Pungli Pedagang Kuliner: Bukan Sekadar Uang Parkir, tapi Soal Kelangsungan Hidup
Pungli pedagang kuliner adalah praktik pemalakan sistematis terhadap pelaku usaha makanan kecil di ruang publik, melalui pungutan parkir, retribusi tidak resmi, atau permintaan fasilitas gratis yang tidak tercantum dalam aturan, sehingga menggerogoti margin keuntungan UMKM jalanan yang sejak awal sudah sangat tipis dan membuat usaha sulit berkembang secara sehat.
Kasus food truck Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta memperlihatkan betapa brutalnya pola ini bekerja: diminta bayaran hingga Rp2,5 juta per hari yang lalu ditekan menjadi Rp1 juta per hari untuk parkir selama lima hari, total Rp5 juta, di luar permintaan konsumsi dan listrik. Padahal, usaha ini disebut telah mengantongi izin resmi untuk berjualan di lokasi dan tanggal tersebut. Ketika pungutan liar food truck menjadi norma, bukan pengecualian, kita tidak sedang bicara salah hitung biaya, tetapi ekosistem usaha yang sengaja dibiarkan menindas pelaku kecil. UMKM jalanan eksploitasi bukan lagi istilah abstrak, melainkan pengalaman sehari-hari yang memutus skala usaha sebelum sempat tumbuh.
Bolosego: Dari Pemalakan di Lapangan ke Premanisme Digital Bisnis
Duduk perkara kasus Bolosego dimulai ketika mereka menyewa lahan untuk membuka food truck di Alkid selama lima hari, 16–20 September, namun hanya bertahan sehari karena dimintai uang parkir Rp1 juta per hari setelah sebelumnya disebut Rp2,5 juta per hari. Di atas itu, ada permintaan konsumsi untuk sekitar 10 orang yang disebut sebagai preman atau tukang parkir, makanan untuk tiga anggota kepolisian, serta biaya tambahan untuk listrik. Kombinasi permintaan ini mengubah rencana lima hari menjadi mundur teratur di hari pertama. Pungli pedagang kuliner tampil telanjang sebagai mekanisme seleksi: hanya yang rela dieksploitasi yang boleh bertahan.
Ketika pemilik Bolosego mengungkap praktik pungutan liar parkir food truck di media sosial, konsekuensinya bergeser dari jalanan ke layar. Salah satu cabang mereka di sebuah mal tiba-tiba diserang rating bintang satu di ulasan Google oleh akun-akun yang diduga terkoordinasi. Ini adalah wajah baru premanisme digital bisnis: reputasi usaha dijadikan sandera begitu pelaku menolak tunduk pada pungli. Menurut penilaian kritis, serangan ulasan palsu ini bukan hanya balasan personal, melainkan pesan intimidatif bagi seluruh pelaku UMKM lain yang berani bersuara. Dengan model bisnis yang memberdayakan masyarakat, merusak nama Bolosego berarti mengancam periuk nasi ratusan keluarga yang bergantung pada ekosistem usaha ini.
Celah Pengawasan dan Tata Kelola Ruang Publik yang Mengundang Sindikat Pungli
Kepala bidang perparkiran dinas terkait menegaskan bahwa di kawasan Alkid tidak ada satu pun juru parkir yang memiliki izin resmi; pungutan parkir hingga jutaan rupiah di sana dikategorikan sebagai pungli. Pernyataan ini mengunci satu fakta pahit: ada area publik yang secara hukum kosong, tetapi secara de facto dikuasai jaringan informal yang bertindak seperti otoritas. Lemahnya pengawasan lapangan membuat ruang ini subur bagi praktik pemalakan, sementara pelaku usaha tidak memiliki referensi jelas mengenai skema retribusi resmi. Direktur eksekutif sebuah lembaga riset ekonomi menilai bahwa kurangnya kontrol instansi berwenang memicu praktik curang, apalagi banyak pelaku usaha tidak tahu aturan resmi sehingga mudah dimintai biaya tambahan. Ini bukan kebodohan pedagang, melainkan kegagalan negara menghadirkan aturan yang terlihat dan ditegakkan.
