Pertumbuhan untuk Siapa: Menggeser Fokus ke Kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat adalah pendekatan pembangunan yang menilai keberhasilan bukan pada besarnya angka statistik, melainkan pada sejauh mana investasi, kebijakan, dan aktivitas ekonomi mampu mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup kelompok berpenghasilan rendah secara terukur dan berkelanjutan. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan MPR dan DPR-DPD, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan capaian investasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini menggeser fokus dari euforia angka menuju pertanyaan yang lebih tajam: siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut. Di tengah klaim pertumbuhan 5,45 hingga 5,61 persen yang menjadi tertinggi dalam 13 tahun, Prabowo mengingatkan bahwa angka itu kosong bila mayoritas warga tidak merasakan perubahan nyata di meja makan, di sawah, di pabrik, dan di pasar.
Setiap Rupiah Harus “Berwajah Rakyat”
Inti kebijakan ekonomi Prabowo adalah menuntut akuntabilitas sosial dari setiap rupiah investasi. Ia menyebutkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja pada semester I 2026. Namun ia menolak memandang capaian ini sebagai garis finish. Bagi Prabowo, "setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita terutama rakyat kita yang paling bawah". Ini adalah pernyataan normatif yang layak disambut, tetapi juga patut diawasi. Pertanyaan kuncinya: bagaimana pemerintah akan mengukur dampak investasi masyarakat secara konkret, bukan sekadar laporan tebal yang berhenti di meja birokrat. Di sinilah kebijakan ekonomi Prabowo diuji—apakah indikator keberhasilan akan bergeser dari sekadar PDB ke ukuran-ukuran yang memotret kualitas kerja, akses layanan, dan ketimpangan.
Ekonomi Kerakyatan sebagai Jantung Pertumbuhan Berkelanjutan
Ekonomi kerakyatan Indonesia kembali ditempatkan di pusat panggung. Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mengapresiasi perhatian Prabowo terhadap penguatan UMKM, pertanian, perikanan, koperasi, dan ekonomi desa sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa petani bergantung pada biaya angkut, nelayan pada BBM, dan UMKM pada listrik untuk produksi. Di sinilah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diuji: kebijakan energi, transportasi, dan subsidi harus menjaga biaya produksi rakyat tetap terjangkau, bukan malah membebani mereka. Menurut Hendry, jika UMKM, petani, nelayan, dan ekonomi desa bergerak, maka fondasi ketahanan ekonomi nasional menguat. Kerangka ini selaras dengan tekanan Prabowo bahwa pembangunan harus berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan, agar pertumbuhan tidak lagi menjadi hak istimewa segelintir kelompok atas.
Konsensus Politik: APBN Harus Turun ke Sawah dan Laut
Dukungan lintas fraksi DPR terhadap garis besar kebijakan Prabowo menunjukkan munculnya konsensus baru: APBN tidak boleh berhenti pada proyek besar yang minim manfaat sosial. Hendry Munief menegaskan bahwa APBN harus hadir di sawah petani, di laut bersama nelayan, di tempat produksi UMKM, dan di desa-desa yang membutuhkan energi. Ia juga menyoroti pentingnya subsidi energi yang tepat sasaran dan pengembangan energi terbarukan seperti PLTS serta elektrifikasi desa untuk membuka peluang usaha baru. Di sisi eksekutif, Prabowo optimistis pertumbuhan dapat menguat hingga 6 persen dengan kebijakan yang tepat. Klaim optimisme ini hanya layak dirayakan bila disertai mekanisme pemantauan yang memastikan setiap proyek, terutama yang beranggaran besar, diukur lewat manfaat riil bagi rakyat, bukan sekadar simbol prestise.
Dari Retorika ke Ukuran Nyata Kesejahteraan
Pergeseran retorika dari angka pertumbuhan menuju kesejahteraan rakyat adalah langkah penting, tetapi belum cukup. Pertumbuhan 5,61 persen di kuartal I dan proyeksi menuju 6 persen di akhir tahun hanya bermakna bila diikuti turunnya kelaparan, membaiknya pendapatan petani, nelayan, dan pekerja informal, serta bertambahnya jumlah UMKM yang naik kelas. Komitmen Prabowo untuk tidak membiarkan warga kelaparan dan menegaskan bahwa bangsa kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri, harus diterjemahkan ke indikator yang spesifik dan transparan. Ekonomi kerakyatan Indonesia membutuhkan data yang tajam: berapa desa yang tersambung listrik, berapa UMKM yang punya akses pasar dan teknologi, seberapa besar biaya energi dan transportasi rakyat turun. Tanpa ukuran-ukuran ini, kebijakan ekonomi Prabowo berisiko berhenti sebagai narasi bagus tanpa perubahan mendalam.
