Kesenjangan guru meluas dari SD hingga SMP
Kekurangan guru adalah keadaan ketika jumlah tenaga pengajar yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran secara memadai. Di Badung, masalah ini menyentuh jenjang SD hingga SMP dan berisiko membuat kelas kosong serta beban guru yang ada semakin berat. Kekurangan guru Badung menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah pada 3 November 2026, dalam pembahasan RAPBD 2027. Kepala Dinas Pendidikan menyebut kekurangan sekitar 300 orang, sementara Ketua Komisi IV menyampaikan angka 340. Perbedaan itu menunjukkan perlunya data kebutuhan dan formasi yang konsisten, tetapi keduanya menegaskan skala masalah yang tidak bisa ditangani dengan menunggu.
Penyebabnya bukan semata-mata distribusi yang timpang. Guru pensiun sekitar 30–40 orang setiap tahun, sementara pengadaan formasi baru tidak sebanding dengan jumlah yang keluar. Tanpa pengisian yang rutin, kekurangan akan terus berulang, bahkan jika sekolah untuk sementara saling berbagi tenaga. Dampaknya paling langsung dirasakan murid: ketersediaan guru dan kesinambungan pelajaran dapat berbeda antara sekolah yang kekurangan dan sekolah yang memiliki tenaga lebih. Karena itu, angka kekurangan perlu diterjemahkan menjadi rencana penempatan dan perekrutan yang jelas, bukan sekadar dicatat sebagai persoalan tahunan.
Anggaran siap, tetapi perekrutan tersendat aturan
Hambatan utama bukan kemampuan Badung membiayai guru, melainkan jalur pengangkatannya. Pemerintah daerah menyatakan ruang perekrutan terbatas oleh ketentuan yang mengharuskan guru masuk melalui mekanisme CPNS atau PPPK dan membatasi pengadaan tenaga non-ASN. Disdikpora menyebut Badung telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan memperoleh alokasi perekrutan 300 guru, sementara laporan rapat juga mencatat kuota 140 dari pengajuan awal 170 orang. Angka-angka ini menunjukkan adanya proses, tetapi belum menghapus kesenjangan 340 guru yang diungkapkan DPRD.
Kuota yang tersedia perlu disertai kejelasan tentang jumlah yang benar-benar dapat direkrut, kapan penempatan dilakukan, dan sekolah mana yang paling mendesak. Tanpa kepastian itu, kemampuan anggaran tidak otomatis menjadi guru di ruang kelas. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu menyelaraskan kebutuhan riil dengan formasi yang dapat dibuka, sembari memastikan sekolah tidak dibiarkan menanggung kekosongan terlalu lama. Masalah ini menuntut tindak lanjut administratif, bukan hanya pengakuan bahwa daerah siap membiayai tenaga pengajar.
Redistribusi dan mahasiswa magang sebagai penyangga
Sambil menunggu perekrutan, redistribusi guru menjadi langkah yang masuk akal: memindahkan tenaga dari sekolah yang kelebihan guru atau kekurangan jam mengajar ke sekolah yang kekurangan. Namun, redistribusi hanya akan efektif jika pemetaan kebutuhan dilakukan dengan cermat. Perpindahan yang sekadar meratakan angka dapat memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Penempatan harus mempertimbangkan mata pelajaran, tingkat kelas, dan kebutuhan setiap sekolah agar murid memperoleh pembelajaran yang berkesinambungan.
Opsi lain adalah mahasiswa magang sekolah dari Undiksha untuk membantu mengisi kelas kosong di bawah pengawasan guru senior. Wakil Ketua Komisi IV juga mengusulkan pola mahasiswa KKN dari jurusan keguruan untuk mendampingi guru di sekolah yang kekurangan. Usulan ini dapat menjadi penyangga, tetapi bukan pengganti guru profesional. Kendala pentingnya bersifat administratif: jam mengajar mahasiswa tidak tercatat dalam Dapodik, sehingga kontribusi mereka berisiko tidak diakui dan minat dapat surut setelah beberapa bulan. Skema magang perlu tugas, pendampingan, durasi, serta pengakuan yang jelas agar dukungan sementara tidak dibangun di atas kerja yang tidak tercatat.
Solusi sementara harus berujung pada pengisian formasi
Komisi IV DPRD Badung mempertimbangkan konsultasi lanjutan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari jalan keluar atas aturan yang membatasi perekrutan. Langkah itu penting, tetapi perlu menghasilkan tindak lanjut konkret: kepastian formasi, jadwal penempatan, dan mekanisme pencatatan bagi mahasiswa magang yang membantu sekolah. Tanpa kepastian tersebut, sekolah hanya memperoleh bantuan sementara, sementara pensiun tahunan terus menambah kebutuhan.
Redistribusi guru dan mahasiswa magang dapat menjaga kegiatan belajar agar tidak terhenti, tetapi keduanya bukan jawaban akhir bagi kekurangan guru SD SMP. Pemerintah daerah perlu memakai langkah darurat secara terukur sekaligus terus mendorong pengangkatan melalui mekanisme yang sah. Kesimpulannya, Badung tidak kekurangan kemampuan untuk membiayai tenaga pengajar; yang masih belum sejalan adalah kebutuhan sekolah, formasi yang tersedia, dan aturan perekrutan. Menyatukan ketiganya harus menjadi prioritas agar setiap kelas memiliki guru yang cukup dan murid tidak menanggung dampak kebuntuan regulasi.






