IKN sebagai Panggung Baru Ibu Kota Baru Investasi
Ibu Kota Baru investasi merujuk pada arus penanaman modal besar, baik negara maupun swasta, ke megaproyek Ibu Kota Nusantara yang mencakup kawasan pemerintahan, komersial, dan infrastruktur pendukung, sehingga menjadikannya laboratorium baru hubungan antara kekuasaan politik dan modal besar. Di era pemerintahan Joko Widodo, nama Prajogo Pangestu dan Franky Oesman Widjaja muncul sebagai bagian dari deretan pemodal utama pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Keterlibatan mereka tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kebijakan yang mengundang partisipasi swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan perkotaan. Inilah konteks yang membuat IKN bukan sekadar proyek fisik, tetapi arena perundingan baru antara negara dan pengusaha konglomerat Indonesia, dengan konsekuensi jangka panjang terhadap arah ekonomi nasional dan struktur kepemilikan aset strategis.
Dua Jalur Strategis Sinar Mas: BSD sebagai PSN dan Sinar Mas IKN
Grup Sinar Mas memilih strategi dua jalur: mengokohkan basis lama di Bumi Serpong Damai (BSD) sekaligus menancapkan kaki di IKN. Melalui lini propertinya, mereka mencatat dua jejak investasi strategis pada masa pemerintahan Jokowi: pengembangan kawasan terpadu BSD yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan keterlibatan dalam sejumlah proyek investasi swasta di IKN. Penetapan BSD sebagai PSN pada Maret 2024 memberi status istimewa pada proyek yang dikelola PT Bumi Serpong Damai Tbk tersebut, dengan kebutuhan investasi Rp18,54 triliun dan proyeksi penyerapan sekitar 10.065 tenaga kerja. Kutipan yang patut dicatat: “Penetapan BSD sebagai PSN menjadi salah satu kebijakan strategis di sektor properti menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024”. Ini bukan sekadar pengakuan, melainkan sinyal bahwa negara bersedia memayungi ekspansi korporasi dalam agenda pembangunan strategis.
Konsorsium Nusantara dan Peran Konglomerat dalam Infrastruktur Megaproyek
Masuknya Sinar Mas IKN melalui Konsorsium Nusantara memperlihatkan bagaimana pengusaha konglomerat Indonesia memilih strategi kolektif untuk mengurangi risiko sekaligus mengamankan posisi di pusat kekuasaan baru. Konsorsium Nusantara yang dipimpin pengusaha Sugianto Kusuma (Aguan) mengembangkan proyek properti terpadu mencakup hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran di kawasan IKN. Sinar Mas bersama anggota konsorsium juga terlibat dalam pembangunan Hotel Nusantara, yang peletakan batu pertamanya dihadiri Presiden Jokowi pada September 2023. Dengan bergabung dalam konsorsium, para konglomerat tidak hanya berbagi modal, tetapi juga berbagi akses politik dan informasi. Di sinilah Ibu Kota Baru investasi berubah menjadi arena koordinasi kepentingan, di mana infrastruktur megaproyek tidak lagi bisa dipisahkan dari jaringan relasi bisnis yang saling terkait dan saling menguatkan.
Nusantara Botanical Garden: CSR sebagai Instrumen Strategi
Proyek kebun raya IKN menunjukkan strategi halus konglomerat dalam pembangunan infrastruktur nasional: hadir bukan hanya sebagai investor komersial, tetapi juga sebagai “dermawan” melalui CSR. Sinar Mas terlibat dalam pembangunan Nusantara Botanical Garden atau Kebun Raya IKN, proyek lebih dari 200 hektare yang dikembangkan lewat kolaborasi sejumlah kelompok usaha, dengan dukungan Sinar Mas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pada 4 Juni 2024, Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, dengan Franky Oesman Widjaja hadir sebagai anggota dewan Sinar Mas. CSR di sini bukan sekadar filantropi; ia berfungsi sebagai tiket legitimasi sosial dan politik. Dengan membiayai ruang publik hijau, korporasi menempatkan diri sebagai mitra “baik” negara, sambil tetap menancapkan klaim simbolik atas ruang kota baru.
Relasi Modal Besar, Pasar Modal, dan Pemerintahan Baru
Jejak Prajogo Pangestu dan Franky Oesman Widjaja di IKN dan PSN membuat relasi antara modal besar dan kebijakan negara sulit diabaikan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai kabar yang mengaitkan relasi Jokowi dengan konglomerat tersebut relevan untuk dicermati, karena jejak investasi mereka menggambarkan keterikatan antara modal besar dan kebijakan negara. Ia mengingatkan bahwa gejolak di pasar saham berpotensi memiliki dimensi politik ketika kepentingan ekonomi kelompok usaha besar bersinggungan dengan dinamika kekuasaan. Menurut Iwan, OJK dan BEI perlu memastikan ada atau tidaknya transaksi tidak wajar atau indikasi manipulasi pasar yang perlu diselidiki, sementara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menjamin pasar modal tetap transparan dan tidak menjadi instrumen pertarungan kepentingan elite. Kesimpulannya, masa depan IKN dan infrastruktur megaproyek akan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menyeimbangkan kebutuhan modal besar dengan perlindungan kepentingan publik.
