Satu telur puyuh, lalu ke rumah sakit
Keracunan MBG adalah dugaan gangguan kesehatan setelah anak-anak dan warga menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, dengan akibat yang dapat meluas dari gejala fisik hingga hilangnya rasa aman keluarga. Di Cirebon, dugaan keracunan massal terjadi pada Selasa, 20 Oktober 2026, setelah warga menyantap sup telur puyuh dari paket MBG. Sebanyak 287 orang diduga terdampak; 231 di antaranya anak sekolah dan 39 orang dewasa, sementara para korban dengan keluhan mual, muntah, hingga diare dibawa ke delapan rumah sakit. Angka ini menunjukkan bahwa keamanan makanan sekolah bukan urusan teknis belaka: satu kejadian dapat mengguncang banyak keluarga sekaligus. Bagi orang tua, janji makanan bergizi kehilangan maknanya ketika anak yang dititipkan kepada sekolah justru harus mendapat penanganan medis.
Kisah Khalisa Aiza Barlianto, siswi TK berusia lima tahun, memberi wajah pada skala kejadian itu. Ia makan MBG sekitar pukul 10.00–11.00, tetapi hanya menyantap satu butir telur puyuh. Sekitar pukul 17.00, ia mulai muntah, mengalami demam hampir 38 derajat Celsius, dan mengeluhkan sakit perut. Ayahnya, Yanuar Barlianto, membawanya ke rumah sakit; Khalisa mendapat penanganan di IGD dan harus dirawat. Rentang waktu beberapa jam tidak membuat kecemasan orang tua menjadi lebih ringan. Justru, ketika gejala muncul setelah anak pulang, keluarga harus segera menilai kondisi dan mencari pertolongan. Dampak keracunan anak bukan hanya muntah atau demam, melainkan juga ketakutan keluarga menghadapi setiap makanan yang dikonsumsi anak.
Anak membaik, trauma belum selesai
Kondisi anak-anak yang terdampak mulai membaik dan sebagian telah kembali beraktivitas, tetapi pulih secara fisik tidak otomatis menghapus pengalaman menakutkan. Mega, wali murid yang anaknya terdampak, mengatakan anaknya kini takut melihat telur berbentuk bulat dari luar. Ketakutan itu memperlihatkan bagaimana sebuah hidangan dapat berubah menjadi pemicu kecemasan setelah anak mengalami sakit. Orang tua tentu berharap pemulihan berjalan tuntas, tetapi wajar bila rasa aman belum kembali secepat aktivitas sehari-hari. Karena itu, menyebut anak sudah membaik tidak cukup untuk menutup persoalan. Keluarga masih memerlukan penjelasan yang layak tentang kejadian dan keyakinan bahwa risiko serupa ditangani dengan serius.
Pengalaman keluarga korban seharusnya menjadi bagian utama evaluasi, bukan catatan tambahan setelah layanan kembali berjalan. Yanuar juga menyayangkan belum adanya komunikasi dari pihak SPPG, sebagaimana dilaporkan dalam kesaksiannya. Dalam krisis yang melibatkan anak, kecepatan memberi informasi dan perhatian kepada keluarga sama pentingnya dengan penanganan medis. Tanpa komunikasi yang terbuka, ruang kosong diisi kekhawatiran dan dugaan. Pemeriksaan atas penyebab kejadian memang penting, tetapi kepercayaan tidak pulih hanya melalui pemeriksaan: orang tua perlu tahu apa yang terjadi, langkah perbaikan apa yang diambil, dan bagaimana sekolah memastikan makanan berikutnya aman. Sampai jawaban itu jelas, keraguan keluarga bukan sikap berlebihan, melainkan respons terhadap pengalaman nyata.
Penolakan wali murid adalah peringatan
Di SDN Taman Kalijaga Permai, mayoritas wali murid yang mengikuti pertemuan menginginkan penyaluran MBG dihentikan di sekolah. Mega menyebut orang tua ingin tetap menolak karena trauma dan takut kejadian yang sama terulang. Kepala sekolah, Fauziyah Hayati Fazrin, membenarkan bahwa kebanyakan orang tua belum ingin program dilanjutkan; keputusan penerimaan, katanya, perlu mempertimbangkan persetujuan orang tua. Sikap wali murid tolak MBG itu bukan penolakan terhadap gagasan gizi bagi anak, melainkan tuntutan agar keselamatan tidak dikorbankan demi kelanjutan program. Bila keluarga yang anaknya menjadi penerima manfaat belum percaya, memaksa layanan berjalan kembali justru memperlebar jarak antara sekolah dan orang tua.
Sekolah telah menampung aspirasi melalui pertemuan bertahap menurut jenjang kelas. Orang tua meminta klarifikasi, permohonan maaf bagi keluarga terdampak, dan pembahasan kompensasi bagi mereka yang tidak dapat bekerja; sekolah juga menyiapkan surat untuk mencatat sikap wali murid. Perwakilan orang tua dijadwalkan bertemu dengan SPPG, sementara sekolah berkoordinasi dengan pihak terkait agar aspirasi diteruskan dan ditindaklanjuti. Langkah berikutnya harus menghasilkan jawaban konkret, bukan sekadar rapat. Penyelenggara perlu terbuka mengenai pemeriksaan kejadian dan perubahan pengawasan sebelum meminta keluarga kembali percaya. Untuk keamanan makanan sekolah, persetujuan orang tua seharusnya menjadi dasar, bukan formalitas setelah keputusan melanjutkan dibuat.
Kepercayaan harus dibangun lewat tindakan
Keracunan MBG Cirebon memperlihatkan batas sebuah program pangan: manfaat yang dijanjikan tidak dapat berdiri terpisah dari keamanan dan tanggung jawab ketika terjadi kegagalan. Dugaan keracunan terhadap ratusan warga, pengalaman Khalisa yang harus dirawat setelah hanya makan satu telur puyuh, serta trauma anak-anak menuntut lebih dari imbauan agar masyarakat tenang. Keluarga perlu mendapat komunikasi yang jelas, penanganan yang berpihak kepada korban, dan bukti bahwa kekhawatiran mereka memengaruhi keputusan sekolah.
Kesimpulannya, pemulihan anak adalah kabar baik, tetapi belum menjadi alasan untuk menganggap masalah selesai. Penolakan wali murid perlu didengar sebagai ukuran kepercayaan yang sedang runtuh, bukan hambatan yang harus disingkirkan. Program hanya layak kembali diterima ketika keluarga memperoleh penjelasan dan sekolah dapat memastikan perlindungan anak melalui langkah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum itu, mendahulukan keselamatan dan persetujuan orang tua adalah keputusan yang paling masuk akal.
