Program Makan Bergizi Gratis: Manfaat Besar, Masalah Serius
Program makan bergizi gratis adalah kebijakan bantuan sosial di sekolah yang menyediakan makanan bernutrisi bagi siswa dengan tujuan meningkatkan kehadiran, semangat belajar, dan mengurangi kelaparan di lingkungan pendidikan, sekaligus mendorong kesetaraan pendidikan siswa melalui intervensi gizi yang terarah dan berkelanjutan bagi kelompok yang seharusnya paling rentan secara ekonomi. Survei Sosial Ekonomi Nasional yang disusun Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan program makan bergizi gratis meningkatkan potensi kehadiran siswa di sekolah, di mana penerima tercatat lebih jarang absen dibandingkan non-penerima. Temuan ini menegaskan efektivitas program sosial tersebut terhadap perilaku belajar: ketika makanan tersedia, siswa hadir dan lebih fokus. Namun, di balik capaian itu, muncul fakta mengganggu bahwa distribusi bantuan tidak sejalan dengan tujuan awal, karena siswa dari keluarga lebih mampu justru lebih banyak menikmati manfaat dibandingkan siswa miskin.
Ketimpangan Distribusi Bantuan: Siswa Kaya Lebih Diuntungkan
Dewan Ekonomi Nasional mengungkap bahwa distribusi program makan bergizi gratis belum memprioritaskan siswa dari keluarga miskin; penerima masih lebih banyak berasal dari kelompok siswa kaya dibandingkan siswa miskin. Ketimpangan distribusi bantuan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menunjukkan cacat desain kebijakan: alokasi yang seharusnya berbasis kebutuhan berubah menjadi akses bagi mereka yang sudah relatif aman secara ekonomi. Data Susenas periode September juga memperlihatkan penerima program cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan, padahal di desa dan daerah tertinggal kebutuhan gizi dan dukungan pendidikan biasanya lebih mendesak. Ketika kota dan sekolah yang lebih mapan menjadi pusat penyaluran, program makan bergizi gratis berisiko memperlebar jurang kesetaraan pendidikan siswa, karena anak dari keluarga miskin di wilayah pinggiran tetap tertinggal tanpa dukungan gizi yang memadai.
Efektivitas Program Sosial: Hadir di Sekolah, Tapi Siapa yang Dilayani?
Survei Dewan Ekonomi Nasional menegaskan bahwa penerima program makan bergizi gratis jarang absen dibandingkan non-penerima, dan intensitas penerimaan berkorelasi dengan berkurangnya absen. Selain itu, 95 persen siswa penerima yang menilai kualitas menu sangat baik melaporkan semangat belajar yang meningkat. Kutipan ini layak dicatat: “Sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu sangat baik disebut semakin semangat belajar”. Artinya, dari sisi efektivitas program sosial, intervensi gizi di sekolah bekerja: kehadiran naik, motivasi belajar menguat. Namun pertanyaannya, efektivitas untuk siapa? Jika mayoritas penerima adalah siswa dari keluarga lebih mampu dan sekolah di perkotaan, maka dampak positif ini tidak otomatis menjawab tujuan keadilan sosial. Program yang efektif tetapi bias sasaran pada akhirnya mengokohkan privilese, bukan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Risiko Tata Kelola: Dari Kasus Keracunan hingga Korupsi
Di luar persoalan ketimpangan distribusi, tata kelola program makan bergizi gratis juga bermasalah. Seorang guru besar sosiologi hukum menyoroti lemahnya pengawasan penyediaan makanan, dengan catatan sampai pertengahan 2026 terdapat 446 kasus keracunan terkait program ini di 220 kabupaten/kota dengan total 37.693 korban gangguan pencernaan massal menurut data Kementerian Kesehatan. Jaringan pemantau pendidikan mencatat 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak peluncuran program pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026. Di media sosial, protes kepala sekolah dan guru terhadap mutu gizi makanan juga marak. Situasi ini diperparah dengan penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional sebagai tersangka korupsi. Kombinasi kualitas layanan yang lemah, kasus kesehatan massal, dan dugaan korupsi membuat publik wajar meragukan akuntabilitas program, sekaligus menegaskan bahwa masalah bukan hanya desain kebijakan, tetapi juga kepemimpinan dan pengawasan.
Rekomendasi Kebijakan: Audit, Prioritas 3T, dan Kriteria Ketat
Melihat ketimpangan distribusi dan masalah tata kelola, pembenahan program makan bergizi gratis tidak bisa lagi ditunda. Dewan Ekonomi Nasional menekankan perlunya pemerataan distribusi agar manfaat program dirasakan kelompok yang paling membutuhkan. Mereka merekomendasikan prioritas penyaluran ke wilayah perdesaan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta masyarakat berpenghasilan rendah. Seorang pakar hukum juga menyerukan evaluasi menyeluruh dan keberanian memfokuskan penerima manfaat pada daerah miskin seperti 3T. Upaya membangun dapur program di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi menunjukkan langkah awal ke arah itu, tetapi tanpa audit sistem penyaluran dan kriteria penerima yang lebih ketat, risiko ketimpangan akan tetap besar. Kesimpulannya, program makan bergizi gratis hanya akan benar-benar mendukung kesetaraan pendidikan siswa jika pemerintah berani mengubah logika distribusi: dari sekadar memperluas cakupan menjadi memastikan keadilan sasaran.