Kasus Bolosego menelanjangi persoalan tata kelola yang lebih besar: siapa sebenarnya yang berkuasa di ruang publik wisata, bagaimana relasi lembaga yang berwenang, dan di titik mana pedagang bisa mengadu ketika diminta setoran di lapangan. Pengelolaan pariwisata yang menyandarkan diri pada narasi keramahtamahan, tetapi membiarkan pungutan liar food truck dan pedagang lain beroperasi, pada dasarnya sedang memonetisasi ketakutan. UMKM jalanan eksploitasi berlangsung karena struktur kelembagaan memberi ruang, bukan sekadar karena ada satu-dua oknum. Selama otoritas tidak hadir secara rutin dan jelas di titik-titik keramaian, sindikat pungli akan terus mengisi kekosongan dengan “aturan bayangan” versi mereka sendiri.
Pedagang Kuliner Jalanan: Diminta Mandiri, Dibiarkan Berjuang Sendiri
Narasi resmi sering mengajak warga—terutama anak muda—untuk berwirausaha, membuka lapangan kerja, dan tidak bergantung pada gaji tetap. Namun, kasus Bolosego memperlihatkan jurang lebar antara ajakan itu dan kenyataan di lapangan. Pelaku usaha sudah menanggung risiko modal, kerugian, dan mencari pelanggan sendiri; ketika menghadapi pungutan di luar ketentuan hingga usahanya terhenti, mereka kembali diminta mencari jalan keluar sendiri. Menurut seorang pengamat, pelaku UMKM kerap dibiarkan berjuang sendiri menghadapi premanisme berkedok retribusi, karena negara hadir sebatas slogan tanpa perlindungan nyata. Ini adalah bentuk pembiaran yang menyaru sebagai pemberdayaan.
Di sisi lain, publik bereaksi dengan solidaritas digital: ribuan warganet memberi rating bintang lima untuk melawan serangan ulasan palsu terhadap Bolosego. Respons ini penting secara moral, tetapi tidak boleh menutupi fakta bahwa perlindungan sistemik tetap absen. Banyak orang menyoroti bagaimana usaha kecil bisa dipaksa menghadapi pungutan liar yang tidak pernah mereka perhitungkan sejak awal. Selama negara hanya mendorong kemandirian tanpa jaminan kepastian hukum di ruang publik, wirausaha kuliner jalanan akan terus menjadi sasaran empuk eksploitasi, dari trotoar hingga kolom ulasan.
Bagaimana UMKM Bertahan: Strategi Darurat di Tengah Eksploitasi Terstruktur
Kasus Bolosego membuka isu yang lebih luas: ketika pungli pedagang kuliner menjadi hambatan serius, bagaimana UMKM bisa bertahan tanpa dukungan struktural? Pengalaman mereka menunjukkan satu pola: begitu ada pungutan mencurigakan, dokumentasikan, tanyakan dasar hukumnya, dan bandingkan dengan aturan resmi yang tersedia—langkah yang pada akhirnya mengungkap bahwa tidak ada juru parkir resmi di Alkid. Strategi defensif lain adalah memindahkan lokasi ketika syarat yang diminta sudah jelas melenceng, sebagaimana dilakukan Bolosego dengan menghentikan jualan di Alkid dan mencari lokasi lain. Ini pahit, tetapi lebih aman daripada terjebak dalam lingkaran setoran tak berkesudahan yang menghabiskan margin keuntungan.
Namun, strategi bertahan sejati tidak mungkin hanya diserahkan kepada individu. Pengalaman Bolosego menunjukkan betapa pentingnya kekuatan publik: ketika ulasan palsu menyerang, dukungan warganet ikut menahan kerusakan reputasi. Di ruang offline, bentuk solidaritas serupa bisa diwujudkan melalui asosiasi pedagang yang berani mengumpulkan bukti bersama dan membawa laporan ke instansi berwenang, sementara pengawasan lapangan harus dipaksa membaik melalui tekanan opini. Kasus ini menunjukkan bahwa keberanian membuka usaha harus diimbangi keberanian menggugat sistem yang membiarkan UMKM jalanan eksploitasi berulang. Tanpa itu, setiap pedagang akan terus berjalan sendiri di medan yang sejak awal dirancang tidak adil.
