Laporan harus diuji, bukan langsung dianggap sebagai putusan
Dugaan politik uang dalam Muktamar NU adalah klaim mengenai penggunaan atau pemberian uang untuk memengaruhi suara dan proses pengambilan keputusan organisasi, yang kebenarannya harus diuji melalui bukti dan proses hukum. Polemik ini menguat setelah Gus Lilur menyatakan telah menyerahkan bukti awal dugaan suap dan transaksi suara kepada KPK. Ia mengaku melaporkan dugaan jual beli suara pada 12 Oktober 2026, sementara seorang Rais Syuriyah PCNU asal Pulau Jawa juga dilaporkan mengajukan pengaduan masyarakat pada 23 Oktober. Tim kuasa hukum menyebut bukti elektronik, percakapan digital, rekaman, serta kronologi dugaan pemberian uang telah disiapkan untuk diperiksa penyidik. Namun, menyerahkan klaim atau bahan awal bukan berarti tuduhan telah terbukti. Nilai laporan ini justru terletak pada apakah bukti dapat diverifikasi secara independen dan menghubungkan transaksi yang dituduhkan dengan upaya memengaruhi muktamar.
Kronologi yang disampaikan kuasa hukum menyebut dugaan penyerahan uang tunai Rp40 juta sekitar 10 Agustus 2026 oleh seseorang yang mengatasnamakan perwakilan salah satu tim. Disebut pula transfer Rp10 juta dan Rp16 juta kepada dua pengurus lain, sehingga jumlah dalam kronologi itu mencapai Rp66 juta. Angka tersebut adalah bagian dari keterangan pelapor, bukan jumlah yang telah dikonfirmasi KPK sebagai uang sitaan. Tim kuasa hukum menyatakan masih menunggu jadwal pemanggilan resmi penyidik. Perbedaan antara dugaan, bukti awal, dan temuan resmi harus dijaga agar laporan tidak berubah menjadi vonis publik.
Desakan penelusuran aliran dana perlu berujung pada pemeriksaan transparan
Perkumpulan Pemuda Peduli Nahdlatul Ulama (P3NU) meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana terkait Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, berdasarkan bukti dan aturan hukum. P3NU juga mendesak PBNU mengevaluasi pengawasan keuangan serta kepatuhan terhadap aturan internal. Desakan ini tepat, tetapi penelusuran tidak boleh berhenti pada nama atau kabar yang beredar. Pemeriksaan semestinya mengurai sumber dana, pihak pemberi dan penerima, perantara, tujuan transaksi, serta bukti yang menghubungkan aliran dana dengan dugaan pengondisian suara. P3NU turut meminta kemungkinan kaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN diperiksa jika ada bukti relevan. Itu tetap merupakan pertanyaan untuk diuji, bukan kesimpulan bahwa perkara-perkara tersebut telah terbukti berkaitan.
Sorotan publik juga dipicu oleh uang Rp250 juta yang diserahkan PCNU Kabupaten Nias dan dikonfirmasi KPK telah diterima serta disita untuk pendalaman perkara. Status dana lain berbeda: pemberitaan mengenai uang Rp40 juta yang dikaitkan dengan PCNU Sekadau menyebut juru bicara KPK menyatakan penyidik tidak menerima penyerahan resmi maupun menyitanya. Keterangan ini penting karena uang yang dibawa atau diklaim dikembalikan tidak otomatis menjadi barang bukti dalam penguasaan penyidik. KPK perlu menjelaskan status setiap dana secara terpisah; publik pun sebaiknya tidak menjumlahkan klaim yang belum memiliki konfirmasi resmi.
Bantahan Bekasi dan tantangan Gus Ipul menuntut ketelitian
PCNU Kabupaten dan Kota Bekasi membantah menerima uang yang dikaitkan dengan dugaan politik uang. Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Enjuk Marjuki menyatakan pihaknya tidak menerima dana tersebut. Wakil Ketua PCNU Kota Bekasi Muhammad Jufri mengatakan rapat internal tidak menemukan informasi tentang penerimaan uang; ia menjelaskan keberangkatan pengurus ke muktamar dibiayai secara kolektif, dengan bantuan lain yang disebut tidak mengikat. Bantahan itu patut dicatat, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan keadaan seluruh pihak atau menutup penyelidikan. Sebaliknya, kabar pengembalian dana juga perlu diperiksa cermat: siapa yang menyerahkan, kepada siapa, kapan, dan apakah KPK menerimanya secara resmi. Keterangan yang berbeda bukan detail kecil, melainkan kunci untuk menetapkan status uang.
Gus Ipul mendukung pengusutan KPK, tetapi menantang pelapor membuktikan tuduhan dan menyatakan akan membawa pengurus cabang yang membuat laporan ke pengadilan jika tuduhan tidak terbukti. Ia sebelumnya membantah bahwa dana hasil korupsi mengalir untuk membiayai Muktamar NU. Sikap menuntut pembuktian wajar, sama seperti hak pelapor untuk menyampaikan dugaan melalui jalur hukum. Namun ancaman gugatan tidak menggantikan pemeriksaan bukti. Sampai penyidik menyampaikan kesimpulan yang didukung bukti, tuduhan tentang transaksi suara maupun keterlibatan individu tetap berstatus dugaan, sementara bantahan juga harus ditempatkan sebagai keterangan pihak terkait.
Ujian berikutnya adalah kejelasan hasil penyelidikan
KPK perlu menelusuri asal-usul dana dan mencocokkan keterangan para pihak dengan dokumen, komunikasi, serta bukti transaksi yang dapat diverifikasi. Perkembangan perkara semestinya membedakan uang yang dikonfirmasi diterima atau disita dari dana yang baru disebut dalam laporan atau pemberitaan. Di sisi organisasi, dorongan P3NU agar PBNU mengevaluasi pengawasan keuangan dapat menjadi langkah pencegahan, bukan pengakuan bahwa pelanggaran telah terjadi.
Kesimpulannya, dugaan suap NU layak diperiksa serius karena menyangkut integritas proses pengambilan keputusan, tetapi keseriusan tidak boleh disamakan dengan kepastian bersalah. KPK harus menguji laporan, menelusuri aliran dana, dan menerangkan status barang bukti secara transparan. Hingga hasil pemeriksaan berbicara, klaim pelapor, bantahan Bekasi, dan tanggapan Gus Ipul harus diperlakukan sebagai keterangan yang masih memerlukan pembuktian.
