Sekolah dibongkar, pembangunan tak kunjung berjalan
Revitalisasi sekolah adalah pembaruan bangunan dan fasilitas agar kegiatan belajar berlangsung di lingkungan yang layak; ketika gedung lama sudah dibongkar tetapi penggantinya tak dibangun, murid dan guru menanggung dampak langsungnya. Itulah keadaan SDN Baru 05 Pagi di Pasar Rebo, Jakarta Timur: gedung sekolah dibongkar pada 2023, tetapi revitalisasi belum dimulai hingga Oktober 2026. Jarak tiga tahun ini bukan sekadar keterlambatan administrasi. Sekolah kehilangan ruang belajarnya, sementara keluarga dan tenaga pendidik harus menyesuaikan rutinitas tanpa kepastian kapan keadaan kembali normal. Karena pembangunan disebut direncanakan berlangsung tahun ini, belum adanya pekerjaan hingga Oktober membuat pertanyaan tentang perencanaan dan pengawasan pemerintah semakin mendesak. Proyek publik seharusnya tidak berhenti pada pembongkaran; pengganti yang layak dan jadwal yang jelas sama pentingnya.
Sorotan terhadap proyek ini kian tajam setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku baru mengetahui revitalisasi belum berjalan. Ia menyatakan akan mengunjungi lokasi dan mempelajari penyebabnya. Langkah itu patut dilakukan, tetapi pengakuan tersebut juga memperlihatkan celah dalam pemantauan proyek yang berdampak langsung pada ratusan murid. Warga sekolah tidak seharusnya menunggu perhatian pimpinan daerah untuk memperoleh kabar dasar tentang pembangunan. Pemerintah perlu menjelaskan kendalanya secara terbuka, menetapkan pihak yang bertanggung jawab, dan mengumumkan jadwal yang bisa dipantau.
Ratusan murid menanggung dampak keterlambatan
Sekitar 230 siswa SDN Baru 05 Pagi kini belajar menumpang di gedung SDN Baru 06, tepat di seberang sekolah asal mereka. Kedua sekolah menggunakan gedung yang sama secara bergantian: siswa SDN Baru 06 masuk pukul 07.00 hingga 12.00, sementara murid SDN Baru 05 mulai pukul 12.30. Pengaturan ini menjaga kegiatan belajar tetap berlangsung, tetapi bukan pengganti yang setara bagi sekolah dengan ruang sendiri. Murid SDN Baru 05 harus mengikuti pembelajaran hingga sore; siswa kelas rendah selesai pukul 15.30, sedangkan kelas tinggi baru pulang pukul 17.00. Jadwal panjang seperti ini menambah beban anak dan keluarga, sekaligus mempersempit waktu istirahat serta kegiatan setelah sekolah. Ketahanan warga sekolah dalam menyesuaikan diri patut dihargai, tetapi jangan sampai ketahanan itu dijadikan alasan untuk membiarkan proyek terus tertunda.
Dampaknya juga merembet ke kegiatan sekolah lain. Upacara dan penggunaan fasilitas harus diatur bergantian, termasuk pembagian waktu antara murid kedua sekolah. Pihak SDN Baru 05 menyebut telah berkoordinasi dengan dinas terkait, dan kepala sekolah beberapa kali dipanggil untuk membahas pembangunan. Namun, koordinasi tanpa kepastian tanggal mulai belum cukup untuk memberi pegangan bagi guru, murid, maupun orang tua. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan proyek dengan informasi yang konkret: apa yang menghambat pekerjaan, langkah penyelesaiannya, serta kapan pekerjaan akan benar-benar dimulai.
Janji triwulan IV perlu diikuti kepastian
Pihak sekolah mendapat informasi bahwa pembangunan akan dimulai pada triwulan IV 2026, yakni rentang Oktober hingga Desember, tetapi hingga 21 Oktober belum menerima tanggal pasti dimulainya pekerjaan. Rentang waktu yang luas ini menyisakan sedikit kepastian bagi sekolah yang sudah menunggu sejak 2023. Janji memulai pembangunan harus segera diterjemahkan menjadi tahapan yang dapat diperiksa publik, bukan berhenti sebagai target umum. Kunjungan Pramono dapat menjadi awal untuk mengurai masalah, tetapi tindak lanjutnya harus disampaikan secara terbuka: hasil pemeriksaan, hambatan yang ditemukan, dan jadwal kerja yang realistis.
Kasus ini mengingatkan bahwa pembongkaran bukan tanda kemajuan bila pembangunan kembali tidak menyusul. Revitalisasi SDN Baru 05 Pagi harus dinilai dari hasil yang dirasakan murid: ruang belajar yang aman, memadai, dan tersedia tanpa pembagian jam hingga sore. Pemerintah daerah perlu memastikan proyek bergerak sekaligus memberi pembaruan rutin kepada warga sekolah. Kesimpulannya, keterlambatan ini tak bisa dianggap urusan teknis semata. Selama gedung belum dibangun kembali, sekitar 230 siswa tetap membayar dampaknya dengan waktu dan kenyamanan belajar mereka.
