Laporan yang harus diuji dengan bukti
Dugaan suap Muktamar NU adalah tuduhan mengenai pemberian atau pengaturan uang untuk memengaruhi proses dan pilihan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, yang masih harus dibuktikan melalui penyelidikan hukum. Seorang Rais Syuriyah PCNU dari Pulau Jawa melaporkan dugaan praktik riswah itu kepada KPK, menjadikan persoalan yang sebelumnya beredar sebagai polemik terbuka. Kuasa hukumnya menyatakan laporan Pengaduan Masyarakat dimasukkan pada Jumat, 23 Oktober 2026, dan tim kini menunggu jadwal pemanggilan resmi penyidik. Menurut kronologi yang disampaikan kuasa hukum, sekitar 10 Agustus 2026 seorang yang mengaku mewakili salah satu tim diduga menyerahkan Rp40 juta kepada Rais Syuriyah; dua pengurus lain disebut menerima transfer Rp10 juta dan Rp16 juta, sehingga total yang disebut dalam kronologi mencapai Rp66 juta. Ini adalah uraian pelapor, bukan fakta hukum yang telah ditetapkan. KPK perlu menguji dokumen, rekaman, serta keterangan pihak-pihak terkait sebelum menarik kesimpulan.
Dorongan agar aliran dana ditelusuri
Laporan Muktamar NU bukan satu-satunya dorongan agar dugaan aliran dana diperiksa. Perkumpulan Pemuda Peduli Nahdlatul Ulama meminta KPK menelusuri dana yang dikaitkan dengan Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, serta mendorong PBNU mengevaluasi pengawasan keuangan dan kepatuhan pada aturan internal. Organisasi itu menilai penelusuran harus mencakup sumber dana, pemberi, perantara, penerima, tujuan transaksi, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain bila ada bukti relevan. Aktivis Nahdliyin Gus Lilur juga mengaku telah melaporkan dugaan jual beli suara kepada KPK pada 12 Oktober 2026. Berbagai desakan ini memperlihatkan bahwa persoalan tak cukup dijawab dengan bantahan atau pernyataan dukungan terhadap penyelidikan. KPK telusuri aliran dana secara independen dan konsisten, sementara PBNU perlu menjelaskan langkah pengawasan yang ditempuh. Namun, setiap tudingan tetap harus dipisahkan dari fakta yang sudah terverifikasi.
Pengembalian uang dan status yang berbeda
Polemik pengembalian uang Muktamar menguat karena keterangan mengenai dana yang disebut terkait forum itu tidak seragam. KPK mengonfirmasi penerimaan sekaligus penyitaan Rp250 juta dari PCNU Kabupaten Nias untuk pendalaman perkara. Berbeda dengan itu, meski sejumlah laporan menyebut uang Rp40 juta dari PCNU Kabupaten Sekadau telah diserahkan kepada KPK, juru bicara lembaga tersebut menyatakan penyidik tidak menerima penyerahan resmi maupun menyitanya. Kuasa hukum yang datang membawa uang Rp40 juta pada 23 Oktober juga tidak serta-merta membuktikan uang itu telah menjadi barang bukti; statusnya bergantung pada penerimaan resmi dan dokumen penanganan. Selain itu, Gus Lilur menyampaikan klaim pengembalian uang kepada seorang pihak setelah muktamar, tetapi keterangan tersebut belum mendapat konfirmasi langsung dari pihak yang disebut. Perbedaan antara pengembalian kepada seseorang dan penyerahan kepada penyidik harus dijaga jelas. Mencampuradukkan keduanya hanya akan menambah kabut, bukan memperkuat pembuktian.
Bantahan, tantangan, dan langkah berikutnya
Pihak yang dituding tidak tinggal diam. Gus Ipul menyatakan mendukung KPK mengusut dugaan politik uang, tetapi juga memperingatkan akan membawa pengurus cabang yang melapor ke pengadilan apabila tuduhan mereka tidak terbukti. Dalam pernyataan lain yang diberitakan, ia menyebut tuduhan tersebut tidak benar dan meminta penuding menunjukkan bukti. Sikap itu tidak menggantikan pemeriksaan, sama seperti laporan dan klaim pelapor tidak otomatis membuktikan kesalahan pihak yang dituduh. Tahap berikutnya bergantung pada jadwal pemanggilan pelapor, penelusuran asal-usul dana, keterangan pemberi dan penerima, serta bukti yang dapat menghubungkan transaksi dengan dugaan politik uang. KPK perlu menyampaikan perkembangan secara terang tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah. Kesimpulannya, polemik ini tidak akan selesai lewat adu tuduhan: hanya pemeriksaan yang cermat, terbuka, dan bertumpu pada bukti yang dapat memulihkan kepercayaan terhadap proses Muktamar maupun penegakan hukum.
