Pengawasan publik harus menyentuh seluruh proses
Pengawasan dapur MBG adalah pemeriksaan oleh masyarakat terhadap proses pengolahan, penerapan standar, distribusi makanan, dan menu yang diterima para penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi orang tua siswa, guru, kepala sekolah, dan petugas Posyandu untuk ikut mengawasi pelaksanaan program. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan ajakan itu pada Kamis, 29 Oktober 2026, seraya mempersilakan masyarakat memberi catatan dan evaluasi. Langkah ini tepat: program berskala luas tak semestinya dinilai hanya dari jumlah makanan yang keluar dari dapur. Mutu dan keamanan hidangan, serta apakah makanan sampai kepada kelompok sasaran, sama pentingnya. Karena itu, pengawasan publik semestinya menjadi bagian rutin tata kelola MBG, bukan sekadar respons setelah muncul keluhan.
Pengawasan tersebut mencakup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), operasional dapur, dan menu Makan Bergizi Gratis yang disajikan. Orang tua dan guru punya kedekatan dengan murid penerima, sementara kader Posyandu berinteraksi dengan keluarga di tingkat desa. Keterlibatan mereka bisa memberi BGN gambaran lapangan yang tak selalu tertangkap laporan administratif. Namun, akses untuk melihat dapur perlu disertai mekanisme yang jelas: standar keamanan pangan harus tetap dijaga, temuan perlu dicatat, dan laporan mesti ditindaklanjuti. Tanpa alur seperti itu, keterbukaan berisiko berhenti sebagai kunjungan tanpa dampak.
Kader Posyandu menghubungkan dapur dengan keluarga sasaran
Pelibatan kader Posyandu MBG punya nilai lebih dari sekadar menambah jumlah pengawas. Jangkauan mereka sampai ke tingkat desa dan hubungan langsung dengan keluarga dapat membantu memperbarui data penerima program MBG sekaligus mengenali kebutuhan gizi yang perlu perhatian. BGN juga melibatkan kader untuk memantau dapur SPPG: proses memasak, kepatuhan pada standar operasional prosedur, dan ketepatan waktu distribusi. Artinya, peran kader menghubungkan dua titik rawan program—siapa yang menerima makanan dan bagaimana makanan itu sampai ke tangan mereka. Kolaborasi BGN dengan Tim Pembina Posyandu Pusat diperkuat melalui nota kesepahaman yang diumumkan di Denpasar, Bali. Arah ini masuk akal, tetapi harus ditopang pembagian tugas dan pelatihan agar kader tidak dibebani tanggung jawab tanpa bekal.
Ketepatan sasaran juga berarti memahami bahwa MBG tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik. Program ini turut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang disebut kelompok 3B. Sudaryono menyatakan sasaran kelompok tersebut sekitar 21 juta orang, dan lebih dari 10 juta telah menerima MBG. Skala ini membuat pembaruan data penting: daftar penerima yang keliru dapat mengabaikan keluarga yang membutuhkan atau menyalurkan makanan kepada pihak yang bukan sasaran. Kedekatan kader dengan warga berpotensi memperbaiki pendataan, tetapi keputusan akhir tetap perlu mengikuti kriteria yang transparan dan bisa diperiksa.
Menu dan keterbukaan data menentukan kepercayaan
Pengawasan tidak cukup berhenti di kebersihan dapur atau ketepatan pengiriman. Masyarakat juga perlu dapat menilai menu Makan Bergizi Gratis: apa yang disajikan dan apakah kandungan gizinya sesuai kebutuhan penerima. BGN menyediakan platform Radar MBG untuk memantau menu pada hari berjalan, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, serta kandungan gizi. Saluran pengaduan dan kamera pengawas berbasis kecerdasan buatan di SPPG menjadi perangkat lain untuk memperluas pemantauan. Sudaryono menyebut CCTV telah terpasang di 70 SPPG; BGN menargetkan jaringan yang terhubung ke kantor pusat mencapai 5.000–10.000 SPPG hingga akhir 2026. Teknologi dapat membantu, tetapi tidak menggantikan penilaian langsung warga atas makanan dan layanan.
Nilai dari platform dan kamera bergantung pada tindak lanjut. Jika laporan tentang menu, proses memasak, atau distribusi tidak menghasilkan koreksi yang terlihat, masyarakat akan kehilangan alasan untuk terus mengawasi. BGN menyatakan masukan publik akan ditindaklanjuti dan dipakai untuk perbaikan; komitmen itu sebaiknya diwujudkan lewat respons yang jelas dan informasi tentang perubahan yang dibuat. Pengawasan yang terbuka juga perlu menjaga keselamatan dan kelancaran kerja dapur, bukan mengganggu standar pengolahan.
Pengawasan harus berujung pada layanan yang lebih tepat
Pelibatan orang tua, guru, dan kader Posyandu merupakan langkah yang patut didukung karena membawa pengawasan lebih dekat ke penerima manfaat. Namun, banyaknya pihak yang boleh melihat dapur bukan ukuran keberhasilan dengan sendirinya. Ukurannya ialah apakah proses SPPG lebih tertib, menu memenuhi kebutuhan gizi, distribusi tepat waktu, dan penerima program MBG benar-benar sesuai sasaran. BGN juga mendorong perluasan cakupan seiring aktivasi SPPG, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Perluasan itu akan lebih bermakna jika pengawasan tumbuh bersamanya. Kesimpulannya, keterbukaan harus disertai standar, jalur pengaduan yang berfungsi, dan tindak lanjut yang dapat dilihat publik. Dengan begitu, pengawasan masyarakat bukan formalitas, melainkan cara menjaga agar manfaat MBG sampai kepada orang yang tepat dengan mutu yang layak.
