjian sewa atau kontrak resmi.
Skalanya terlihat di Pasar Faifiye: 139 pedagang tercatat beroperasi tanpa perjanjian sewa dan hanya satu pedagang memiliki dokumen resmi. Di Pasar Fadeldelah, seluruh 113 pedagang yang beraktivitas tercatat belum didukung dokumen perjanjian sewa. Temuan ini menyoroti kelemahan pengelolaan aset pasar, termasuk basis data pedagang yang tidak valid atau mutakhir. Tanpa administrasi yang rapi, pemerintah berisiko kehilangan kendali atas pemanfaatan fasilitas dan penerimaan sewa.
Kepala Disperindagkop dan UKM Halmahera Timur, Rickoh Debeturu, membantah sejumlah pasar belum memiliki dokumen kerja sama dan menyatakan beberapa pasar telah dilengkapi perjanjian resmi. Bantahan itu berhadapan langsung dengan catatan auditor; perbedaan tersebut perlu dinilai sebagai sengketa mengenai kelengkapan administrasi, bukan disamakan dengan tunggakan para pedagang Pasar Alok.
Konsistensi adalah ukuran kepercayaan
Dua kasus ini berbeda: di Pasar Alok pemerintah menindak tunggakan dan pedagang mempersoalkan pemerataan penertiban, sedangkan di Halmahera Timur BPK mengungkap pedagang tanpa kontrak dan kepala dinas membantah kekurangan dokumen. Menyamakan keduanya akan mengaburkan sumber masalah. Namun, keduanya sama-sama menguji kemampuan pemerintah untuk menerapkan aturan dengan bukti, data, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di Pasar Alok, konsistensi berarti memeriksa tunggakan sekaligus penggunaan kios dan aktivitas berjualan di luar area pasar, tanpa menganggap keluhan sebagai bukti pelanggaran. Di Halmahera Timur, jawabannya adalah memperjelas dokumen sewa yang dipersoalkan auditor dan memastikan data pedagang selaras dengan catatan aset serta penerimaan. Pemerintah tidak dapat menuntut kepatuhan pedagang sambil membiarkan ketidakjelasan administrasi.
Kesimpulannya, ketertiban pasar bukan sekadar soal menyegel kios atau memiliki kontrak di atas kertas. Ia bergantung pada aturan yang jelas, pencatatan yang bisa diuji, dan penegakan yang menyasar persoalan secara menyeluruh. Tanpa ketiga hal itu, tindakan penertiban mudah dianggap pilih-pilih, sementara aset publik tetap tidak terkelola dengan baik.






